Logo BeritaSatu

Pemerintah Terbitkan PP untuk Perkuat Sektor Konstruksi

Minggu, 12 Juli 2020 | 05:03 WIB
Oleh : Muawwan Daelami / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan ini sekaligus menjadi payung hukum turunan yang mengatur pelaksanaan teknis UU Jasa Konstruksi.

"Kita melihat sektor konstruksi masih terus bergerak di tengah pandemi Covid-19. Melalui PP Nomor 22 tahun 2020 ini, saya harapkan dapat memperkuat sektor konstruksi di Indonesia," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) Trisasongko Widianto dalam pernyataan resminya, Minggu (12/7/2020).

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa terbitnya PP No 22 Tahun 2020 ini juga menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim usaha kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi transparan, penyederhanaan skema, pengaturan jasa konstruksi yang tidak membebani masyarakat, dan menjamin arah kebijakan jasa konstruksi lebih profesional.

Sebab ia menilai, sektor konstruksi berkualitas dan kuat secara otomatis dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pengaturan PP ini berlaku kepada seluruh pekerjaan konstruksi di Indonesia baik melalui sektor pemerintah, swasta, maupun usaha perorangan.

PP tersebut juga memberikan pedoman yang jelas dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan jasa konstruksi dan pengenaan sangsi; penataan kembali struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi; pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi serta perluasan peran masyarakat jasa konstruksi.

Di samping itu, beberapa pasal dalam PP No 22 Tahun 2020 jiga memberi peran besar kepada masyarakat jasa konstruksi untuk berperan aktif dalam pengawasan, pemberian masukan perumusan kebijakan serta forum jasa kontruksi.

Bahkan masyarakat jasa konstruksi melalui asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi dapat terlibat langsung dalam kewenangan Pemerintah Pusat dengan menjadi pengurus lembaga.

Asosiasi juga diberikan ruang untuk membentuk lembaga sertifikasi setelah mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Trisasongko berharap hal ini dapat mendorong seluruh asosiasi profesi, badan usaha, dan rantai pasok lebih profesional dalam mengembangkan klasifikasi usaha/profesinya serta menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan untuk anggotanya.

Hal yang tak kalah penting, kata Trisasongko, lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2017 atau PP No 22 Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjawab tantangan jasa konstruksi yang terus berubah sejalan dengan perkembangan dunia konstruksi menuju industri konstruksi yang berkelanjutan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 
BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Suntik Mati TV Analog Jabodetabek Diundur Jadi 2 November

Kemenkominfo memutuskan menunda penghentian siaran tv analog di wilayah Jabodetabek menjadi 2 November 2022.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

FIF Group dan RSU Hermina Dirikan Rumah Singgah

FIF Group dengan RSU Hermina Depok menyediakan rumah singgah dan membuka kesempatan bagi pasien kurang mampu yang membutuhkan penanganan medis.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Iklan Digital Menjadi Pengubah Ekosistem Industri Startup

Adtech merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh brand atau agency untuk menyusun strategi, mengatur, dan mengelola aktivitas iklan digital.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Luhut Gandeng GFF Bahas Rencana Aksi Bersama Transisi Energi

Global Future Fellows (GFF) yang dihadiri GFFellows di Bali telah merancang draf Rencana Aksi Bersama (action roadmap) soal transisi energi.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Kontribusi PNBP Signifikan, PTBA Raih Penghargaan Subroto

PT Bukit Asam (PTBA) berhasil meraih Penghargaan Subroto 2022 Bidang PNBP Mineral dan Batubara.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Jababeka Pinjam US$ 100 Juta ke Mandiri untuk Bayar Utang

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) menandatangani kredit sebesar US$ 100 juta dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Bakti Targetkan Bangun 7.000 BTS 4G di Daerah 3T hingga 2024

Hingga September 2022, total BTS 4G yang sudah dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti) mencapai 4.241 site.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Perkuat Layanan Rumah Sakit, Begini Strategi Bundamedik

PT Bundamedik Tbk (BMHS) terus memperkuat strategi bisinis dengan meningkatkan kualitas layanan rumah sakit.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Bangun BTS 4G di Daerah 3T, Ini Tantangan yang Dihadapi Bakti

Bambang menegaskan, tugas yang dijalankan Bakti Kemenkominfo dalam membangun BTS 4G di daerah 3T tidaklah mudah

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Pegadaian Bukukan Transaksi Rp 2 Miliar di KustomFest 2022

PT Pegadaian berhasil membukukan transaksi lebih dari Rp 2 miliar di acara Indonesia Kustom Kulture Festival (KustomFest) 2022.

EKONOMI | 5 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


# Formula E


# Tragedi Kanjuruhan


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Kasus Gagal Bayar KSP Sejahtera Bersama

Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Kasus Gagal Bayar KSP Sejahtera Bersama

NEWS | 10 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings