Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk melakukan percepatan tender paket pembangunan di tahun 2021. Sehingga kuartal pertama, semua paket sudah ditenderkan dan sudah ditandatangani kontraknya.
“Ini penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/1/2021).
Kepala Negara mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR, bahwa mereka harus bekerja lebih cepat lagi dalam merealisasikan pembangunan yang telah diprogramkan dalam APBN 2021.
“Kita harus sadar, kita ini masih dalam kondisi krisis. Semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda, harus pindah ke channel extraordinary,” ujar Jokowi.
Karena dengan melaksanakan pekerjaan lebih cepat, maka bisa memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ia memaparkan, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi yang cukup dalam.
Terlihat dari, pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun 2020 turun dengan cepat ke minus 5,32%, kemudian menjadi minus 3,49% di kuartal III/2020.
“Meskipun minus, tapi membaik. Kita berharap di kuartal IV/2020 dan kuartal I/2021 pertumbuhan ekonomi kita mengalami rebound, mengalami pemulihan kembali,” terang Jokowi.
Untuk mencapai pemulihan, Jokowi menegaskan kecepatan dalam bekerja menjadi kunci yang paling utama. Apalagi di masa pandemi ini, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Sehingga kecepatan dalam mengeksekusi pekerjaan, terutama proyek-proyek yang padat karya dapat meringankan beban masyarakat.
“Sekali lagi kuncinya kecepatan dalam bekerja. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, saat masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama proyek-proyek yang padat karya sangat dinantikan dan membantu meringankan beban masyarakat, terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak,” jelas Jokowi.
Namun, lanjut Jokowi, meski harus bekerja cepat dengan terobosan baru yang sederhana, Kementerian PUPR tidak boleh mengabaikan prinsip good governance. Ia menginginkan proses pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan aturan dan transparan.
“Walau kita bekerja cepat dengan cara-cara smart shortcut, tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, kita mengabaikan governance, ini tidak boleh. Prosesnya harus benar, harus transparan, sesuai aturan. Dan yang paling penting outcome betul-betul dijaga agar memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi di negara kita,” tegas Jokowi.
Sumber: BeritaSatu.com
