Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pajak Merupakan Implementasi Riil Nilai Luhur Pancasila

Minggu, 12 Juli 2020 | 20:34 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Beberapa orang saat ini mempunyai anggapan bahwa pungutan pajak adalah kewajiban warga negara semata. Perspektif seperti itu sangat keliru. Sejatinya pajak adalah hak sekaligus kewajiban warga negara dalam upaya mengimplentasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Bukan semata hanya implementasi dari sila ke-5 tapi merupakan implementasi secara holistik seluruh sila-sila dalam Pancasila.

Menurut Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Dr Edi Slamet Irianto, pajak merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila yakni instrumen kegotongroyongan masyarakat dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedang kita tahu inti sari dari ajaran Pancasila adalah gotong royong.

"Secara ekonomi, pajak adalah peralihan sumberdaya ekonomi dari sektor privat kepada sektor publik. Dalam konteks ini pajak berfungsi menjalankan distribusi pendapatan dari sumberdaya ekonomi yang kuat kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah. Selanjutnya negara berkewajiban membuat regulasi baku untuk mengumpulkan sumber daya ekonomi yang didapat dari pungutan pajak. Kemudian melakukan pengelolaan secara cermat, lalu mendistribusikan hasil pajak dalam bentuk berbagai sektor pembangunan maupun dalam bentuk subsidi sosial ekonomi yang bermuara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," jelas Edi Slamet dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2020).

Baca Juga: Pajak Pencairan Dana JHT Harus Dihapus

Menurut Edi yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, dalam skema ini terlihat dengan jelas bentuk kegotongroyongan antar sesama warga bangsa. "Secara politik kebangsaan kesadaran membayar pajak merupakan komitmen semua elemen bangsa dalam memberikan dukungan politik ekonomi guna menciptakan tujuan negara untuk berdaulat dan mandiri secara ekonomi," ujar Edi lebih lanjut.

Di bagian lain Edi Slamet Irianto juga menjelaskan bahwa dari aspek spiritual, distribusi hasil pajak dalam bentuk pemerataan hasil-hasil pembangunan juga mencerminkan kepedulian sosial kemanusiaan masyarakat mampu untuk menolong sesama manusia yang kurang mampu.

"Dalam konteks kepedulian sosial sesama warga bangsa, hal ini merupakan implementasi nyata dalam mewujudkan persatuan Indonesia. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pungutan dan pengelolaan pajak pada dasarnya merupakan implementasi nyata dari sila-sila yang termaktub dalam Pancasila," pungkas Edi.

Menurut Edi, negara berperan membuat regulasi yang kuat dan adil dalam skema penarikan pajak. Negara dikatakannya harus menciptakan iklim yang kondusif agar warga negara yang memenuhi syarat untuk membayar pajak dapat melaksanakan kewajiban sosialnya dengan tertib dan berkeadilan sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain negara dalam hal ini pemerintah harus mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa telah melakukan pengelolaan dan distribusi hasil pajak dengan transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah menurut Edi Slamet adalah memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa tidak ada tumpang tindih dalam regulasi sektor perpajakan. Edi Slamet menilai saat ini masih terjadi tumpang tindih peraturan perpajakan.

Sebagai contoh kecil, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang terkait dengan sektor perpajakan tentang insentif pajak badan untuk perusahaan terbuka berupa potongan pajak sebesar 6 persen karena suatu kedaruratan masa pandemi Covid-19. Di sisi lain Undang-Undang perpajakan yang mengatur objek yang sama belum dicabut.

"Kerancuan dan tumpang tindih seperti ini akan berpotensi menciptakan kebingungan bagi petugas pajak dan wajib pajak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya," kata Edi.

Baca Juga: DJP Berikan Keringanan Pajak untuk Perusahaan Terbuka

Edi Slamet juga menekankan bahwa Pemerintah juga harus melakukan pengawasan kepada wajib pajak badan yang telah diberikan insentif.

Kesimpulannya menurut Edi Slamet dalam mencapai tujuan luhur yaitu pajak sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila yang mendesak harus dibenahi adalah regulasi pajak. Pemerintah bersama DPR harus membuat dan menciptakan regulasi perpajakan dan tata kelola pajak yang transparan dan berkeadilan serta memberikan iklim yang kondusif agar tercipta kepatuhan wajib pajak yang penuh kesadaran dan keikhlasan.

"Ini menjadi PR besar bagi kita semua agar tujuan dasar pajak sebagai implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dapat dapat diwujudkan dengan semangat kegotongroyongan yang merupakan genetika dari bangsa kita," tambah Edi.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Banyak Koperasi Tidak Aktif karena Terlalu Andalkan Dana dari Luar

Kebanyakan koperasi di Indonesia yang tidak aktif lagi lantaran terlalu mengandalkan dana dari luar.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Airlangga Berharap Koperasi Terus Jadi Penggerak dan Pilar Perekonomian

Koperasi dikatakan Airlangga Hartarto merupakan tonggak utama pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, sosial, dan gotong royong.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Bangun Perkoperasian Nasional Lewat Sistem Ekonomi Murakabi

Koperasi terus digerus oleh persaingan liberal usaha dan korporasi

EKONOMI | 12 Juli 2020

Dua Paham Ini Dinilai Hambat Kemajuan Koperasi

Koperasi harus dikembalikan ke konstitusinya, apalagi dalam masa pandemi Covid-19.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Summarecon Bekasi Kembangkan Ruang Usaha Ekonomis

Penjualan perdana Srimaya Commercial dengan harga mulai dari Rp 375 jutaan.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Hipmi Minta Koperasi Produktif Lebih Digalakkan

Rano Wiharta menilai asas kekeluargaan yang menjadi tujuan dibentuknya koperasi saat ini mulai kehilangan ruh-nya.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Tiga Faktor Koperasi di Indonesia Belum Berkembang Signifikan

Masyarakat pandang rendah koperasi buat koperasi tak maju.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Faisal Basri: Bantuan Berbentuk Sembako Bisa Matikan Usaha Kecil

Menurut Faisal, sebaiknya bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 diberikan dalam bentuk uang tunai langsung kepada masyarakat

EKONOMI | 12 Juli 2020

Defiyan Cori: Tidak Benar Koperasi di Indonesia Tidak Sejahterakan Anggota

Koperasi selalu sejahterakan anggotanya.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Apindo: Omnibus Law Angin Segar bagi Investor dan Para Pencari Kerja

Apindo minta RUU Cipta Segera disahkan jadi UU.

EKONOMI | 12 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS