Mendes PDTT Beberkan Progres BLT Dana Desa kepada Pimpinan KPK

Sejak Awal Pandemi 99% Dana Desa Disalurkan kepada Masyarakat

Sejak Awal Pandemi 99%  Dana Desa Disalurkan kepada Masyarakat
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (Foto: Dok )
Siprianus Edi Hardum / EHD Kamis, 9 Juli 2020 | 19:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT), Abdul Halim Iskandar membeberkan progres penyaluran BLT Dana Desa di hadapan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Abdul Halim mengungkapkan, terhitung dari awal pandemi Covid-19 hingga 8 Juli 2020 sudah ada sekitar 74.865 desa yang telah menerima dana desa atau 99% dari total 74.953 desa di seluruh Indonesia.

"Kenapa tidak 100%, karena masih ada beberapa desa yang secara administrasi tidak terselesaikan, masih diblokir oleh Kemdagri terkait beberapa masalah tahun lalu dan sampai sekarang belum dibuka blokirnya," kata Halim dalam acara Transpransi BLT Dana Desa dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (9/7/2020).


Ikut hadir dalam forum tersebut pimpinan KPK yakni Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar. Sedangkan Gus Menteri didampingi langsung oleh Wakilnya Budi Arie Setiadi, Sekjennya Anwar Sanusi dan jajaran lainnya.

Sementara desa yang telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa melalui musyawarah desa (musdes) khusus suda ada 74.753 desa, sedangkan yang sudah menyalurkan ada 72.599 desa atau 97% dari total 74.865 desa yang ada.

Ada pun warga desa yang menerima BLT Dana Desa ada 7.742.176 KK dengan rincian 2.400.075 janda atau yang disebut perempuan kepala keluarga (Pekka), kemudian 283.644 warga yang menderita penyakit kronis dan menahun.

Hingga saat ini total Dana Desa yang telah digunakan untuk BLT Dana Desa Rp 4.645.305.600.000 dengan rincian sebanyak 6.813.115 KK belakang petani dan buruh tani,315.028 nelayan dan buruh nelayan, 315.028, 156.954 buruh pabrik, 62.734 guru dan 394.345 pedagang serta UMKM.

"Ini sudah masuk semua by name by address semuanya nanti akan dikirim ke Kementerian Sosial, sebagai kementerian yang punya tanggung jawab langsung terhadap jaring pengaman sosial," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com