2021, Paket Pengadaan Pemerintah Bagi UMK dan Koperasi Senilai Rp 478 Triliun
Logo BeritaSatu

2021, Paket Pengadaan Pemerintah Bagi UMK dan Koperasi Senilai Rp 478 Triliun

Jumat, 5 Maret 2021 | 22:52 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Potensi nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan koperasi pada 2021 ini sebesar Rp478 triliun, dengan tingkat partisipasi pelaku UMK dan koperasi dalam pengadaan pemerintah secara elektronik saat ini mencapai 404.999 pelaku.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara Sosialisasi Alokasi Belanja Pemerintah untuk Produk UMKM, secara virtual, Jumat (5/3/2021).

"Untuk itu, perlu adanya koordinasi lintas sektor, yakni Pemda dan K/L, untuk mendorong UMK dan koperasi menjadi penyedia baik melalui Bela Pengadaan, LPSE, dan E-Katalog," tandas Arif.

Selain itu, lanjut Arif, perlu juga adanya adanya pelatihan teknis bagi UMK dan koperasi agar mempunyai pengetahuan tentang proses pelaksanaan pengadaan.

"Perlu adanya pendampingan secara online bagi UMK dan koperasi untuk meningkatkan partisipasi peserta dalam pengadaan pemerintah LPSE (K/L) dan PaDi (BUMN)," jelas Arif.

Tidak hanya itu, juga perlu adanya rapat koordinasi monitoring dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan. "Perlu adanya kurasi produk yang kemudian dilakukan pendampingan dan sertifikasi produk," ucap Arif.

Termasuk, perlu adanya MoU atau kesepakatan bersama antara pengelola pengadaan dengan APIP dan aparat penegak hukum dalam rangka implementasi 40% pengadaan barang dan jasa bagi UMK dan koperasi.

Hanya saja, Arif mengakui, masih ada kendala yang membelit pelaku UMK dan koperasi. Diantaranya, kualitas produk UMK dan koperasi yang belum memenuhi standar, hingga belum menguasai pengoperasian aplikasi pengadaan.

"Di samping itu, adanya kekhawatiran pejabat pengadaan untuk implementasi, mengingat belum ada kesamaan pemahaman dengan APIP dan aparat penegak hukum," tukas Arif.

Arif menambahkan, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengamanatkan, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% pengadaan barang dan jasa bagi usaha mikro dan kecil (UMK) serta koperasi.

Kemudian, dalam Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tujuan dari pengadaan barang dan jasa salah satunya adalah untuk meningkatkan peran serta UMK dan Koperasi.

"Dalam Perpres tersebut, ada peningkatan nilai paket untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bagi UMK dan koperasi yang semula maksimal Rp 2,5 miliar menjadi maksimal Rp 15miliar," pungkas Arif.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Innovative Bionalysis Mengesahkan Efektivitas Sinar UV-C Signify dalam Mendesinfeksi Udara

Luminer UV-C disinfection upper air ini menonaktifkan 99,99% SARS-CoV-2 di udara suatu ruangan dalam 10 menit.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Pyridam Farma Siap Garap Pasar Consumer Health

Pyridam Farma akan meluncurkan beraneka ragam produk mulai dari multivitamin, suplemen dan produk inovator bagi masyarakat Indonesia.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Pelindo III Gandeng BTN Sediakan Layanan Transaksi Kepelabuhanan

Kerja sama ini merupakan upaya Pelindo III dan Bank BTN dalam mewujudkan sinergisitas bisnis BUMN yang efisien, efektif, dan saling menguntungkan.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Erick: Untuk Tingkat Asia, Kewirausahaan Indonesia Masih Rendah

Erick Thohir mengakui bahwa tingkat kewirausahaan atau entrepreneurship Indonesia masih rendah berada di 3,47 persen dari total penduduk.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Bendungan Sindang Heula Dorong Produktivitas Pertanian di Banten

Dirut PTPP turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peresmian proyek Bendungan Sindang Heula.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Pandemi, Bisnis Modern Trade Independent Tumbuh

Tidak semua brand dan peritel mengalami penurunan omzet usaha di saat pandemi.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Produk Baru Dorong Penjualan Garudafood di Awal Tahun 2021

Peningkatan daya beli masyarakat mendorong pertumbuhan penjualan produk Garudafood di awal tahun 2021.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Pupuk Indonesia Gandeng Bareskrim Polri Awasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Menurut Bakir, pupuk bersubsidi merupakan salah satu elemen penting dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Kemkop dan UKM Akan Perjuangkan Penurunan Tarif Ekspor Buah Segar UKM

Ekspor buah segar Indonesia ke Jepang, Korea, Pakistan, dan Eropa dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam, Malaysia, dll.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Jangka Pendek, Volatilitas Saham Dinilai Masih Tetap Ada

Vaksinasi serta dukungan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi, diharapkan dapat memberikan sentimen positif bagi pasar saham dalam jangka panjang.

EKONOMI | 5 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS