Kepercayaan Nasabah Terhadap Perbankan Perlu Terus Dikawal
INDEX

BISNIS-27 532.645 (8.39)   |   COMPOSITE 6373.41 (16.42)   |   DBX 1200.38 (7.1)   |   I-GRADE 185.572 (0.47)   |   IDX30 530.591 (5.91)   |   IDX80 143.3 (0.91)   |   IDXBUMN20 436.746 (-1.39)   |   IDXESGL 146.832 (2.43)   |   IDXG30 145.313 (0.68)   |   IDXHIDIV20 465.476 (6.27)   |   IDXQ30 150.721 (1.92)   |   IDXSMC-COM 298.62 (-4.71)   |   IDXSMC-LIQ 374.87 (-7.37)   |   IDXV30 150.9 (-1.9)   |   INFOBANK15 1063.78 (12.11)   |   Investor33 452.728 (7.92)   |   ISSI 189.451 (-0.24)   |   JII 667.742 (1.11)   |   JII70 234.615 (-0.52)   |   KOMPAS100 1279.35 (7.74)   |   LQ45 988.752 (9.51)   |   MBX 1764.22 (3.66)   |   MNC36 335.71 (4.95)   |   PEFINDO25 340.233 (-1.68)   |   SMInfra18 325.434 (3.65)   |   SRI-KEHATI 386.573 (6.93)   |  

Kepercayaan Nasabah Terhadap Perbankan Perlu Terus Dikawal

Kamis, 26 November 2020 | 18:48 WIB
Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Di sisi lain, nasabah juga harus bijak dan hati-hati dalam pengelolaan keuangannya.

"Dalam hubungan nasabah dengan pihak bank, yang paling tahu adalah nasabah. Sekarang dengan pakai handphone, in and out duit kita ketahuan. Jangan sampai kita cuek saja. Kita sudah di zaman digital banking, tapi cara hidup masih primitif,” ucap Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito dalam Zooming With Primus "Melindungi Dana Nasabah Bank” yang disiarkan secara langsung di BeritaSatu TV, Kamis (26/11).

Sarjito menuturkan, dari sisi regulasi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan saat ini sudah sangat jelas semuanya. Perbankan memang sangat perlu untuk memiliki prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) yang tinggi karena memiliki risiko sistemik."Makanya highly regulated dan regulasinya lebih rumit ketimbang lembaga lainnya. Kita juga ingin meyakinkan dananya dijaga dengan baik,” tegasnya.

Meski demikian, diakuinya hal fundamental yang menjadi masalah, khususnya mengenai tingkat literasi masyarakat yang jauh lebih rendah ketimbang inklusinya. Sehingga, saat masyarakat membuka rekening belum otomatis nasabah mengerti semua prosedurnya.

Terkait kasus hilangnya dana nasabah di perbankan yang terjadi belakangan ini, Sarjito mengingatkan bahwa di era digital ini semuanya memang menjadi lebih mudah, termasuk bagi pelaku kejahatan di sektor jasa keuangan. Di mana, jika hilangnya dana nasabah dikarenakan adanya unsur kelalaian yang disebabkan pihak bank, maka bank wajib bertanggung jawab mengganti dana nasabahnya.

"Namun, jika hilangnya dana nasabah disebabkan faktor kelalaian si nasabah maka bank tidak bisa menggantinya. Sesuatu yang private harus dijaga benar dan jangan mudah percaya, sebelum tanda tangan harus dibaca teliti dan jangan sampai tingkat suku bunganya diatas yang dijamin LPS,” imbau Sarjito.

Dalam acara yang dipandu Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu, juga dihadiri pembicara lainnya yakni Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono dan Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi, disoroti juga masalah keamanan data konsumen dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Karena itu, regulasi terkait perlindungan data pribadi harus segera diperbarui dan menyesuaikan dengan fenomena terjadi di tengah masyarakat.

LPS, dijelaskan Didik Madiyono memiliki tiga kriteria simpanan yang layak bayar atau 3 T. Pertama, tercatat pada bank. Kedua, tidak melebihi LPS rate. Ketiga, tidak merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, misalnya memiliki kredit macet dan terlibat fraud.

Berdasarkan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS tepatnya Pasal 10 dijabarkan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, sertifikat deposito, deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan.

Adapun besaran maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS sejak Oktober 2008 meningkat dari Rp 100 juta per nasabah bank menjadi Rp 2 miliar per nasabah bank setara dengan 33,8 kali PDB per kapita nasional tahun 2019. Namun, LPS akan membayarkan klaim nasabah jika bank tempat nasabah dicabut izin usahanya dan memenuhi persyaratan 3 T tadi.

Baca Juga: BNI Ubah Outlet Konvensional Jadi Outlet Digital

"Kalau banknya masih beroperasi secara normal itu masih jadi tanggung jawab dengan bank yang bersangkutan dan di bawah supervisi OJK. Tapi, kalau banknya bermasalah dan diserahkan ke LPS dan LPS memilih opsi untuk likuidasi bank tersebut, maka simpanan itu seluruhnya akan diganti oleh LPS asal memenuhi persyaratan 3 T,” papar Didik.

Lalu, sejak LPS beroperasi tahun 2005 sampai dengan 31 Oktober 2020, LPS telah melakukan resolusi 107 bank yakni 106 BPR maupun BPR syariah dan 1 bank umum, serta telah membayarkan klaim penjaminan nasabah yang layak bayar sebesar Rp 1,61 triliun dalam 245.221 rekening.

Sementara itu, sepanjang 2019, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat telah menerima 1.871 pengaduan konsumen. Pengaduan itu didominasi masalah di sektor perbankan hingga pinjaman online. Lima besar pengaduan masuk untuk kasus yang meliputi bank, pinjaman online, perumahan, belanja online, dan leasing.

Berdasarkan jumlahnya, pengaduan untuk perkara bank menempati porsi teratas dengan jumlah kasus 106. Berturut-turut diikuti perkara pinjaman online sebanyak 96 kasus, perumahan 81 kasus, belanja online 34 kasus, dan leasing sebanyak 32 kasus.

Rata-rata pengaduan kasus yang berkaitan dengan perbankan meliputi gagal bayar, penagihan kartu kredit yang dianggap tidak sopan, serta dana nasabah hilang lantaran server bank bermasalah.

"Di era digital banyak juga masyrakat yang belum mengerti menggunakan transaksi elektronik. Ini juga jadi masalah, kami harapkan edukasi terkait literasi makin digencarkan. Karena bank menyampaikan segala kemudahan dalam membuka rekening melalui digital, tapi bagaimana soal keamanannya. Di era digital kemudahan banyak tapi resikonya besar,” kata Sularsi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Indonesia Punya Modal Kuat Jadi Pemain Utama Ekonomi Digital

Valuasi ekonomi digital Indonesia diprediksi akan mencapai US$ 133 miliar pada tahun 2025.

EKONOMI | 26 November 2020

UMKM Papua Bisa Fokus pada Komoditas Unggulan

Pandemi Covid-19 beri pelajaran pengembangan UMKM ke depan.

EKONOMI | 26 November 2020

PGN Raih Juara 3 The Asset Manager 2020 Melalui Creative dan Market Hub UKM Ekonomi Kreatif di Terras Kota Tua

Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai subholding gas dan bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero) kembali meraih prestasi dengan meraih Juara III

EKONOMI | 26 November 2020

Transformasi Bangka Belitung, dari Tambang Timah ke Pariwisata

Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan.

EKONOMI | 26 November 2020

Program Kita Muda Kreatif Dukung Terciptanya Ratusan Wirausaha Muda Lokal

Program Kita Muda Kreatif ini menyasar 400 wirausaha muda yang berada kawasan di kawasan situs warisan dunia atau destinasi wisata terkenal/

EKONOMI | 26 November 2020

Dukung Kebangkitan Pariwisata, Garuda Siap Buka Rute Internasional

Ada beberapa kota di dunia yang tengah dikaji Garuda untuk terbang langsung, seperti Paris, New Delhi, dan Istanbul.

EKONOMI | 26 November 2020

Astra Infra Tuntaskan Akuisisi Saham Jakarta Marga Jaya

Jalan Tol JORR I W2N yang dikelola MLJ memiliki panjang 7,67 kilometer (km) dan telah beroperasi mulai 2014.

EKONOMI | 26 November 2020

Kemnaker Diminta Tinjau Ulang MoU dengan Malaysia

Kepala BP2MI kutuh penyiksaan PMI di Malaysia.

EKONOMI | 26 November 2020

Intiland Bidik Pasar Hunian Tapak di Bawah Rp 1 Miliar

Intiland meluncurkan konsep pengembangan baru di kawasan perumahan Talaga Bestari, Tangerang.

EKONOMI | 26 November 2020

Wapres Sebut UMKM Pendorong Utama Pemulihan Ekonomi Nasional

Sektor UMKM memberikan kontribusi 97 persen penyerapan tenaga kerja dan 60 persen terhadap PDB. nasional,

EKONOMI | 26 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS