Genting, Bank Banten Butuh Peran Pemprov Banten
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Genting, Bank Banten Butuh Peran Pemprov Banten

Jumat, 6 November 2020 | 08:23 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menyehatkan PT Bank Pembangunan Daerah Tbk (Bank Banten) tidak kunjung datang. Sementara itu, waktu terus bergulir menuju tenggat waktu yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No 12/POJK.03/2020 yang mengharuskan modal inti minimum bank umum sebesar Rp 3 triliun paling lambat Desember 2022. Ketentuan ini dapat dilakukan perbankan secara bertahap. Di akhir tahun 2020, modal inti diharapkan mencapai Rp 1 triliun. Kemudian Rp 2 triliun di akhir 2021.

Bank Banten saat ini masih jauh tertinggal. Berdasarkan laporan keuangan per Juli 2020 lalu, modal inti ini masih di angka Rp 63,09 miliar.

Pemprov Banten sebagai pemegang saham pengendali terakhir (PSPT) sebelumnya berencana untuk menyuntikkan Rp 1,551 triliun kepada Bank Banten melalui BUMD PT Banten Global Development (BGD) untuk kemudian disalurkan kepada Bank Banten.

Dana ini sebenarnya berupa kas daerah yang sudah ada di rekening Bank Banten.

Namun, komitmen Pemprov untuk menyehatkan Bank Banten belum terlihat. Padahal suntikan modal ini sudah tertuang di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020.

Pada Kamis kemarin (5/11/2020), Komisi III DPRD Provinsi Banten telah menggelar rapat kerja mengenai penyehatan Bank Banten. Dilansir dari CNBC Indonesia, DPRD Banten memberikan rekomendasi kepada BGD untuk segera mengirim surat kepada Pemprov Banten terkait hal ini.

“Surat itu agar Pemprov Banten segera mencairkan dana yang ada di Bank Banten ke rekening escrow yang tidak bisa ditarik lagi, dan tak ada bunga. Ini sebagai modal dasarnya BGD di Bank Banten,” kata Ketua Komisi III Gembong R Sumedi, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia.

Diketahui, Bank Banten merupakan bank hasil akuisisi Pemprov Banten terhadap Bank Pundi Indonesia Tbk. Bank Banten sebenarnya memang sudah lama sakit. Apalagi dengan adanya beban peninggalan Bank Pundi berupa kredit sebesar Rp 3,6 triliun.

Semenjak proses akuisisi, penganggaran untuk perkuatan permodalan Bank Banten telah beberapa kali dilaksanakan. Kendati demikian, anggaran-anggaran tersebut tidak pernah direalisasikan dan menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang tidak sedikit setiap tahunnya.

Semestinya hal ini menjadi perhatian dan prioritas utama bagi Pemprov maupun BGD sebagai pemegang saham pengendali (PSP) dalam hal keseriusannya menyehatkan Bank Banten secara mandiri.

Karena keduanya memiliki kewajiban secara hukum yang melekat secara ex officio dan tidak gugur dengan bergantinya kepengurusan dan atau kepemimpinan di Provinsi Banten.

Sesuai dengan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Bank/Lembaga Jasa Keuangan, sebelum pelaksanaan akuisisi harus dipenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan suatu bank sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf a.

Tanpa adanya langkah strategis dari para pemegang saham, tentu upaya penyehatan Bank Banten sulit direalisasikan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kecombrang dan Rusa Timor sebagai Ikon Puspa dan Satwa Nasional 2020

Kecombrang merupakan jenis bunga yang dapat dikonsumsi

NASIONAL | 6 November 2020

IsDB Grup dan Baznas Kerja Sama Dorong Potensi Zakat untuk Entaskan Kemiskinan

IsDB Grup dan Baznas kerja sama integrasikan zakat dengan sejumlah Program Pembangunan Berbasis Masyarakat.

EKONOMI | 6 November 2020

Pandemi Covid-19 Momentum Koperasi Tingkatkan Kontribusi

Saat ini Pandemi, banyak pelaku UMKM di Tanah Air akhirnya tidak mampu bertahan ataupun memilih untuk alih usaha.

EKONOMI | 6 November 2020

Menko Perekonomian: Kita Sudah Lewati Rock Bottom

Di kuartal III 2020, PDB Indonesia melompat sangat tajam mencapai 5,05% secara kuartalan.

EKONOMI | 5 November 2020

Artugo Targetkan Jadi Leader di Pasar Chest Freezer

Artugo luncurkan produk pembeku warna-warni dengan kapasitas super besar.

EKONOMI | 5 November 2020

Festival Belanja Online Dorong Perekonomian Nasional

Tren belanja online semakin meningkat di masa pandemi Covid-19.

EKONOMI | 5 November 2020

Pos Indonesia Optimistis Penyaluran Bansos Tuntas Sesuai Target

Selain BST, Pos Indonesia melakukan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dana Desa dari Kementerian Desa.

EKONOMI | 5 November 2020

Pertamina Trans Kontinental Boyong 2 Penghargaan

Pertamina Trans Kontinental (PTK) meraih dua penghargaaan BUMN Branding and Marketing Award 2020.

EKONOMI | 5 November 2020

Teten Masduki: UMKM Digital Produktif Kunci Pemulihan Ekonomi Indonesia

Salah satu kunci produktivitas dan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah dengan berinovasi.

EKONOMI | 5 November 2020

Bappenas Optimistis Ekonomi RI di 2021 Tumbuh Positif

Belanja pemerintah akan menjadi lokomotif untuk mengangkat konsumsi masyarakat, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

EKONOMI | 5 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS