Dradjad: Dampak Coronavirus, Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Melambat ke 4,3%

Dradjad: Dampak Coronavirus, Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Melambat ke 4,3%
Ekonom senior Dradjad Wibowo terpilih secara aklamasi menjadi anggota dewan PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)di Jerman, Rabu 13 November 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Markus Junianto Sihaloho / FMB Kamis, 20 Februari 2020 | 11:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom senior Indef, Dradjad H. Wibowo, menyatakan dirinya menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak tim ekonominya untuk menyiapkan mitigasi terhadap kemungkinan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional setelah merebaknya wabah virus korona atau coronavirus (Covid-19). Menurutnya, perekonomian Indonesia bisa melambat hingga 4,3 persen.

Menurut Dradjad, tanpa wabah coronavirus sekalipun, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 banyak diyakini akan melambat di bawah 5 persen. Sebagian besar ekonom yakin target pertumbuhan 5,3 persen dalam APBN 2020 akan meleset.

"Dengan wabah covid-19, jelas ekonomi makin melambat lagi. Negara tetangga seperti Singapura sudah memangkas proyeksi pertumbuhannya dari 1,5 persen dengan selang 0,5-2,5 persen, menjadi 0,5 persen dengan selang -0,5 persen sampai 1,5 persen," kata Dradjad, dalam penjelasannya di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Dari contoh kasus Singapura saja, telah terjadi pemangkasan yang sangat signifikan karena mencapai dua pertiga dari proyeksi awal. Lebih signifikan lagi, Singapura memasukkan resesi ke dalam skenarionya, kata Dradjad.

Maka Lektor Kepala Perbanas Institute itupun mengajak Presiden Jokowi dan timnya mulai bersiap. Sejauh ini, pemerintah belum melakukan revisi asumsi APBN 2020, yang menurut dia justru perlu dilakukan. Baginya, pemerintah bisa mulai bertindak dengan berbasis kepada dua skenario.

Skenario pertama adalah Indonesia sama sekali tidak terkena wabah covid-19. Indonesia hanya terkena dampak langsung melalui perdagangan dengan Tiongkok.

Hingga september 2019, impor Indonesia dari Tiongkok sekitar USD 32,3 miliar, dengan ekspor USD 18,4 miliar. Nilai tahunannya sekitar USD43-45 miliar impor dan USD 23-25 miliar ekspor, alias ada defisit sekitar USD 20-22 miliar.

Karena karantina dan peliburan pegawai di Tiongkok, pabrik di sana tutup. Dengan produksi di Tiongkok berhenti, maka rantai suplly ke seluruh dunia terganggu termasuk Indonesia.Efeknya, barang-barang impor deri Tiongkok berpotensi menjadi langka dan harganya pun mahal.

"Jelas ini akan mengganggu produksi industri nasional. Inflasi pun akan naik sementara daya beli konsumen terganggu karena harga jadi mahal. Pasar Tanah Abang, misalnya, bisa ikut terdampak," kata Dradjad.

Dari sisi ekspor, Indonesia menjual ke Tiongkok beragam produk mentah, primer dan industri seperti karet, barang dari karet, tembaga, kayu, dan lain-lain. Karena ekonomi Tiongkok anjlok, permintaan terhadap barang-barang di atas juga anjlok.

"Kita bisa melihat mulai dari petani hingga industri besar bakal terdampak. Itu dampak langsung melalui perdagangan. Belum lagi melalui pariwisata dan investasi," kata Dradjad.

Skenario kedua adalah jika Indonesia pun ikut terkena wabah coronavirus. Menurut Dradjad, produksi dan konsumsi nasional akan makin terpukul. Karena ada karantina, lalu lintas barang dan orang terganggu, pariwisata domestik pun akan ikut terpukul.

"Belanja pemerintah dan aktivitas pembangunan bakal terganggu. Belum lagi bicara soal kapasitas medis kita. Jelas akan sangat berat dampaknya," imbuhnya.

Kondisi obyektif saat ini, kata Dradjad, semua negara di luar Tiongkok masih memakai skenario “tidak terkena wabah”. Singapura yang menjadi negara dengan jumlah kasus terbesar di luar Tiongkok juga masih memakai skenario “tidak terkena wabah”.

Jadi, dengan asumsi Indonesia tidak terkena wabah, yang realistis proyeksi pertumbuhan adalah 4,3 - 4,8 persen. Karenanya, Dradjad menilai akan tepat bila dari sisi kebijakan, pemerintah melakukan kampanye mencegah virus korona. "Perlu digencarkan. Rumah sakit perlu dibantu agar alat kesehatannya tercukupi. Jangan malah terbebani tunggakan BPJS. Tujuannya, jangan sampai Indonesia terkena wabah," kata Dradjad.

Di sisi ekonomi, Presiden Jokowi perlu mengajak tim ekonomi mengambil kebijakan konkret untuk meminimalisasi dampak wabah covid-19 di Tiongkok. Salah satunya adalah melalui revisi APBN 2020 agar asumsi dan posturnya kredibel.

"Bagaimana pelaku usaha percaya pemerintah bisa memberi insentif fiskal dan sebagainya jika mereka malah meyakini penerimaan APBN bakal jeblok lagi?" kata Dradjad.

"Pemerintah perlu fokus pada instrumen yang memang di bawah kendali pemerintah dan efektif. Misalnya melalui belanja APBN yang bisa menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga," tandas dia.



Sumber: BeritaSatu.com