Jokowi: Literasi dan Inklusi Keuangan Beri Rakyat Akses Finansial

Jokowi: Literasi dan Inklusi Keuangan Beri Rakyat Akses Finansial
Joko Widodo. ( Foto: Antara )
Novy Lumanauw / MPA Selasa, 10 Desember 2019 | 16:45 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, literasi dan inklusi keuangan sejalan dengan program pembangunan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan nasional.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan diyakini akan membuat masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan dan mudah mendapatkan akses layanan finansial, seperti tabungan dan kredit usaha.

“Ini penting sekali karena dari situlah ekonomi keluarga serta ekonomi usaha mikro dan kecil kita akan bisa naik ke kelas yang lebih atas lagi,” kataJokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Kepala Negara juga mengapresiasi dibentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerja sama dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan inklusi keuangan di daerah.

“Saya sangat menghargai OJK yang telah membentuk tim percepatan akses keuangan daerah ini. Nantinya betul-betul bisa menghasilkan sebuah hal yang konkret sehingga tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan kita bisa naik lebih cepat dan tinggi lagi," kata Jokowi.

Menurut Presiden, pemerintah mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat mengakses layanan keuangan atau perbankan, baik berupa tabungan maupun akses kepada layanan kredit usaha.

Sebagai contoh, pemerintah memiliki program pemberdayaan dan peningkatan serta permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren, dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang diselenggarakan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

"Di usaha yang mikro dan kecil kita memiliki PNM Mekaar yang sekarang ini jumlahnya sudah 5,9 juta nasabah. Di PNM Mekaar bisa mengambil kredit pertama Rp2 juta hingga bisa naik ke Rp10 juta," katanya.

Sementara itu, di program KUR, pemerintah bahkan akan menaikkan total plafon anggaran hingga mencapai Rp190 triliun pada tahun 2020 atau meningkat Rp 50 triliun dibandingkan tahun 2019.

"KUR itu nanti di tahun 2020 ini target kita adalah Rp 190 triliun harus keluar dari perbankan kita untuk usaha-usaha kecil dan usaha-usaha mikro. Target yang saya berikan di tahun 2024 Rp 325 triliun harus keluar untuk usaha-usaha mikro dan usaha kecil," kata Jokowi.

Disebutkan, dari semua program yang kini berlangsung, baik KUR, PNM Mekaar, maupun Bank Wakaf Mikro, kata Jokowi, hasil dan respons yang didapatkan dari para nasabah amat menggembirakan. Bahkan, berdasarkan data yang diperoleh, tingkat kredit macet dari program tersebut juga tergolong kecil.

"Artinya yang kecil-kecil ini justru memiliki kedisiplinan, kejujuran, dan memiliki iktikad yang baik untuk mengembalikan. Ini kalau kita tidak memberikan sebuah ruang yang besar untuk bisa kita tambah plafonnya ya kebangetan kita," ujarnya.

Untuk itu, ia mengharapkan agar pemerintah daerah turut serta mendorong literasi dan inklusi keuangan di masing-masing wilayahnya. Pemerintah daerah disebutnya dapat membuat kelompok-kelompok usaha untuk kemudian mencarikan akses kepada bantuan permodalan seperti KUR.

"Ini tugas daerah karena banyak masyarakat kita itu enggak tahu bagaimana cara mengakses ke bank. KUR pun yang sampai Rp50 juta itu kalau dalam bentuk kelompok tidak memakai agunan. Kalau satu-satu pasti diminta agunan, tapi kalau dalam bentuk kelompok tidak," katanya.



Sumber: Investor Daily