Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Presiden Minta BPKP dan APIP Cari Solusi Minimnya Penyerapan APBN, APBD, dan PEN

Kamis, 27 Mei 2021 | 16:42 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mencarikan solusi terbaik terkait minimnya penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaram pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Lebih memprihatinkan lagi, realisasi pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I-2021 hanya sekitar 10,98% dan pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah di bawah 5%.

“Ini yang terus harus diikuti, dikawal, dan dibantu. Karena itu, saya minta BPKP dan seluruh APIP melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja anggaran ini. Ini ada apa?” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (27/5/2021).

Mendampingi Presiden Jokowi pada kesempatan itu, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Presiden Jokowi meminta BPKP terus mengawal untuk meningkatkan percepatan belanja pemerintah. Disebutkan bahwa semua realisasi belanja pemerintah masih rendah, di mana sampai saat ini APBN yang terserap baru sekitar 15%, APBD 7%, dan serapan belanja PEN juga terbilang rendah yaitu 24,6%.

“Sekali lagi, kecepatan tapi juga ketepatan sasaran. Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat. Ini yang saya minta tadi dikawal,” kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, pada Kuartal I-2021 realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian/lembaga baru sekitar 10,98%. Selain itu, pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah kurang dari 5%.

“Saya minta BPKP dan seluruh APIP memberikan solusi, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja, lalu mengawal agar Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” ujarnya.

Menurut Presiden Jokowi, percepatan penyerapan anggaran sangat diperlukan target pertumbuhan ekonomi 7% pada Kuartal II-2021 dapat tercapai.

“Bukan barang yang mudah 7%, dari minus 0,74% melompat ke 7%. Tapi, saya meyakini insyaallah kalau semua bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengaku bahwa angka pertumbuhan 7% bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih karena pemerintah mematok target pertumbuhan year on year adalah 4,5-5,5%. “Kalau ini tidak ketemu, angka 7% untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2021 juga bisa jadi tidak tercapai, meskipun kita tahu ada ketidakpastian ekonomi global dan ketidakpastian karena pandemi. Semuanya harus berusaha,” ujarnya.

Namun, Kepala Negara mengingatkan jajaran BPKP dan APIP untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah. Sebab, peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, program, dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien.

"Mengikuti prosedur itu penting, tapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Ini juga harus secara akuntabel, efektif, dan efisien," ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

1.000 Nasi Goreng Sambal Matah ala Sasa Dibagikan di Semarang

PT Sasa Inti bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melakukan kegiatan membantu kelompok UMKM di masa pandemi dengan membuat 1.000 nasi goreng sambal matah

EKONOMI | 17 September 2021

OJK dan SRO Dapat Penghargaan dari Pemkot Surabaya

Eri Cahyadi mengapresiasi kontribusi OJK dan SRO dalam mendukung kegiatan PMI Surabaya.

EKONOMI | 17 September 2021

Ini Kunci Erick Thohir Rampingkan Jumlah BUMN

Erick Thohir mengungkapkan kunci utama terkait perampingan jumlah BUMN yakni perbaikan rantai pasok dan merapikan ekosistem.

EKONOMI | 17 September 2021

Harga Right Issue Bank INA Berkisar Rp 4.200 - Rp 4.380

Bank INA Perdana Tbk (BINA) sudah tetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau right issue.

EKONOMI | 17 September 2021

Dukung Seni dan Budaya, Indihome Kemas Program Indonesia Keren

IndiHome bersama para brand ambassador-nya mengajak masyarakat untuk berkreasi bidang seni dan budaya melalui program Indonesia Keren.

EKONOMI | 17 September 2021

Dio Living Ingin Terus Lestarikan Hasil Karya Anak Negeri

Dio Living ingin tetap berekspansi dan memperkenalkan furnitur karya anak bangsa kepada masyarakat Indonesia.

EKONOMI | 17 September 2021

Holding BUMN Jasa Survei Edukasi Mahasiswa tentang Standar Sistem Mutu

Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dapat memacu service dan pelayanan operasional yang excellence kepada seluruh pelanggan.

EKONOMI | 17 September 2021

Pemerintah Dorong SDM Perkebunan Sawit Menuju 2045

Pemerintah mengembangkan SDM berkualitas di sektor perkebunan kelapa sawit dengan menggandeng lembaga pendidikan dan universitas.

EKONOMI | 17 September 2021

OJK Tegaskan Aturan Baru Unit Link Dirilis Tahun Ini

(OJK) menegaskan aturan baru mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan asuransi (PAYDI) atau unit link akan dirilis tahun ini.

EKONOMI | 17 September 2021

Dirut Nusantara Sejahtera: Industri Sawit Ikut Menopang Perekonomian Indonesia

Ke depan, kelapa sawit akan menjadi tanaman yang diunggulkan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia.

EKONOMI | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Vaksinasi Covid-19


# Sonny Tulung


# Ganjil Genap


# KKB



TERKINI
Jenazah Nakes Gabriella yang Tewas di Tangan KKB Diterbangkan ke Jayapura

Jenazah Nakes Gabriella yang Tewas di Tangan KKB Diterbangkan ke Jayapura

NASIONAL | 19 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings