Simplifikasi Cukai Rokok Dorong Penerimaan Negara

Simplifikasi Cukai Rokok Dorong Penerimaan Negara
Para panelis dalam webinar bertema “Kebijakan Cukai di Tengah Optimalisasi Penerimaan Negara dan RPJMN 2020-2024” yang digelar Rabu (8/7/2020), masing-masing Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 M Jasin (atas tengah), Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Pande Putu Oka Kusumawardani (atas kanan), analis kebijakan ahli pada Balitbang Kementerian Kesehatan Siswanto (bawah kanan), Sekjen Transparansi Internasional Indonesia Danang Widoyoko (bawah tengah), serta Head of Strategic Unit Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative (CISDI) Yurdhinna Meilissa. Diskusi tersebut dipandu Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan Aditya Laksmana Yudha (atas kiri). (Foto: Istimewa)
Lona Olavia / ALD Kamis, 9 Juli 2020 | 10:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Simplifikasi atau penyederhanaan tarif cukai hasil tembakau diyakini akan mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan untuk mengatasi pandemi Covid-19, sekaligus menekan prevalensi merokok pada usia rentan. Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemkeu) perlu didukung oleh banyak kementerian dan lembaga untuk mewujudkan hal tersebut. Sebab, sejumlah pihak menentang rencana itu karena dengan kompleksitas struktur tarif cukai hasil tembakau saat ini membuka celah untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance)

Sekjen Transparansi International Indonesia (TII), sekaligus peneliti kebijakan publik, Danang Widoyoko, menegaskan, penyederhanaan struktur tarif cukai rokok amat diperlukan, mengingat banyaknya perusahaan multinasional besar yang membayar cukai lebih rendah sehingga merugikan negara dalam jumlah besar. Di sisi lain, kebijakan tersebut sebenarnya juga tidak berdampak signifikan bagi pabrik rokok menengah dan kecil, di mana memang dilindungi dengan tarif yang lebih rendah.

“Pemerintah perlu mempunyai sikap yang tegas. Pada dasarnya, kebijakan penyederhanaan struktur cukai rokok ini lebih memberikan keuntungan buat pemerintah, baik secara penerimaan negara, pengendalian konsumsi rokok dan juga perlindungan tenaga kerja. Kementerian Keuangan juga perlu banyak diskusi dengan Kementerian Kesehatan dan KPK, karena cukai rokok bukan hanya soal penerimaan tapi juga instrumen kesehatan,” ujarnya dalam live forum BeritaSatu "Kebijakan Cukai Tembakau di Tengah Optimalisasi Penerimaan Negara, Pengendalian Konsumsi, dan RPJMN 2020-2024", Rabu (8/7/2020).

Ada pun, langkah pemerintah dalam memproyeksikan kebijakan simplifikasi atau penyederhanaan struktur tarif cukai sebagai program strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dinilai tepat. Apalagi baru-baru ini Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan PMK 77/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024, yang menetapkan penyederhanaan struktur cukai hasil tembakau sebagai salah satu bagian strategi reformasi fiskal.

Sebelumnya, aturan penyederhanaan struktur tarif cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Dicantumkan dalam aturan tersebut, pemerintah akan menyederhanakan dari 12 layer pada tahun 2017 dan menjadi 5 layer pada 2021. Namun sayangnya, kebijakan tersebut hanya berjalan 1 tahun di 2018 dan kemudian kembali menjadi 10 layer.

Batasan 3 Miliar Batang

Danang mengungkapkan, aturan saat ini struktur tarif cukainya dibedakan antara sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Dua produk ini banyak dihasilkan oleh perusahaan rokok berskala industri besar. Sesuai ketentuan, ada batasan produksi 3 miliar batang per hari untuk masing-masing jenis rokok (SKM dan SPM). Jika produsen menghasilkan lebih dari 3 miliar batang, maka akan dikenai tarif cukai yang lebih mahal.

Ketentuan kuota 3 miliar batang per tahun tersebut ternyata menjadi celah terjadinya tax avoidance. "Perusahaan besar menjaga agar jangan sampai produknya melampaui 3 miliar batang per tahun. Padahal, jika pembedaan SKM dan SPM itu dihapus, banyak perusahaan rokok yang menghasilkan lebih dari 3 miliar, sehingga mereka bisa dikenai tarif cukai lebih tinggi sehingga pendapatan negara lebih besar," jelasnya.

Bercermin dari hal tersebut, lanjut Danang, seharusnya tidak ada lagi pembedaan SKM dan SPM dalam struktur tarif cukai. Perusahaan akan dikenai tarif cukai lebih tinggi jika produksnya melebihi 3 miliar batang per tahun. Dengan demikian pilihannya hanya ada dua, yakni membayar tarif cukai lebih tinggi atau mereka mengurangi produksinya di bawah 3 miliar batang per tahun sehingga otomatis mengurangi suplai rokok di pasar.

Sementara itu, Head of Srategic Unit Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Yurdhinna Melissa, mengaku, upaya untuk menekan laju perokok saat ini agak sulit, termasuk ke kelompok usia rentan mengingat harga rokok saat ini justru lebih murah 1,5 kali dibandingkan tahun 2002. Untuk itu, kenaikan cukai rokok bisa menjadi solusi yang tepat sehingga diharapkan tidak ada pro kontra yang membenturkan antara kepentingan kesehatan dan keuangan. Apalagi, penggunaan pajak rokok bisa untuk menutupi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Itu sebetulnya dua hal yang tidak seharusnya dibenturkan. Petani akan kehilangan pekerjaan dan industri banyak yang tutup, padahal dalam banyak laporan yang diterima bahkan dari Bank Dunia 2017 lalu dikatakan hal itu tidak benar karena kontribusi pertanian tembakau dan pekerja di industri ini sangat rendah dibanding struktur ekonomi lainnya,” kata dia.

Ia menambahkan, ada juga yang mengatakan tidak berpihak kepada orang miskin, karena harga akan naik. “Memang harga akan naik 35% dan yang paling kena dampaknya orang miskin, tapi justru bagus kenaikan harganya akan bantu mereka berhenti merokok,” katanya.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin menilai, ada ketidakpastian hukum yang mengatur tentang cukai dan barang konsumsi. Alhasil, ada 942 miliar batang rokok dalam satu tahunnya yang bisa masuk ke kawasan perdagangan bebas tanpa kena biaya pajak dan berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp 27 triliun. Untuk itu, perlu ada perbaikan tata kelola yang diikuti aspek pencegahan dan penindakan.

KPK pun, menurutnya perlu campur tangan terhadap kebijakan cukai dan mengawal agar tidak ada celah yang dimanfaatkan perusahaan besar asing melalui bayar tarif cukai murah dan penghindaran pajak atau tax avoidance.

"Roadmap" Penyederhanaan Tarif

Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Pande Putu Oka Kusumawardani, mengatakan, penerimaan negara dari cukai dalam APBN 2020 sebesar Rp 180 triliun, namun karena pandemi direvisi turun menjadi Rp 172,2 triliun, sehingga dana bagi hasil ikut turun dari Rp 3,5 triliun menjadi Rp 3,3 triliun. Namun, penerimaan cukai bukan komponen utama penerimaan negara karena hanya 10% kontribusinya ke penerimaan perpajakan.

Meski demikian, Kementerian Keuangan diakuinya saat ini masih terus membahas roadmap penyederhanaan tarif cukai yang membutuhkan pertimbangan dari banyak aspek dan butuh waktu cukup lama. “Untuk simplifikasi layer perlu mempertimbangkan banyak aspek, dulu dari 19 menkadi 10 itu butuh waktu bertahun-tahun, dan dari 10 ke 2 layer seperti yang diusulkan itu juga langkah drastis. Kita berharap 2024 roadmap-nya selesai. Kalau dari sisi niat ini kita terus jalankan. Tapi, dalam upaya prevalensi rokok harus kolaborasi dan butuh roadmap yang tidak hanya di Kementerian Keuangan, tapi didukung oleh kementerian terkait,” ungkapnya.

Menjawab itu, Analis Kebijakan Ahli Utama Balitbang Kementerian Kesehatan Siswanto mengungkapkan, Kementerian Kesehatan siap untuk mendukung langkah Kementerian Keuangan untuk menyederhanakan tarif cukai hasil tembakau.

“Konsumsi tembakau pelan-pelan harus dikurangi, sebenarnya rugi dua kali daripada pendapatannya. Apalagi dari segi kesehatan, kita harus patuh ke Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) bahwa cukai digunakan untuk pengendalian terhadap konsumsi tembakau yang berdampak negatif ke kesehatan,” kata ia.

Berdasarkan hitungan Balitbangkes, bahkan tercatat kerugian ekonomi akibat tembakau capai Rp 596 triliun. Terdiri dari biaya untuk membeli rokok Rp 208,83 triliun, biaya akibat penyakit, disabilitas, dan kematian dini Rp 374,06 triliun, dan biaya langsung pelayanan kesehatan akibat rokok Rp 13,67 triliun. “Jumlah kerugian ekonomi akibat tembakau sama dengan 4,2% dari total GDP dan 30% terhadap APBN di tahun 2017,” kata dia. 

 



Sumber: BeritaSatu.com