Dinilai Bermasalah, Jimly Tak Layak Pimpin KPK

Dinilai Bermasalah, Jimly Tak Layak Pimpin KPK
Rabu, 11 Agustus 2010 | 12:40 WIB
-Jimly adalah extreme ordinary
  people
-Calon dari polisi dan jaksa juga
  tak layak jadi ketua KPK

Indonesia Corruption Wacth menilai Jimly Asshiddiqie  tidak layak memimpin KPK, karena terlibat dalam sejumlah persoalan hukum di masa lalu.
 
“Jimly adalah salah satu hakim yang pernah memutus judicial review Komisi Yudisial untuk pengawasan.  Undang-Undang KPK juga demikian meski akhirnya disahkan tapi hakim MK punya posisi yang serius mengguncang KPK,” kata Febri Diansyah, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, di Gedung DPR Jakarta, hari ini.
 
Wartawan beritasatu.com belum mendapat balasan jawaban dari Jimly, ketika dia dihubungi untuk dikonfirmasi mengenai pernyataan Febri dari ICW itu.
 
Juducial review yang disebut Febri terjadi pada 2006, ketika melalui Keputusan MK No 005/PUUIV/ 2006, Mahkamah Konstitusi yang diketuai Jimly waktu itu  mengeluarkan keputusan yang membatalkan sejumlah pasal yang terdapat dalam UU No 22/2004 tentang Komisi Yudisial.
 
Antara lain pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan kewenangan Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
 
Akibat keputusan itu, kata Febri, Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi hakim di Mahkamah Konsitusi dan membuat MK seperti lembaga ”untouchable.”
 
Untuk soal Undang-Undang KPK, MK menetapkan keberadaan Pengadilan Tipikor dalam Pasal 53 Undang-Undang No.30/2002 tentang KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 
Keputusan itu menindaklanjuti permohonan uji materiil Undang-Undang KPK oleh eks pejabat KPU; Mulyana W Kusumah, Capt Tarcisius Walla, dan Nazaruddin Sjamsuddin.
 
Dana Haji
Selain dianggap terlibat dalam mengguncang KPK dan pelemahan Komisi Yudusial, Jimly juga dikaitkan dengan Dana Abadi Umat.
 
“DAU memang sudah diklarifikasi Pak Jimly dan dananya sudah dikembalikan, tapi [dikembalikan] ke mana saya tidak tahu dan persoalan mantan ketua MK ini, karakternya bukan hanya perlu extraordinary tapi extreme ordinary people,” kata Febri.
 
Akhir Juli lalu, Jimly secara terbuka mengakui pernah menerima bantuan tiket untuk melaksanakan ibadah umroh dari Departemen Agama yang diambil dari Dana Abadi Umat.
 
Menurut Jimly, pemberian itu terjadi tahun 2000 atau jauh sebelum KPK ada.
 
Dia mengaku mendapat dua tiket dari Depag dan  dia tidak memiliki jabatan apa pun di pemerintahan dan lembaga negara kecuali hanya sebagai dosen UI.
 
Setelah kasus itu dipersoalkan, Jimly menjelaskan bantuan umroh itu sudah dikembalikan ke rekening DAU sesuai dengan harga dua tiket yang pernah diterimanya.
 
“Saya sudah klarifikasi berkali-kali dan sudah clear. Kalau sekarang dipermasalahkan lagi, pasti ada kepentingan pihak tertentu,” kata Jimly.
 
Polisi dan Jaksa
Calon ketua KPK yang juga dinilai tidak layak adalah calon dari kepolisian dan kejaksaan.
 
“Kita tak boleh lupakan sejarah pembentukan KPK, karena kepolisian dan kejaksaan  gagal memberantas korupsi. Jadi apakah masuk akal kalau kita masih masukkan unsur kepolisian dan kejaksaan di tubuh KPK?” kata Febri.
 
Ada dua calon ketua KPK yang berasal dari kejaksaan dan kepolisian. Yaitu Sutan Bagindo Fahmi yang diklaim ICW terkait dengan kasus kontroversial seperti pembalakan liar oleh Adelin Lies, Bulog dan Akbar Tandjung, dan Tommy Soeharto.
 
Untuk Chaerul Rasjid calon yang berlatar belakang polisi, Febri mengingatkan, kado besar bagi pimpinan KPK yang baru antara lain mengungkap rekening gendut para jenderal polisi.
Sumber: -