Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kisruh Pelabuhan Marunda, Pengamat: MA Harus Selamatkan Aset Negara

Jumat, 13 November 2020 | 09:34 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) diminta mengedepankan penyelamatan aset negara dalam menangani Peninjauan Kembali (PK) sengketa Pelabuhan Marunda antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN), karena di dalamnya ada pemberian konsensi tanah negara seluas 1.700 meter persegi dan wilayah pantai sepanjang 1000 meter kepada pihak swasta selama 70 tahun.

“MA harus berkomitmen dan tanggung jawab atas nama negara untuk bersama lembaga eksekutif melindungi dan mencegah pengelolaan asset negara dan nilai ekonominya ke pihak lain (swasta) untuk misi kepentingan pembangunan ekonomi negara yang lebih progresif,” kata pengamat kebijakan publik, Rusman Ghazali, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/112020).

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta itu mengingatkan, sengketa mengenai Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, sebagai upaya manipulasi atau praktik kolusi dan korupsi oleh pihak tertentu, sehingga dengan mudah dan jelas terbaca serta terhitung akan potensi kerugian negara yang amat besar, mencapai Rp 55,8 triliun (sementara) sebagaimana yang dilaporkan KHPP Immanuel, Jhonny & Rekan.

Terkait sikap PT Karya Tehnik Utama (KTU) yang teguh berpegangan pada perjanjian tahun 2004 dengan kepemilikan saham 85% terhadap PT KCN dan 15% PT KBN dan tidak mempertimbangkan adanya addendum perjanjian III yang sudah disahkan oleh Kemkumham pada 2015, Rusman Ghazali mengatakan, bahwa kekeliruan prosedur hukum atas pengelolaan asset negara dan nilai ekonominya tidak boleh mengalahkan kepentingan negara.

Apalagi, lanjut Rusman, hal itu menyangkut jatuhnya hak kuasa pengelolaan asset negara dalam kurung waktu yang lama (70 tahun) kepada pihak lain (swasta) melalui kekaburan (pengaburan) perjanjian kerja sama.

“Boleh jadi, ini merupakan “skema yang sengaja diciptakan” sebagai modus untuk memindahkan atau penguasaan asset negara dan nilai ekonominya ke pihak-pihak tertentu (PT KTU) yang hanya mengejar kepentingan individu atau kelompok semata tanpa mempertimbangkan kepentingan ekonomi negara sebagai pilar pembangunan nasional,” tutur Rusman.

Menurut Rusman, konsesi PT KCN dengan KSOP V Marunda untuk pengelolaan tanah negara seluas 1.700 dan wilayah pantai 1000 M selama 70 tahun ini adalah kasus yang amat serius karena berpindahnya penguasaan asset negara ke pihak lain (swasta) secara mutlak.

“Kasus tersebut dapat diletakkan sebagai kasus perlawanan pada hak kuasa negara atas assetnya sendiri dan segala nilai ekonomi yang melekat pada asset tersebut selama 70 tahun ke depan,” tegas Rusman.

Untuk itu, lanjut Rusman, PT KBN harus tetap berdiri tegak memperjuangkan hak kuasa atas asset negara dan nilai ekonominya sebagai tanggung jawab kebijakan, bersama dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah DKI Jakarta sebagai pihak terkait (related) melalui jalur kebijakan dan jalur hukum yang tepat.

Secara terpisah Manajer Hukum PT KBN (Persero) Ahmad Mawardi menyampaikan, bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019 tidak ada RUPS PT KCN. Selain itu PT. KCN juga tidak membuat RKAP tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020, sehingga tidak ada penyelenggaraan RUPS dan pengesahan RKAP.

Laporan keuangan (audit oleh KAP), lanjut Ahmad, tidak ada sejak tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Sejak tahun 2015 itu, PT KBN hanya menerima dividen sebesar Rp 3,1 miliar. PT KCN juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban Pembangunan Dermaga.

“Hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan melanggar Anggaran Dasar Perusahaan sehingga mengakibatkan negara cq. PT. KBN (Persero) mengalami kerugian,” tegas Ahmad.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima gugatan PT KBN yang membatalkan konsesi PT KCN untuk pengelolaan tanah negara seluas 1.700 dan wilayah pantai 1000 M selama 70 tahun. Namun di tingkat kasasi, MA tidak menerima.

MA membatalkan putusan PT. DKI Jakarta Nomor 754/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 10 Januari 2029, yang menguatkan putusan PN. Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 9 Agustus 2018 yang mengabulkan gugatan Penggugat.
MA menyatakan PN. Pengadilan Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA


Tiongkok Larang Transaksi Cryptocurency, Wall Street Bervariasi

Dow Jones Industrial Average naik 33,18 poin, atau 0,10%, menjadi 34.798,00.

EKONOMI | 25 September 2021

Bursa Eropa Turun Jelang Pemilu Jerman, Investor Fokus Evergrande

Pan-European Stoxx 600 ditutup turun 0,9% dengan semua bursa utama dan sebagian besar sektor di wilayah negatif.

EKONOMI | 25 September 2021

Evergrande Lewati Tenggat Waktu Pembayaran Bunga Obligasi

Batas waktu Evergrande untuk membayar US$ 83,5 juta bunga obligasi dengan mata uang dolar berlalu tanpa komentar dari perusahaan.

EKONOMI | 25 September 2021

Generasi Z Jambi Bentuk Komunitas Greennation untuk Kampanye Turunkan Emisi

Sekelompok generasi Z dari Jambi sepakat membentuk komunitas yang dinamai Greennation.jbi sebagai upaya nyata keterlibatan mereka dalam kampanye penurunan emisi

EKONOMI | 24 September 2021

Indonesia Tidak Ikut Langkah Tiongkok Larang Perdagangan Kripto

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi menegaskan, Indonesia tidak akan melarang perdaganan kripto, namun akan memperketat regulasinya.

EKONOMI | 24 September 2021

Menaker Luncurkan Program Pemagangan di Lima Destinasi Wisata Super Prioritas

Ida Fauziyah, melakukan kick off pemagangan lima destinasi wisata super Prioritas di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Minahasa Utara.

EKONOMI | 24 September 2021

Pegadaian Boyong Penghargaan Best TJSL 2021

Pegadaian meraih penghargaan untuk kategori Best TJSL 2021 with Outstanding Partners Capacity and Capabilities Development Program, kategori financial services.

EKONOMI | 24 September 2021

Ilham Habibie dan Cyril Noerhadi Jadi Komisaris Melchor Group

Melchor Group sambut Ilham Habibie, Cyril Noerhadi, Markus Permadi, dan JB Kendarto sebagai komisaris perseroan.

EKONOMI | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kecil-kecil Cabai Rawit, Brentford Ingin Kejutkan Liverpool

Kecil-kecil Cabai Rawit, Brentford Ingin Kejutkan Liverpool

BOLA | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings