Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Semua Pihak Harus Kawal Regulasi Sektor Kelautan dan Perikanan Turunan dari UU Cipta Kerja

Jumat, 14 Mei 2021 | 10:25 WIB
Oleh : EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengingatkan pentingnya berbagai pihak untuk mengawal banyak regulasi terkait sektor kelautan dan perikanan yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

"Terdapat tidak kurang 59 rancangan peraturan Menteri KP (Kelautan dan Perikanan) yang saat ini disusun dan yang merupakan tindak lanjut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang perlu pengawalan publik," kata Moh Abdi Suhufan dalam rilis di Jakarta, Jumat (14/5/2021).

Abdi mengingatkan, penyusunan aturan sektor kelautan dan perikanan mesti partisipatif dan transparan karena turunan UU Cipta Kerja melalui beleid Peraturan Menteri tersebut akan mengatur sejumlah hal teknis terkait penyelenggaraan perizinan berbasis risiko, penyelenggaraan penataan ruang, dan penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan.

Mengingat sejumlah isu yang akan diatur dalam ketentuan teknis tersebut akan bertabrakan dan beririsan dengan kepentingan sektor lain serta kepentingan publik secara luas, lanjutnya, proses dan mekanisme yang ditempuh KKP perlu dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Jika tidak, menurut dia, substansi aturan tersebut dikhawatirkan tidak akan sejalan dengan kepentingan publik, mendapat resistensi dan sulit untuk dilaksanakan secara optimal.

Ia mengungkapkan banyaknya regulasi rancangan peraturan menteri itu merupakan konsekuensi keluarnya tiga peraturan pemerintah yang membutuhkan petunjuk teknis pelaksanaan.

Ketiga peraturan 0emerintah tersebut adalah PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

"Khusus PP 27 Tahun 2021, KKP mempunyai mandat untuk menyiapkan 41 peraturan menteri, dan ini sangat banyak jumlahnya," kata Abdi.

Untuk itu, ujar dia, perlu ada prioritas aturan yang mendesak dan secepatnya dikeluarkan terutama yang sejalan dengan kebijakan pemerintah saat ini.

Ia mengingatkan bahwa saat ini prioritas KKP melalui visi Menteri Kelautan dan Perikanan adalah peningkatan PNBP perikanan tangkap dan peningkatan produksi budidaya.

Sementara itu, peneliti DFW Indonesia, Arifuddin mengatakan bahwa terdapat sejumlah Peraturan Menteri KKP yang saat ini tidak efektif berjalan dan perlu secepatnya direvisi.

"Kami melihat aturan tentang alat penangkapan ikan, andon, dan alat bantu penangkapan ikan yang ada saat ini sudah mendesak untuk diperbaiki," kata Arifudin.

Ia mengatakan banyak terdapat pelanggaran terkait aturan tersebut dan KKP kesulitan untuk menegakkan aturan berdasarkan Permen KP sebelumnya.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya mendorong KKP untuk memprioritaskan penyusunan aturan tersebut secara terbuka dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha dan pakar.

Arif menyarankan pula agar KKP dapat segera menyusun rancangan peraturan tentang tata kelola awak kapal perikanan dan logbook penangkapan ikan karena kedua hal tersebut dinilai merupakan pintu masuk strategis dalam upaya memperbaiki tata kelola perikanan Indonesia agar lebih akuntabel.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BERITA LAINNYA

OJK dan SRO Dapat Penghargaan dari Pemkot Surabaya

Eri Cahyadi mengapresiasi kontribusi OJK dan SRO dalam mendukung kegiatan PMI Surabaya.

EKONOMI | 17 September 2021

Ini Kunci Erick Thohir Rampingkan Jumlah BUMN

Erick Thohir mengungkapkan kunci utama terkait perampingan jumlah BUMN yakni perbaikan rantai pasok dan merapikan ekosistem.

EKONOMI | 17 September 2021

Harga Right Issue Bank INA Berkisar Rp 4.200 - Rp 4.380

Bank INA Perdana Tbk (BINA) sudah tetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau right issue.

EKONOMI | 17 September 2021

Dukung Seni dan Budaya, Indihome Kemas Program Indonesia Keren

IndiHome bersama para brand ambassador-nya mengajak masyarakat untuk berkreasi bidang seni dan budaya melalui program Indonesia Keren.

EKONOMI | 17 September 2021

Dio Living Ingin Terus Lestarikan Hasil Karya Anak Negeri

Dio Living ingin tetap berekspansi dan memperkenalkan furnitur karya anak bangsa kepada masyarakat Indonesia.

EKONOMI | 17 September 2021

Holding BUMN Jasa Survei Edukasi Mahasiswa tentang Standar Sistem Mutu

Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dapat memacu service dan pelayanan operasional yang excellence kepada seluruh pelanggan.

EKONOMI | 17 September 2021

Pemerintah Dorong SDM Perkebunan Sawit Menuju 2045

Pemerintah mengembangkan SDM berkualitas di sektor perkebunan kelapa sawit dengan menggandeng lembaga pendidikan dan universitas.

EKONOMI | 17 September 2021

OJK Tegaskan Aturan Baru Unit Link Dirilis Tahun Ini

(OJK) menegaskan aturan baru mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan asuransi (PAYDI) atau unit link akan dirilis tahun ini.

EKONOMI | 17 September 2021

Dirut Nusantara Sejahtera: Industri Sawit Ikut Menopang Perekonomian Indonesia

Ke depan, kelapa sawit akan menjadi tanaman yang diunggulkan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia.

EKONOMI | 17 September 2021

IHSG Menguat, Saham BBRI Paling Aktif Ditransaksikan

Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) teraktif saat IHSG ditutup naik 23,30 poin (0,38%) ke level 6,133,24.

EKONOMI | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Vaksinasi Covid-19


# Sonny Tulung


# Ganjil Genap


# KKB



TERKINI
Keberagaman di Indonesia Anugerah dari Tuhan

Keberagaman di Indonesia Anugerah dari Tuhan

NASIONAL | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings