Logo BeritaSatu
HUT Ke-73 Koperasi

Defiyan Cori: Tidak Benar Koperasi di Indonesia Tidak Sejahterakan Anggota

Minggu, 12 Juli 2020 | 13:13 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Defiyan Cori, mengatakan, tidak benar bahwa koperasi di Indonesia tidak terbukti menyejahterakan anggotanya melalui salah satu indikator sisa hasil usaha (SHU). Banyak koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip badan usaha koperasi justru berkembang dan maju.

“Di era Orde Baru kita mengenal Koperasi Peternakan dan Susu di Lembang, Provinsi Jawa Barat, dan di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, serta ada Koperasi Batik di Yogyakarta dan Solo,” kata dia.

Ketua Umum Forum Ekonomi Konstitusi ini mengatakan, Koperasi Batik justru mempunyai gedung monumental GKBI di bilangan Semanggi. Setelah Orde Reformasi, ditandai dengan liberalisasi ekonomi, ekspose keberhasilan (success factor) tidak dimunculkan.

Padahal masih ada koperasi non simpan pinjam (selain Kospin Jasa) yang maju, seperti Koperasi Pusat Susu Bandung Utara Lembang yang meraih dua penghargaan sebagai koperasi produsen dengan aset dan volume usaha terbesar, berdiri pada tanggal 8 Agustus 1971 dan memiliki jumlah anggotanya sekitar 8.509 orang per Tahun 2017.

“Kegiatan usaha Koperasi Peternakan dan Susu di Lembang meliputi usaha simpan pinjam, perdagangan susu, penyediaan makanan ternak atau biasa disebut MAKO (Makanan Koperasi), pembibitan dan kesehatan hewan, dan usaha perdagangan.

Di samping kegiatan usaha, pengurus koperasi juga giat mendorong peternak utk membangun reaktor biogas rumah (Biru).
Koperasi Agro Niaga Jabung Malang Jawa Timur meraih penghargaan sebagai koperasi produsen dengan CSR Terbaik pada Tahun 2017 dan masih banyak yang lainnya).

Menurut Defiyan, tidak semua koperasi adalah jenis simpan pinjam, namun alasan akses ke kredit perbankan yang sulitlah membuat koperasi "menolong" dirinya sendiri dalam pembiayaan organisasinya, terlebih skema pinjaman atau kredit lembaga perbankan tidak sesuai dan cocok dengan koperasi. “Data koperasi non simpan pinjam di atas menjadi bukti bahwa koperasi juga berhasil di sektor lainnya,” kata dia.

Pada Hari Koperasi 2016, Presiden Jokowi melontarkan gagasan "Mengkorporasi Koperasi" dengan tujuan agar koperasi bisa lebih memperhatikan aspek bisnis demi mendongkrak sisa hasil usaha (SHU) anggota.

Menurut Defiyan, tujuan koperasi didirikan adalah untuk membangun ekonomi para anggotanya melalui kegiatan usaha atau bisnis. “Jadi orientasi SHU yang sebesar-besarnya bukan indikator utama meskipun tidak dipungkiri setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi koperasi ada keputusan pembagian SHU,” kata dia.

Tujuan mengkorporasikan koperasi, kata dia, tidak saja telah tidak sesuai dengan prinsip pendirian koperasi, tetapi justru merendahkan martabat bangun usaha koperasi itu sendiri. Soal kemajuan dan perkembangan usaha harus diupayakan dengan menerapkan ilmu manajemen dan tidak harus mengubah atau menjadikan koperasi seperti korporasi yang sangat berbeda secara diametral dan mendasar. “Justru kalau koperasi hanya merubah prinsipnya, maka bangun usahanya bukan lagi kpperasi,” kata dia.

Ia menegaskan, koperasi adalah kumpulan orang, korporasi kumpulan modal. “Oleh karena itu koperasi tidak bisa dan tidak mungkin dikorporasikan,” kata dia.

Defiyan mengatakan, tidak tepat menjadikan koperasi sebagai korporasi, jelas kebijakan ini menyimpang dari prinsip badan usaha koperasi. Menuru Defiyan, usaha dan upaya Kemkop dan UKM harus diarahkan untuk menjadi fasilitator bagi kebijakan perkoperasian yang lebih kondusif, inilah masalah utamanya.

Jika kebijakan terhadap koperasi dan akses ekonomi yang diberikan setara dengan korporasi, maka koperasi jauh lebih unggul di masa depan. “Hal mana telah dibuktikan oleh koperasi di negara-negara lain, yang justru berada dalam sistem ekonomi kapitalisme tetapi kebijakan pemerintahnya mengakomodasinya,” kata dia.

Ekonomi Konstitusi ini mengatakan, setelah pembatalan UU Nomor 17 Tahun 2012 oleh MK, maka payung hukum koperasi di Indonesia kembali ke UU yang lama yakni UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Ketika ditanya adanya upaya untuk mengamandemen pasal 33 UUD agar kembali mencantumkan kata koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, ia mengatakan, seharusnya kata koperasi yang sebelumnya ada dalam penjelasan Paaal 33 UUD 1945 dikembalikan, dan yang lebih penting adalah Indonesia harus merumuskan UU tentang Sistem Ekonomi Nasional sebagai turunan dari Pasal 33 dan menjadi rujukan bersama dalam pengaturan kebijakan perekonomian nasional, menjadi jelas tidak menerapkan praktik sistem ekpnomi kapitalisme maupun komunisme dan yang lainnya.

Ketika ditanya jumlah koperasi di Indonesia, berapa yang sehat dan yang tidak sehat, Defiyan mengutip data Kemkop dan UKM per Juni 2019 bahwa jumlah koperasi mencapai 126.343 unit, turun dari 2014 sebanyak 212.570 unit.

“Ukuran kesehatan koperasi sangat berbeda dengan korporasi, kesehatan koperasi tidak hanya dinilai secara kuantitatif an sich, terlebih penting koperasi memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota bukan kepada yang punya modal atau kapital,” kata dia.

Ia mengatakan, jumlah koperasi di Indonesia selama empat tahun ini (2014-2018) mengalami penurunan yang cukup drastis. Dulu koperasi dulu mencapai lebih dari 212.000 unit, maka saat ini turun menjadi 138.400 koperasi.

Penurunan ini terjadi sejak dilakukan reformasi total pada koperasi di Indonesia mulai 2016. Meski demikian, omzet koperasi-koperasi di negara ini justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di antaranya Koperasi Telekomunisasi Seluler yang masuk urutan 94 dengan omzet mencapai Rp 6,4 triliun dan memiliki 5 anak perusahaan. Selain itu Koperasi Sidogiri di Pasuruan yang memiliki omzet sebesar Rp 19 triliun dan 278 kantor cabang.

"Ada juga koperasi semen gresik yang masuk 300 koperasi besar dunia dengan omset Rp 2,5 Triliun. Total omzet koperasi Indonesia mencapai lebih dari Rp 30 Triliun. Bahkan di era 1990-an banyak koperasi mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk mahasiswa yang memiliki omzet sampai miliaran rupiah, diantaranya adalah Koperasi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada/Kopma UGM, Kopma Universitas Brawijaya, Kopma Universitas Jenderal Soedirman, dan lain-lain,” kata dia.

Sedangkan jumlah total anggota koperasi di Indonesia, ia kembali mengutip data Kemkop dan UKM, per Juni 2019, jumlah total anggota koperasi adalah 22 juta orang lebih.

Ketika ditanya mengenai penipuan berkedok koperasi di Indonesia, ia mengatakan, banyak pihak yang "memanfaatkan" koperasi untuk tujuan bukan memajukan koperasi, dan untuk ini lebih relevan penindakan hukum yang harus ditegakkan oleh Bank Indonesia dan OJK, serta pengawasan oleh Kemkop dan UKM. “Pembiaran atas kasus-kasus ini oleh otoritas justru akan memperburuk posisi Kemkop dan UKM,” kata dia.

Defiyan menambahkan, selain itu, produk UU Perkoperasian dan UU sektor ekonomi lainnya secara hukum tidak mendukung perkembangan koperasi menjadi soko guru perekonomian bangsa, bahkan yang terakhir justru mempersulit pendirian badan hukum koperasi.

Menurut Defiyan, semestinya Kemkop dan UKM lebih berperan aktif dan menjadi garda terdepan pengemangan koperasi untuk bisa melakukan upaya kerja sama lebih luas dengan sektor ekonomi lainnya dan mendorong ruang bagi kesetaraan dalam kebijakan ekonomi nasional dalam hubungannya dengan akses pembiayaan dan kerja sama usaha.

“Sinergi BUMN dan Koperasi sebagai bangun usaha yang dimandatkan dalam konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 adalah tanggung jawab Kemkop dan UKM,” kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dongkrak Pendapatan, Wahana Pronatural Rambah Bisnis Minuman

PT Wahana Pronatural Tbk (WAPO) berencana merambah bisnis minuman untuk mendongkrak pendapatan perseroan.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Kebijakan Satu Peta Dinilai Percepat Pemulihan Ekonomi

Ekonom Indef, Agus Herta Sumarto mengatakan kebijakan satu peta dapat mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Bakti Pastikan Peluncuran Satelit Satria 1 Sesuai Rencana

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo optimistis rencana pengoperasian Satelit Satria 1 tetap berjalan sesuai rencana.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Suntik Mati TV Analog Jabodetabek Diundur Jadi 2 November

Kemenkominfo memutuskan menunda penghentian siaran tv analog di wilayah Jabodetabek menjadi 2 November 2022.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

FIF Group dan RSU Hermina Dirikan Rumah Singgah

FIF Group dengan RSU Hermina Depok menyediakan rumah singgah dan membuka kesempatan bagi pasien kurang mampu yang membutuhkan penanganan medis.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Iklan Digital Menjadi Pengubah Ekosistem Industri Startup

Adtech merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh brand atau agency untuk menyusun strategi, mengatur, dan mengelola aktivitas iklan digital.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Luhut Gandeng GFF Bahas Rencana Aksi Bersama Transisi Energi

Global Future Fellows (GFF) yang dihadiri GFFellows di Bali telah merancang draf Rencana Aksi Bersama (action roadmap) soal transisi energi.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Kontribusi PNBP Signifikan, PTBA Raih Penghargaan Subroto

PT Bukit Asam (PTBA) berhasil meraih Penghargaan Subroto 2022 Bidang PNBP Mineral dan Batubara.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Jababeka Pinjam US$ 100 Juta ke Mandiri untuk Bayar Utang

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) menandatangani kredit sebesar US$ 100 juta dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Bakti Targetkan Bangun 7.000 BTS 4G di Daerah 3T hingga 2024

Hingga September 2022, total BTS 4G yang sudah dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti) mencapai 4.241 site.

EKONOMI | 5 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


# Formula E


# Tragedi Kanjuruhan


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe Tolak Pemeriksaan KPK

Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe Tolak Pemeriksaan KPK

NEWS | 13 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings