Indonesia Harus Bisa Masuk Rantai Pasok Global Sektor Farmasi

Indonesia Harus Bisa Masuk Rantai Pasok Global Sektor Farmasi
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menggelar diskusi virtual dengan tema 'Growing Indonesia’s Presence and Role in Future Global Value Chains' Kamis (9/7/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Herman)
Herman / FER Kamis, 9 Juli 2020 | 17:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Andree Surianta menyampaikan, Indonesia perlu menangkap peluang untuk menempatkan dirinya di dalam rantai pasok global atau global value chains (GVC), salah satunya di sektor farmasi.

Baca Juga: Relokasi Pabrik Farmasi AS ke Brebes dalam Tahap Perencanaan

Peluang ini muncul akibat pemberlakuan lockdown atau karantina wilayah di sebagian wilayah Tiongkok akibat pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut, turut menghentikan kegiatan industri di negara itu. Padahal, banyak perusahaan dari berbagai belahan dunia memiliki kegiatan operasional atau bergantung pada kontraktor di sana melalui skema outsourcing.

Andree mengatakan, terhentinya kegiatan produksi mendorong perusahaan multinasional untuk mencari rantai pasok baru. Pemerintah berbagai negara pun, dikarenakan kekhawatiran akan terhentinya pasokan bahan baku obat, mulai mendorong perusahaan farmasi multinasional untuk mempertimbangkan mencari sumber pasokan dari negara lain.

"Restrukturisasi GVC inilah yang membuka peluang yang penting untuk dibidik,” kata Andree Surianta dalam acara diskusi yang digelar CIPS melalui webinar, Kamis (9/7/2020).

Baca Juga: Tangkap Peluang Relokasi Industri, Reformasi Regulasi Harus Dilakukan

US Food and Drug Administration (FDA) mencatat 31 persen dari fasilitas produksi active pharmaceutical ingredients (API) yang ada di daftar mereka berada di Tiongkok dan India. Uni Eropa menyebut 80 persen dari produk obat di Eropa juga tergantung pada dua negara tersebut. Sementara itu, India yang merupakan salah satu produsen utama obat generik di dunia, ternyata mengimpor 70 persen bahan API-nya dari Tiongkok.

"Peluang-peluang yang muncul dari usaha mengurangi ketergantungan rantai pasokan obat terhadap Tiongkok harus ditangkap dan dieksekusi dengan baik. Agar Indonesia bisa masuk ke dalam GVC sektor farmasi, tentu pemerintah harus mengerti bagaimana GVC bekerja dan serius membenahi berbagai hambatan regulasi agar Indonesia bisa jauh lebih menarik dibandingkan produsen farmasi kelas kakap seperti Tiongkok dan India,” jelas Andree.

Untuk itu, menurut Andree, Indonesia perlu berupaya menembus pasar farmasi dunia dan bukan hanya fokus kepada pasar dalam negeri. Hal ini terutama mengingat pasar farmasi dalam negeri relatif masih kecil dibandingkan Amerika dan Jerman yang 50 kali lipat besarnya daripada Indonesia.

Baca Juga: Ketahanan Industri Perlu Dijaga Selama Pandemi Covid-19

Tiongkok, dengan kapasitas produksi API yang sudah terpakai 70 persen dan mampu memproduksi 1.500 hingga 2.000 jenis bahan baku, ukuran pasarnya 12 kali lebih besar dari Indonesia. India pun pasarnya 2 kali lipat Indonesia dan baru hanya menggunakan 30 persen hingga 40 persen dari kapasitas produksi API-nya.

Jadi, lanjut Andree, peluang menangkap restrukturisasi mata rantai pasokan global bisa saja sia-sia kalau Indonesia tidak membenahi regulasi yang ada. Rumit dan berlapisnya regulasi sudah sering dikeluhkan sebagai salah satu penyebab yang berkontribusi pada rendahnya pertumbuhan FDI di Indonesia. Berlapisnya regulasi juga mulai tampak di sektor farmasi.

"Ketika Presiden Jokowi ingin mengembangkan industri farmasi di tahun 2016, beliau memberikan instruksi kepada 12 kementerian dan lembaga untuk mengatur sektor ini, tentu ini meningkatkan resiko tumpang tindihnya peraturan. Kebijakan yang dibuat hendaknya berwawasan lebih luas. Strategi untuk fokus pada kebutuhan domestik terlalu kecil untuk mengubah tren farmasi global. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan harus fokus pada menghubungkan perusahaan lokal dengan pasar global,” ungkapnya.

Baca Juga: Jadi Negara Menengah ke Atas, Bunga Pinjaman RI Lebih Mahal

Selain itu, Andree juga menyebut bahwa penawaran insentif tidak bisa menggantikan reformasi struktural karena hanyalah strategi jangka pendek dan menguras APBN. Reformasi ini dapat diawali dengan menggolkan revisi UU Nomor 13/2016 melalui RUU Cipta Kerja. Pemerintah juga perlu meninjau ulang peraturan-peraturan menteri yang tidak sejalan dengan tren perkembangan GVC.

"Pembuatan peraturan-peraturan baru di sektor farmasi harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak terjadi tumpang tindih yang malah jadi menghambat partisipasi Indonesia di dalam GVC farmasi,” kata Andree.



Sumber: BeritaSatu.com