Ketua Banggar: Sekarang Bukan Saat yang Tepat untuk Revisi UU BI
INDEX

BISNIS-27 541.037 (-2.19)   |   COMPOSITE 6389.83 (-67.98)   |   DBX 1207.48 (-6.95)   |   I-GRADE 186.044 (-1.8)   |   IDX30 536.499 (-4.06)   |   IDX80 144.214 (-1.63)   |   IDXBUMN20 435.358 (-10.84)   |   IDXESGL 149.259 (-0.62)   |   IDXG30 145.988 (-1.78)   |   IDXHIDIV20 471.745 (-3.45)   |   IDXQ30 152.642 (-1.01)   |   IDXSMC-COM 293.915 (-4.87)   |   IDXSMC-LIQ 367.505 (-7.32)   |   IDXV30 148.997 (-3.22)   |   INFOBANK15 1075.9 (-4.86)   |   Investor33 460.647 (-2.84)   |   ISSI 189.211 (-2.58)   |   JII 668.85 (-10.91)   |   JII70 234.095 (-3.95)   |   KOMPAS100 1287.09 (-14.11)   |   LQ45 998.257 (-9.21)   |   MBX 1767.88 (-20.12)   |   MNC36 340.661 (-2.42)   |   PEFINDO25 338.558 (0.19)   |   SMInfra18 329.085 (-4.86)   |   SRI-KEHATI 393.501 (-2.17)   |  

Ketua Banggar: Sekarang Bukan Saat yang Tepat untuk Revisi UU BI

Selasa, 8 September 2020 | 07:39 WIB
Oleh : FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai momentum revisi UU Bank Indonesia saat ini tidak tepat mengingat kondisi ekonomi nasional tengah terancam resesi.

Menurut Said, pemulihan ekonomi perlu menjadi fokus bagi semua pemangku kepentingan di masa pandemi ini, tidak hanya pemerintah.

"Karena itu, saya berharap seluruh sumber daya kita dikerahkan untuk memulihkan ekonomi nasional yang bakal mengalami resesi," ujar Said dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Politisi Senior PDIP itu juga menyoroti beberapa pasal pengaturan di draf revisi UU BI, misalnya tentang keberadaan Dewan Moneter.

Padahal, menurutnya, Indonesia telah memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagaimana tercantum dalam UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK),

Bahkan komposisi KSSK tersebut, lanjut Said, telah merepresentasikan kelembagaan sebagaimana yang dimaksud oleh Dewan Moneter, dimana Menteri Keuangan adalah Koordinator KSSK.

"Jangkauan kewenangan KSSK malah tidak saja sektor moneter, tapi keseluruhan sektor keuangan yang berpotensi menimbulkan krisis sistem keuangan," ujarnya.

Demikian juga dengan draf pengembalian kewenangan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI), pengaturan itu akan membatalkan sebagian besar isi Undang Undang No 21 tahun 2011 tentang OJK.

"Pertanyaan mendasarnya, apakah beberapa kasus kelemahan pengawasan di OJK serta merta dijawab dengan pengalihan pengawasan bank ke BI? Saya melihat bukan ini pokok masalahnya," kata Said.

Menurutnya, pokok permasalahan terkait OJK yaitu tidak adanya lembaga pengawas yang kuat, layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki Dewas KPK yang kuat.

Hal tersebut dinilai penting mengingat OJK memiliki kewenangan yang luar biasa, akan tetapi anggaran OJK didapatkan dari pungutan terhadap industri keuangan secara langsung oleh OJK sehingga memberi celah terjadinya konflik kepentingan.

"Jadi, sesungguhnya bukan hanya UU No 23 tahun 1999 yang perlu direvisi, akan tetapi juga UU No 21 tahun 2011 tentang OJK. Pada sisi UU No 21 tahun 2011 ini perlu menambahkan pengaturan tentang Badan Pengawas OJK. Saya kira itu yang harus kita pikirkan untuk disempurnakan,” tuturnya.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Persediaan Melimpah, Harga Minyak Dunia Turun

Harga minyak mentah jenis WTI turun 1,36 persen ke US$ 39,23 per barel sementara Brent turun 1,52 persen ke US$ 42,01 per barel.

EKONOMI | 8 September 2020

Pasar Masih Volatil, Dow Jones Futures Menguat

Dow Jones futures naik 0,9 persen, S&P futures naik 0,67 persen, dan Nasdaq futures naik 0,28 persen.

EKONOMI | 8 September 2020

Bursa Eropa Rebound dari Koreksi Pekan Lalu

Stoxx600 Eropa naik 1,67 persen, DAX Jerman naik 2,01 persen, FTSE Inggris naik 2,39 persen, CAC Prancis naik 1,79 persen, FTSE MIB Italia naik 1,79 persen.

EKONOMI | 8 September 2020

RI Ekspor Bawang Goreng, Wamendag Tekankan Inovasi Produk

Inovasi komoditas pertanian, akan menguntungkan bukan hanya perluasan akses pasar tetapi juga mengangkat kesejahteraan petani.

EKONOMI | 7 September 2020

Angkasa Pura Logistik Tambah Armada Pesawat Kargo

Angkasa Pura I terus berupaya mencari dan memperkuat sumber pendapatan alternatif melalui ekspansi bisnis anak perusahaan.

EKONOMI | 7 September 2020

Percepat Penyaluran KPR Subsidi, BTN Luncurkan Fitur GPM

Melalui fitur GPM, KPR BTN memberikan suku bunga kredit fixed sebesar 10 persen selama 3 tahun.

EKONOMI | 7 September 2020

Pelni Hentikan Sementara Penjualan Tiket Lewat Agen

Penjualan tiket kapal Pelni hanya dilayani di loket kantor cabang.

EKONOMI | 7 September 2020

Lion Air Tambah 3 Rute Penerbangan dari Bandung

Melalui pembukaan tiga rute baru ini, Lion Air akan memiliki tujuh kota tujuan dari Bandung.

EKONOMI | 7 September 2020

Anteraja Apresiasi Pengguna Lewat Program Gibah

Lewat Program Gibah, Anteraja siapkan hadiah Rp 200 juta bagi konsumen.

EKONOMI | 7 September 2020

BPJamsostek Imbau Peserta Tak Gunakan Jasa Calo Saat Urus Klaim

BPJamsostek Bogor Kota sampai saat hari ini sudah membayarkan klaim sebesar Rp 517,5 miliar untuk sebanyak 40.126 kasus.

EKONOMI | 7 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS