APBI Minta Aturan Angkutan Ekspor Ditinjau Ulang

APBI Minta Aturan Angkutan Ekspor Ditinjau Ulang
Ilustrasi batu bara. ( Foto: Antara )
Ridho Syukro / FER Jumat, 28 Februari 2020 | 18:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana Kementerian Perdagangan (Kemdag) yang akan menerapkan peraturan kewajiban penggunaan kapal nasional pada 1 Mei 2020 diproyeksikan tidak akan berjalan mulus dan justru akan menganggu aktivitas ekspor terutama batubara.

Baca: Menperin Lepas Ekspor Perdana Pipa Fiberglass ke AS

Kebijakan tersebut dinilai tidak bisa dijalankan karena ketersediaan kapal nasional tidak mencukupi dan masih terbatas jumlahnya.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menunjukkan data Kementerian Perhubungan bahwa di sepanjang 2019 total pengapalan atau shipment untuk ekspor batu bara sebanyak 7.645 kapal.Sementara kapal nasional yang digunakan hanya sekitar 1 persen.

Jumlah kekuatan armada muatan curah kering perusahaan pelayaran nasional hanya 182 unit. Dari sisi usia kapal dinilai tidak memadai, khusus untuk kapal Panamax, ketersediaan Indonesia hanya 18 unit kapal dan mayoritas usia kapal di atas 20 tahun.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan rencana penerapan aturan wajib penggunaan kapal nasional belum didukung dengan peraturan teknis pelaksanaan yang jelas.

Baca: Amindotek Raih Kontrak Angkut 5 Juta Ton Batu Bara

"Kami khawatir ekspor batu bara bisa terganggu dan tidak berjalan sesuai rencana,” ujar Pandu Sjahrir dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Pandu menambahkan, kekhawatiran ekspor batu bara terhambat semakin jelas dengan banyaknya pembatalan beberapa order pengapalan ekspor batu bara ke beberapa negara di periode Mei 2020.

"Kami sebagai mitra pemerintah telah menyampaikan kekhawatiran tersebut sejak awal dalam forum pertemuan dan mengirimkan surat resmi agar pemerintah mempertimbangkan peraturan tersebut,” ujar Pandu.

APBI telah menyampaikan keluhan dan permohonan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan kebijakan aturan kewajiban penggunaan kapal nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Arifin Tasrif telah melayangkan surat ke Kementerian Perdagangan untuk menyikapi polemik aturan penggunaan kapal nasional untuk ekspor batu bara.

Dalam surat tersebut, Arifin meminta agar ada fleksibilitas tentang penggunaan kapal nasional sehingga tidak terjadi keterlambatan pengiriman batu bara.

 



Sumber: BeritaSatu.com