Penyerapan Anggaran 4 Kementerian dan Polri Disoroti Jokowi

Penyerapan Anggaran 4 Kementerian dan Polri Disoroti Jokowi
Presiden Jokowi. (Foto: istimewa)
Lenny Tristia Tambun / AB Kamis, 9 Juli 2020 | 16:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar internal pada Selasa (7/7/2020), menyoroti penyerapan anggaran di empat kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Perhubungan, dan juga Polri.

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemdikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemsos Rp 104,4 triliun, Kemhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Jokowi dalam video yang diunggah oleh BPMI Sekretariat Presiden, Rabu (8/7/2020) malam.

Jokowi meminta ajarannya mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi, Red), ya sudah kuartal keempat lebih mudah. Tahun depan insyaallah juga akan lebih mudah,” ujar Jokowi.

Menurutnya, belanja pemerintah menjadi penggerak utama perekonomian di tengah pandemi saat ini. Untuk itu, regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah harus lebih disederhanakan sesuai kebutuhan pada masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini. Jokowi juga meminta jajarannya bekerja berdasarkan konteks krisis dan bukan keadaan normal. Belanja pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk dalam negeri.

"Misalnya di Kemhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia, Red), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN, beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini,” ujar Jokowi.

Jokowi meminta belanja ke luar negeri atau produk luar negeri dibatasi. Anggaran yang ada difokuskan untuk belanja di dalam negeri atau untuk membeli produk-produk dalam negeri.

Terkait kebutuhan medis, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan pandemi Covid-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri, di antaranya stok obat, alat uji PCR, hingga alat uji cepat Covid-19.

"Jangan ada lagi beli yang dari luar, apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih empat juta sampai lima juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi,” tegas Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com