Hadapi Virus Corona, Indonesia Butuh Stimulus hingga Rp 1.000 Triliun

Hadapi Virus Corona, Indonesia Butuh Stimulus hingga Rp 1.000 Triliun
Ilustrasi "lockdown". (Foto: Antara)
Herman / FMB Minggu, 29 Maret 2020 | 16:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dorongan untuk segera dilakukan karantina wilayah atau lockdown untuk mengatasi penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia semakin menguat, terlebih jika melihat perkembangan jumlah kasus dan angka kematian. Untuk meringankan dampak lockdown, dibutuhkan paket stimulus yang besar, sekitar Rp 600 triliun hingga Rp 1.000 triliun.

Ekonom senior Indef, Fadhil Hasan juga mengatakan kebijakan karantina wilayah harus segera diambil, pasalnya physical distancing dinilai tidak efektif mengurangi penyebaran Covid-19, bahkan saat ini penyebarannya sudah semakin meluas.

Memang ada konsekuensi yang harus ditanggung apabila mengambil kebijakan karantina wilayah, antara lain bisa menggerus pertumbuhan ekonomi. Namun dalam kondisi saat ini menurutnya yang lebih penting adalah mendahulukan keselamatan manusia. Sebab kemerosotan ekonomi masih bisa dipulihkan lagi, sementara nyawa manusia yang hilang tidak akan pernah bisa kembali.

“Memang ada konsekuensi yang timbul kalau kita melakukan karantina wilayah terbatas, antara lain terkait kebutuhan pokok masyarakat, logistik dan seterusnya yang harus ditanggung pemerintah. Karenanya, pemerintah harus mempersiapkan terlebih dahulu, memastikan bahwa hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok masyarakat sudah siap,” kata Fadhil Hasan, di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Ada ataupun tidak ada penerapan lockdown, Fadhil mengatakan perekonomian Indonesia sudah pasti akan terpuruk akibat dampak Covid-19. Bukan hanya Indonesia, tapi juga banyak negara di dunia. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana meminimalisir dampak tersebut.

“Agar ekonomi kita tidak terjun bebas, memang harus ada langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah. Dalam keadaan seperti ini, kebijakan countercyclical diperlukan lewat stimulus dari sisi fiskal, moneter dan juga sektoralnya. Pemerintah memang sudah melakukan hal tersebut. Tetapi memang skalanya belum sebesar yang diharapkan,” kata Fadhil.

Ia mencontohkan stimulus yang digelontorkan pemerintah Malaysia untuk meredam Covid-19 sekitar Rp 929 triliun, padahal GDP Malaysia lebih rendah dari Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri saat ini telah mengelontorkan dana stimulus sekitar Rp 158,2 triliun. Rinciannya adalah Stimulus Ekonomi I sebesar Rp 10,3 triliun, Stimulus Ekonomi II sebesar Rp 22,9 triliun, dan pelebaran defisit anggaran kita sebesar 0,8 persen dari PDB, sekitar Rp 125 triliun.

“Stimulus yang diberikan saat ini belum sebesar negara-negara lain. Kami memperkirakan stimulus yang dibutuhkan kalau memang ingin signifikan dampaknya terhadap perekonomian dan bisa menghasilkan suatu hasil yang baik, itu antara Rp 600 triliun sampai Rp 1.000 triliun,” kata Fadhil.

Untuk pembiayaanya, Pemerintah antara lain bisa memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa), realokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L), hingga menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) untuk dibeli Bank Indonesia. Tetapi menurut Fadhil perlu ada Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang bisa memberikan keleluasaan bagi Bank Indonesia untuk membeli SUN di pasar keuangan primer untuk mengakomodasi kepentingan pembiayaan negara.

Ekonom senior Prof. Didik Junaidi Rachbini menambahkan, sebelum melakukan ekspansi fiskal untuk menghadapi dampak Covid-19, yang juga bisa dilakukan seperti memangkas anggaran K/L sedikitnya 15 persen sampai 20 persen untuk penanganan Covid-19. Pemotongan anggaran tersebut menurutnya tidak akan mengurangi kinerja K/L, bahkan bisa menjadi lebih produktif dengan adanya kepemimpinan yang baik di setiap K/L.

“Fiskal kita selama ini tidak efisien, foya-foya semua. Justru saat ini kesempatan kita untuk mengefisienkan fiskal, sehingga kita memiliki dana yang cukup untuk menangani Covid-19,” kata Prof. Didik.



Sumber: BeritaSatu.com