Picu Macet dan Banjir, Proyek Kereta Cepat Dihentikan Sementara

Picu Macet dan Banjir, Proyek Kereta Cepat Dihentikan Sementara
Prototype miniatur Kereta Cepat. ( Foto: Antara / Bernadeta Victoria )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Sabtu, 29 Februari 2020 | 11:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -Proyek kereta cepat (High Speed Raitway) Jakarta - Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) dihentikan sementara pembangunannya oleh Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Alasannya, proyek tersebut memicu kemacetan dan banjir di Jalan Tol Jakarta - Cikampek dan Purbaleunyi.

"Proyek diberhentikan selama dua minggu sejak 2 Maret 2020," kata Plt Dirjen Bina Konstruksi Kempupera selaku Ketua Komite Keselamatan Konstruksi, Danis Sumadilaga dalam keterangan yang diterima redaksi Sabtu (29/2/2020).

Danis Sumadilaga mengatakan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung telah berdampak pada layanan Jalan Tol Jakarta - Cikampek dan Purbaleunyi akhir-akhir ini.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Berpeluang Diteruskan Hingga Surabaya

Dia mengatakan, pembangunan proyek tersebut kurang memerhatikan kelancaran akses keluar masuk jalan tol sehingga berdampak terhadap kelancaran jalan tol dan jalan nontol. Pembangunan proyek tersebut juga kurang memperhatikan managemen proyek dimana terjadi pembiaran penumpukan material pada bahu jalan sehingga mengganggu fungsi drainase, kebersihan jalan, dan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, pembangunan proyek menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan kemacetan luar biasa dan mengganggu kelancaran logistik. "Pengelolaan sistem drainase yang buruk dan keterlambatannya pembangunan saluran drainase sesuai kapasitas yang telah terputus oleh kegiatan proyek menyebabkan banjir di jalan tol," kata Danis Sumadilaga.

Baca Juga: Menhub Optimistis Proyek Kereta Cepat Rampung Akhir 2021

Menurut Danis, PT KCIC juga membangunan pilar LRT yang di KM 3 +800 tanpa izin, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. "Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik belum memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di lndonesia," kata Danis Sumadilaga.

Dia mengatakan, pekerjaan dapat dilanjutkan setelah dilakukan evaluasi menyeluruh atas pengelolaan pelaksanaan konstruksi yang sepenuhnya mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjamin keselamatan konstruksi, pekerja, lingkungan, dan publik, yang disetujui oleh Komite Keselamatan Konstruksi.



Sumber: BeritaSatu.com