Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Kaji Kembali Tata Niaga Impor Bawang Putih

Selasa, 11 Mei 2021 | 10:31 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Perdagangan (Mendag) ke Gedung Merah Putih, Jakarta, guna melakukan pertemuan pendahuluan (kick off meeting) terkait Kajian Tata Kelola Impor Komoditas Hortikultura dan Kajian Tata Kelola Buffer Stock dalam Penyediaan Pangan, Kamis (22/4/2021) lalu. Kajian ini akan dilakukan pada tahun 2021 ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurut Ipi, pertemuan tersebut untuk meminta penjelasan, data dan informasi yang dibutuhkan untuk memulai Kajian Tata Kelola Impor Komoditas Hortikultura dan Kajian Tata Kelola Buffer Stock dalam Penyediaan Pangan,

"Informasi dan data yang dimiliki kedua kementerian tersebut tentu sangat penting mengingat kedua kementerian ini memiliki kewenangan terkait importasi dan pengelolaan pangan di Indonesia," ujar Ipi, Senin (10/5/2021).

Ipi menjelaskan, KPK telah mengidentifikasi kelemahan kebijakan tata niaga impor komoditas pangan strategis. Khususnya yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dan mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kebijakan tata niaga impor pangan strategis dan implementasinya di lapangan.

"Untuk kemudian memberikan saran perbaikan terhadap kebijakan impor pangan strategis dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," paparnya.

Ipi menegaskan, kajian ini penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Apalagi kasus suap terkait dengan impor produk pangan dan hortikultura sudah beberapa kali ditangani KPK. Yang terakhir adalah suap pengurusan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kemtan dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemdag tahun 2019 atas kuota impor bawang putih.

Ipi mengungkapkan, hasil kajian KPK terhadap bawang putih menemukan bahwa persoalannya ada pada kebijakan swasembada bawang putih itu sendiri yang penetapannya melalui Permentan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dalam Permentan 16/2017 itu, Kementan mewajibkan para pelaku usaha/importir melakukan penanaman bawang putih di dalam wilayah Indonesia sebesar lima persen dari total kuota impor yang diajukan.

Masalahnya lanjut Ipi, Permentan tentang RIPH ini tidak optimal. Sepanjang 2017 sampai 2018, realisasi tanam RIPH hanya mencapai 38-39 persen. Ditambah konflik kepentingan importir, di satu sisi mereka dipaksa untuk menumbuhkan produksi dalam negeri yang jika berhasil tentu akan menggerus bisnisnya sendiri sebagai importir.

"Di sisi lain, sebagai importir, yang tentu orientasinya adalah keuntungan sebesar-besarnya, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi wajib tanam bawang putih pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui penyesuaian harga jual bawang putih," paparnya.

Karena itu, sambung Ipi, hasil kajian bawang putih yang dilakukan KPK tahun 2019, merekomendasikan beberapa poin. Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi program swasembada bawang putih. Kedua, pemerintah membangun sistem integrasi data antar kementerian/lembaga terkait, yaitu Kemtan, Kemdag, Kemkeu, BPS dan Pemda.

"Ketiga, pemerintah melakukan evaluasi implementasi kebijakan post border komoditas bawang putih, terutama terkait pengawasannya," jelasnya.

Terpisah, Direktur Riset dan Program SUDRA (Sudut Demokrasi Riset dan Analisis), Surya Vandiantara mengatakan, yang menjadi sumber masalah terhadap tata niaga importasi pangan strategis adalah ketika pemerintah membuat aturan yang bisa memberikan hak eksklusif kepada beberapa importir tertentu saja untuk melakukan impor komoditas hortikultura. Aturan semacam ini harus segera dihapuskan, karena memberikan ruang bagi mafia rente untuk memperjual-belikan izin kuota impor.

"Penangkapan atas pelaku mafia rente impor komoditas hortikultura, seharusnya bisa dilakukan KPK hingga ke akar-akarnya. Tindakan rente ini dilakukan secara teroganisir dengan baik sehingga melibatkan berbagai tingkatan. Maka penting bagi KPK terus melakukan pengembangan kasus rente ini hingga tingkatan paling bawah, agar pemberantasan korupsi bisa dilaksanakan secara menyeluruh tanpa pandang bulu," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Perlu Beri Insentif Usaha di Sektor Konsumsi

Arsjad Rasjid mengatakan pemerintah perlu memberi insentif kepada industri yang konsumsinya lebih kontinu seperti toko ritel dan makanan.

EKONOMI | 11 Mei 2021

IHSG Diprediksi Melemah, Ini Saham Pilihannya

Level support IHSG berada di 5.880, 5.735 dan level resisten berada di 6.115, 6.230.

EKONOMI | 11 Mei 2021

Awal Perdagangan, Rupiah dan Mata Uang Asia Sama-sama Terdepresiasi

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.200-Rp 14.212 per dolar AS.

EKONOMI | 11 Mei 2021

Jelang Libur Panjang, IHSG Tak Berdaya di Awal Sesi

IHSG pukul 09.10 WIB, indeks harga saham gabungan turun 29,8 poin (0,5%) menjadi 5.945.

EKONOMI | 11 Mei 2021

Uni Eropa dan India Jalin Kerja Sama Ekonomi

Uni Eropa dan India tengah melakukan pembicaraan lanjut untuk memperkuat ekonomi dalam menghadapai perekonomian Tiongkok yang tumbuh pesat.

EKONOMI | 11 Mei 2021

IHSG Diproyeksi Dilanda Aksi Jual, Ini Rekomendasi Sahamnya

IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah menyusul sentimen negatif global.

EKONOMI | 11 Mei 2021

Pertama Kalinya, Ethereum Melonjak Tembus US$ 4.000

Harga ether melonjak melewati US$ 4.000 pada perdagangan Senin (11/5/2021) waktu London pertama kalinya mencapai rekor tertinggi.

EKONOMI | 11 Mei 2021

Harga Emas Naik Dekati Level Tertinggi 3 Bulan Dipicu Data Pekerjaan AS

Harga emas bertahan kuat di dekat level tertinggi 3 bulan pada Senin (11/5/2021) setelah data pekerjaan AS minggu lalu hanya bertambah sedikit.

EKONOMI | 11 Mei 2021

Wall Street Berguguran karena Saham Teknologi, Nasdaq Hilang 2,5%

Bursa AS di Wall Street berguguran terseret saham teknologi karena investor membuang saham big tech yang terbang tinggi.

EKONOMI | 11 Mei 2021

Bursa Eropa Mixed karena Inflasi dan Kebijakan Moneter

Bursa Eropa ditutup bervariasi karena prospek penurunan suku bunga lebih lama di balik meredanya tekanan inflasi.

EKONOMI | 11 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS