Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Soal Rencana Kenaikan PPh Orang Pribadi, Ini Kata Pengusaha

Selasa, 25 Mei 2021 | 11:13 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah berencana menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) sebesar 35% bagi orang kaya raya atau high wealth individual (HWI) yang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Rencana ini akan masuk dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) kelima atau atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun ini.

Menanggapi rencana ini, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta agar pemerintah mempertimbangkan rencana ini secara hati-hati dan harus disesuaikan dengan kondisi. Pasalnya saat ini, pemerintah tengah getol menggali potensi pendapatan pajak, termasuk wacana kenaikan pajak pertambahan nilai di tahun mendatang hingga wacana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II.

"Menurut hemat kami, momentumnya harus tepat sehingga efektivitasnya dapat dirasakan oleh pemerintah, dan pelaku usaha tidak terbebani dengan kewajiban membayar pajak. Di satu sisi kondisi ekonomi kita masih posisi resesi," ujar Sarman kepada Investor Daily, Senin (24/5/2021)

Ia menilai apabila perekonomian Indonesia sudah pulih, maka harus terdapat upaya dan strategi untuk menaikkan jumlah wajib pajak. Apalagi, masih ada peluang untuk menaikkan jumlah wajib pajak. Apalagi dari hasil sensus ekonomi 2016, jumlah usaha perusahaan mencapai 26,71 juta yang dikelompokkan dalam 15 lapangan usaha dengan jumlah wajib pajak saat ini sekitar 14 jutaan. “Maka ada peluang untuk menaikkan jumlah wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara ke depan,"ujarnya.

Ia menegaskan sebelum melakukan rencana menambah layer tarif PPh OP untuk penghasilan diatas Rp 5 miliar, pemerintah harus melakukan perhitungan yang matang dan cermat. “Apakah Indonesia sudah layak dikenakan pajak sebesar 35%? Yang perlu difokuskan apakah menaikkan jumlah wajib pajak”tuturnya.

Menurut dia pemerinah seharusnya sudah memiliki data berapa persen warga Indonesia yang memiliki penghasilan Rp 5 miliar per tahun. Hal ini untuk mengukur seberapa efektif menaikkan pajak 35% akan signifikan menaikkan pendapatan negara. “Harus ada basis datanya, apakah lebih efektif menaikkan jumlah wajib pajak atau menaikkan pajak penghasilan,” tuturnya.

Plus Minus Tambah Layer PPh OP
Sementara Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani mengatakan kebijakan penambahan layer tarif PPh OP untuk orang kaya memiliki sisi plus dan minus. Sebab rencana ini akan mengurangi kesenjangan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dengan tinggi. “Namun di sisi lain kami berpandangan wacana kenaikan yang digulirkan saat ini justru kontraproduktif dengan semangat pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya saat dihubungi.

Kendati begitu, Ajib menilai pemerintah justru terkesan mencari jalan mudah penerimaan lewat menaikkan pajak. Ia pun meminta pemerintah untuk melakukan rencana tersebut di waktu yang tepat yakni usai pandemi. “Kalau mau diimplementasikan, tunggulah pandemi usai, jangan buat rakyat gelisah dengan segala pemberitaan semacam ini”ujarnya.

Meski ada sisi plus minus, namun ia mengaku setuju terhadap rencana ini. Sebab pajak bukan hanya punya fungsi penerimaan (budgeter), namun juga mengatur (regulerend). “Sudah selayaknya mereka yang memiliki penghasilan super kaya dikenai pajak lebih tinggi,” tegasnya.

Lebih lanjut dampak lainnya terjadinya pemerataan ekonomi. “Minusnya, kalangan super kaya yang disasar akan berpikir bagaimana menyiasati penghasilannya, mengalihkannya, ujungnya penghindaran pajak agar tidak kena lapisan tarif yang besar,” tegasnya.

Adapun jika berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh orang pribadi terdapat empat lapisan tarif pajak berdasarkan penghasilan per tahun. Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta dalam 1 tahun dengan PPh sebesar 5%. Kedua, penghasilan kena pajak di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta dengan tarif sebesar 15%. Ketiga, penghasilan kena pajak di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif PPh sebesar 25%. Keempat, penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta tarifnya senilai 30%.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Arsjad Rasjid: UMKM Pilar Utama Kebangkitan Ekonomi Indonesia

Arsjad mengatakan, sebanyak 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia menjadi wadah paling efektif untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru.

EKONOMI | 25 Mei 2021

Pengamat Sebut Secara Konseptual Tax Amnesty Serupa dengan Sunset Policy

Rencana tax amnesty jilid II masih berkaitan dengan program jilid I yang telah berlangsung pada periode Juli 2016-Maret 2017.

EKONOMI | 25 Mei 2021

Kehadiran GoTo Dongkrak Sentimen Positif Harga Saham TLKM

Dengan adanya GoTo, Michael menilai, potensi ekonomi digital Indonesia akan semakin menarik.

EKONOMI | 25 Mei 2021

Emas Antam Berkurang Jadi Rp 925.000 Per Gram

Harga emas untuk pecahan 250 gram seharga Rp 224,015 juta.

EKONOMI | 25 Mei 2021

Kompak, Rupiah dan Mata Uang Asia di Zona Hijau Pagi Ini

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.320-Rp 14.336 per dolar AS.

EKONOMI | 25 Mei 2021

Awali Sesi, IHSG Langsung Tancap Gas di Zona Hijau

Pukul 09.25 WIB, indeks harga saham gabungan naik 47,3 poin (0,82%) menjadi 5.811.

EKONOMI | 25 Mei 2021

IHSG Berpeluang Menguat Terbatas, Simak Rekomendasi Hari Ini

MNC Sekuritas menyarankan tetap mewaspadai 5.735 sebagai support IHSG.

EKONOMI | 25 Mei 2021

Efisiensi di Tengah Pandemi, Laba Bersih PLN Naik 38,6%

Laba bersih PLN pada tahun 2020 naik 38,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

EKONOMI | 25 Mei 2021

Teknologi PATS Jadi Solusi Air Bersih di Pelosok Kepulauan Aru

Teknologi Pompa Air Tenaga Surya (PATS) telah membantu banyak daerah yang sebelumnya kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

EKONOMI | 25 Mei 2021

Emas Menguat karena Dolar dan Imbal Hasil Obligasi AS Turun

Emas berjangka AS ditutup naik 0,4%, menjadi US$ 1.884,5.

EKONOMI | 25 Mei 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS