Kementerian Investasi Diharapkan Miliki Peran Fiskal untuk Kebutuhan Investor
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (0)   |   COMPOSITE 5963 (12)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1394 (-0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (0)   |   IDX30 472 (0)   |   IDX80 128 (0)   |   IDXBASIC 1239 (6)   |   IDXBUMN20 360 (0)   |   IDXCYCLIC 737 (2)   |   IDXENERGY 746 (-6)   |   IDXESGL 129 (0)   |   IDXFINANCE 1324 (4)   |   IDXG30 133 (0)   |   IDXHEALTH 1286 (-9)   |   IDXHIDIV20 418 (-0)   |   IDXINDUST 958 (5)   |   IDXINFRA 869 (-1)   |   IDXMESBUMN 102 (0)   |   IDXNONCYC 738 (1)   |   IDXPROPERT 882 (-5)   |   IDXQ30 136 (0)   |   IDXSMC-COM 280 (0)   |   IDXSMC-LIQ 333 (-0)   |   IDXTECHNO 3164 (165)   |   IDXTRANS 1044 (-7)   |   IDXV30 126 (0)   |   INFOBANK15 955 (2)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (0)   |   ISSI 176 (0)   |   JII 579 (-0)   |   JII70 205 (0)   |   KOMPAS100 1132 (2)   |   LQ45 888 (0)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (3)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (0)   |   PEFINDO25 295 (-0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 293 (0)   |   SRI-KEHATI 341 (0)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kementerian Investasi Diharapkan Miliki Peran Fiskal untuk Kebutuhan Investor

Rabu, 21 April 2021 | 14:15 WIB
Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Transformasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi diharapkan bukan hanya mengubah nomenklatur lembaga, melainkan turut memperluas fungsi dan kewenangannya. Hal tersebut diperlukan agar tujuan utama kementerian ini didirikan, yaitu untuk menarik investasi dapat berjalan dengan baik.

Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengatakan, transformasi BKPM menjadi Kementerian Investasi memang merupakan tindak lanjut pemerintah dalam rangka membenahi iklim investasi nasional. Oleh karena itu, fungsi dan kewenangannya pun akan diperluas. “BKPM sudah tidak memenuhi cukup syarat untuk menjadi K/L yang bisa mengonsolidasikan memegang kewenangan yang lebih besar lagi, sehingga didorong pembentukan Kementerian Investasi,” katanya, dalam keterangan yang diterima Rabu (21/4/2021).

Pembentukan Kementerian Investasi menurutnya juga merupakan tindak lanjut turunan UU Cipta Kerja yaitu Perpres Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam perpres disebutkan fungsi dan kewenangan investasi berada pada lembaga setingkat Kementerian.

Faisol memastikan bahwa fungsi dan kewenangan yang bertambah di antaranya terkait koordinasi dan kebijakan, terutama yang bersinggungan dengan kemudahan perizinan. Kementerian Investasi akan jadi konsolidator seluruh proses perizinan investasi yang sebelumnya ada di daerah maupun kementerian lain. “Terutama fungsi koordinatif yang selama ini lemah di BKPM. Jika menjadi Kementerian Investasi akan sejajar dengan Kementerian lain. Banyak izin usaha dan investasi yang sekarang ditarik ke pemerintah pusat,” ujar Faisol.

Dia juga menjamin tambahan fungsi dan kewenangan ini tidak akan tumpang tindih dengan kementerian maupun lembaga lain.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih sepakat bahwa fungsi dan kewenangan Kementerian Investasi diperkuat. Tidak hanya terkait koordinasi antara pusat dengan daerah, melainkan juga antar kementerian. "Adanya Kementerian Investasi diharapkan bisa mengatasi hambatan ini," kata dia.

Dia mengatakan, sejatinya investor perlu diberikan kebijakan fiskal khusus untuk investasi. Namun meski tidak memiliki kewenangan fiskal, Kementerian Investasi tetap bisa dapat berperan dalam ranah fiskal, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan investor yang spesifik. Kementerian Investasi bisa menjadi perantara untuk memenuhi kebutuhan investor dan regulasi yang ada di Indonesia. “Kementerian Investasi diharapkan bisa menyelesaikan hambatan-hambatan investasi. Apa yang dibutuhkan calon investor bisa difasilitasi Kementerian Investasi, mulai dari stimulus, kemudahan perizinan dan lainnya yang selama ini menjadi penghambat,” kata Sri.

Soal stimulus, baik fiskal maupun non-fiskal, sejatinya juga telah diatur dalam Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam beleid tersebut, sektor usaha prioritas maupun pionir berhak atas berbagai insentif, termasuk investment allowance sampai bebas bea masuk untuk impor mesin dan peralatan untuk pembangunan pabrik di Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Syailendra Terapkan Strategi Fleksibilitas dan Diversifikasi Reksa Dana Campuran

Dalam menyikapi volatilitas pasar, manajer investasi melihat adanya kebutuhan diversifikasi aset, sehingga investor dapat terlindungi.

EKONOMI | 21 April 2021

Menteri Kelautan dan Perikanan Targetkan Shrimp Estate Selesai Tahun Ini

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berharap Shrimp Estate segera selesai di 2021 dan dapat menunjang program target 2 juta ton produksi udang.

EKONOMI | 21 April 2021

Kiprah "Kartini" Masa Kini dalam Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Pedesaan

Program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki untuk pengelolaaannya.

EKONOMI | 21 April 2021

Batavia Finance dan Jaya Ancol Siap Lunasi Obligasi Jatuh Tempo Rp 550 Miliar

Nilai total dari surat utang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 125,4 triliun.

EKONOMI | 21 April 2021

Pemerintah Siapkan Perpres untuk Tingkatkan Rasio Kewirausahaan

Regulasi ini diharapkan bisa mempercepat lahirnya wirausaha baru baik dari UMKM yang sudah ada maupun usaha pemula di kalangan anak muda.

EKONOMI | 21 April 2021

Mayoritas Investor Surat Utang Negara adalah Perempuan

Berdasarkan profil investor obligasi negara sukuk ritel dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI), porsi investasi perempuan di atas 50%.

EKONOMI | 21 April 2021

Siang Ini, Rupiah Melemah ke Rp 14.520 Per Dolar

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan siang hari ini, Rabu (21/4/2021), terdepresiasi ke kisaran Rp 14.520.

EKONOMI | 21 April 2021

Sri Mulyani: Perempuan Kontribusi US$ 12 Triliun pada Ekonomi Global Tahun 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan peran perempuan dalam ekonomi global diproyeksi memiliki kontribusi hingga US$ 12 triliun pada tahun 2025.

EKONOMI | 21 April 2021

Kuartal I, ICDX Catatkan Transaksi Rp 2,4 Triliun pada Perdagangan Timah

Rata-rata harga timah ICDX pada kuartal I sampai pertengahan April terpantau stabil pada rentang level US$ 28.000 per ton.

EKONOMI | 21 April 2021

Sesi I, IHSG Melemah ke Level 5.999

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,64% ke 5.999,7 pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini, Rabu (21/4/2021).

EKONOMI | 21 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS