Pemerintah Siapkan 42 Peraturan Turunan RUU Cipta Kerja

Pemerintah Siapkan 42 Peraturan Turunan RUU Cipta Kerja
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers saat menggelar acara Penjelasan RUU CIPTA KERJA dengan Forum Pemred, Jakarta, Senin 17 Februari 2020. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Herman / FMB Senin, 17 Februari 2020 | 23:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law akan segera dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, pembahasan RUU ini akan dilakukan setelah pembacaan Surat Presiden (Surpres) pada saat Sidang Paripurna oleh pimpinan DPR.

"Kita berharap RUU Cipta Kerja ini bisa dibahas di Parlemen pascananti dibacakan Surpresnya di Sidang Paripurna," kata Airlangga usai acara sosialisasi RUU Cipta Kerja dengan para pemimpin redaksi, di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Pemerintah saat ini juga telah menyiapkan peraturan turunan dari RUU Cipta Kerja. Airlangga mengatakan totalnya ada 42 Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi pelaksana dari RUU tersebut.

Sementara itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, penyusunan RUU Cipta Kerja yang diajukan Pemerintah kepada DPR telah mempertimbangkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B mengenai Pemerintahan Daerah. Hal tersebut ditegaskan Susiwijono guna meluruskan kabar yang beredar bahwa RUU Cipta Kerja identik dengan sentralisasi kekuasaan.

“RUU Cipta Kerja justru disusun berlandaskan semangat desentralisasi. Kita ingin mengatur bahwa setiap layanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kementerian. Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia harus sesuai dengan standar layanan yang telah kita tetapkan,” tegas Susiwijono.

Untuk itu, Pemerintah Pusat akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU Cipta Kerja yang mengatur mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Tujuannya adalah agar terdapat standarisasi pelayanan penerbitan perizinan usaha oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

“Jadi kewenangan penerbitan perizinan berusaha pada prinsipnya ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Presiden,” sambung Susiwijono.

Sesmenko Perekonomian pun menjelaskan, konsepsi RUU Cipta Kerja ini berkaitan dengan semua penerbitan perizinan berusaha akan dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik seperti yang biasa dikenal dengan sistem Online Single Submission (OSS). Penyederhanaan perizinan berusaha melalui sistem elektronik dilakukan untuk menyesuaikan dengan era digital.



Sumber: BeritaSatu.com