Perlu Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi

Perlu Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi
Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Raliansen Saragih (Foto: Istimewa)
Rully Satriadi / RSAT Jumat, 3 Juli 2020 | 00:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) Frans Meroga Panggabean mengatakan masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam regulasi koperasi.

Hal itu dikatakan Frans menanggapi permasalahan gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang sidangnya kembali digelar di PN Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2020).

Dikatakan sewaktu rapat dengan DPR, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengakui bahwa ada kelemahan pengawasan dalam operasional KSP. Menkop berencana mengadopsi pengawasan KSP dengan sistem perbankan, yang akan ada kategori buku satu, dua, dan tiga sesuai dengan modal koperasi itu sendiri.

Namun menurut Frans bukan itu yang diinginkan Askopindo. “Yang kami minta adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi, dan ini bisa menjadi solusi pamungkas tiga dimensi,” ujarnya.

Pertama bagi gerakan koperasi pasti sebagai enforcement untuk semakin tertib dan akuntabel, dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Kedua, bagi pemerintah akan memiliki tool yang resmi sebagai pengawas dan juga sebagai pendamping koperasi.

Terakhir bagi masyarakat akan mengembalikan citra dan kredibilitas koperasi sekaligus menjadi pengobat stigma buruk koperasi yang selama ini terlanjur banyak kasus-kasus tidak terpuji, yang sudah seperti lingkaran setan.

“Ini juga bisa jadi momentum segera diputuskan rancangan undang–undang Omnibus Law Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat area (klaster) untuk perkoperasian dan UMKM,” tutur Frans.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Raliansen Saragih, yang hadir dalam persidangan mengatakan, penolakan nasabah dikarenakan proposal yang diajukan tidak lengkap (memenuhi tuntutan pihak nasabah) terkait pengembalian dana sesuai yang ditetapkan, Jika lengkap dan rinci, tentu debitur akan bisa lebih menerima.

“Tapi kalau hanya sekadar angka dan tidak ada alasan yang bisa diterima bagaimana debitur bisa menerima untuk menyepakati,” kata Raliansen.

Ia melanjutkan sebagai pihak netral melihat bahwa perkembangan di persidangan tadi dari kuasa hukum nasabah menegaskan bagaimana ada jaminan dana mereka kembali, tetapi di sisi lain semua punya kepentingan.

”Kita jelas tahu bahwa yang pemegang kekuasan tertinggi di koperasi adalah rapat anggota. Tadi saya mendengar banyak tuntutan dari rapat anggota, apakah ini bisa dipenuhi? Sebenarnya ada mekanisme rapat anggota yang persentasenya tergantung dari anggaran dasar, dan tidak bisa dihambat karena koperasi itu adalah milik anggota,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com