Permudah Aktivitas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Terbitkan PP 7/2021
Logo BeritaSatu

Permudah Aktivitas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Terbitkan PP 7/2021

Minggu, 28 Februari 2021 | 07:36 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

PP yang diterbitkan pada 2 Februari 2021 merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pada UU Cipta Kerja, Koperasi dan UMKM mendapatkan porsi yang signifikan dan diharapkan pengaturan tersebut dapat memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM,” kata Teten seperti diunggah laman Sekretariat Kabinet, Minggu (28/2/2021).

Ia mengatakan, salah satu prioritas Kemenkop UKM yang akan dilakukan melalui PP tersebut adalah penyusunan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang akurat.

“Penyusunan data tunggal ini akan bekerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan by name dan by address,” ujarnya.

Selain itu, PP 7/2021 juga mengatur tentang pengalokasian 30% area infrastruktur publik bagi koperasi dan UMKM. Teten mengatakan, terkait pengalokasian area infrastruktur, Kemenkop UKM juga akan bekerja sama lintas Kementerian/Lembaga (K/L) karena pengelolaannya di luar Kemenkop UKM dan akan dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB).

Ia berharap masuknya koperasi dan UMKM ke infrastruktur publik seperti bandara, rest area, dan stasiun kereta api akan meningkatkan daya saing dan omzet pelaku UMKM.

“Misalnya, UMKM yang masuk ke bandara akan melalui kurasi sehingga bersaing dengan produk-produk lain yang dipamerkan di sana,” ujarnya.

Selain itu, Teten juga menekankan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang lebih mengedepankan sistem inkubasi. Model pelatihan on-off akan ditinggalkan dan pelatihan akan membentuk pelaku usaha yang mampu mengawal pembentukan wirausaha pemula.

“Melalui PP ini, Pemerintah bukan hanya regulator, tetapi pendamping, motivator, dan partner bagi calon wirausaha pemula,” katanya.

Lebih lanjut, kata Teten, Kemenkop UKM akan mengawal pelaksanaan aturan turunan UU Cipta Kerja sehingga terealisasi secara tepat sasaran. Menurutnya, PP ini masih memerlukan aturan pelaksana lainnya, seperti keputusan menteri SKB dengan berbagai K/L. Kerja sama dengan semua pihak, termasuk K/L dan pemerintah daerah akan ditindaklanjuti untuk memastikan PP ini berjalan dengan baik.

“PP ini tidak punya kaki, kita yang akan mengawal dan aktif melaksanakan serta memantau pelaksanaannya sehingga PP berdampak terhadap perkembangan koperasi dan UMKM,” katanya.

Secara keseluruhan, PP 7/2021 berisi 10 Bab yang terdiri dari 143 Pasal. Poin-poin yang diatur dalam PP ini sudah mengatur semua yang menjadi cakupan klaster koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja.

Dengan ditetapkannya PP ini, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UKM dapat lebih optimal, komprehensif, dan dapat terkoordinasi dengan baik. PP diharapkan mendorong Koperasi dan UMKM dapat tangguh dan kuat serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wishnutama: Potensi Ekonomi Digital Indonesia Bisa Capai US$ 150 Miliar

Daya saing digital Indonesia diperbaiki dengan menciptakan talenta-talenta dan start up baru dan nantinya kita yang merasakan manfaatnya, bukan bangsa lain.

EKONOMI | 28 Februari 2021

Telkomsel Area Jawa Bali Dorong Pelanggan Migrasi Kartu uSIM 4G

Layanan 4G Telkomsel sudah merata hingga seluruh pelosok Jawa Timur.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Ekonom Nilai Keputusan BEI Hapus Kode Broker dan Tipe Investor Sudah Tepat

Penghapusan kode broker dan tipe investor dinilai sangat cocok dilaksanakan untuk membuat efisiensi pasar saham Indonesia.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Diaz Biro Akan Pasang 200.000 LPJU Tenaga Surya di 18 Provinsi

PT Diaz Biro Persada akan mendahulukan pemasangan penerangan di titik seperti puskesmas, kantor desa dan rumah sakit serta tempat ibadah yang belum ada penerang

EKONOMI | 27 Februari 2021

Pengadaan Pemerintah Hingga Rp 15 Miliar, Kesempatan Lebih Besar bagi UMKM

Peran usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK) semakin ditingkatkan lagi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Kolaborasi Engineering Companies Pelindo Tingkatkan Produktivitas Pelayanan

Pelindo melakukan kolaborasi demi meningkatkan produktivitas pelabuhan dengan mensinergikan anak–cucu perusahaan dari Pelindo I-IV.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Inaca: Pemulihan Industri Penerbangan Butuh Insentif Pemerintah

Sejak diajukan Maret 2020, hingga kini persetujuan pemerintah atas permintaan insentif untuk industri penerbangan belum turun.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Proyek Cleon Park Ditargetkan Serah Terima 2023

Saat ini, pembangunan Cleon Park Apartment sudah mencapai tahap pengerjaan struktur basement.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Bangun Infrastruktur di 242 Lokasi 3T, PLN Listriki 16.000 KK di Kalbar

Pada tahun 2021 rencananya PLN akan melistriki 103 desa yang belum mendapatkan aliran listrik.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Penjualan Jaket Sehat Trisula Textile Tumbuh 23%

Jaket Sehat ini merupakan inovasi BELL untuk memenuhi kebutuhan pakaian pelindung tambahan dalam beraktivitas di masa new normal.

EKONOMI | 27 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS