BKPM: Mayoritas Kasus Penghambat Investasi Terkait Perizinan

BKPM: Mayoritas Kasus Penghambat Investasi Terkait Perizinan
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberi keterangan kepada media, di gedung BKPM, Jakarta, 31 Oktober 2019 ( Foto: Beritasatu.com / Herman )
Herman / FER Selasa, 19 November 2019 | 17:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, sebetulnya banyak investor yang antre untuk masuk ke Indonesia. Sayangnya, tak sedikit pula yang kembali ke negara asalnya. Saat ini, ada 24 perusahaan sudah pipeline masuk ke Indonesia sebesar Rp 708 triliun investasi. Namun terhambat merealisasikan investasinya lantaran tersandung berbagai kasus investasi.

Menurut Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, hingga saat ini sebanyak 190 kasus investasi. Kasus ini bermunculan disebabkan oleh berbagai faktor penghambat antara lain masalah perizinan, pengadaan lahan, dan juga regulasi atau kebijakan.

"Kepala BKPM memaparkan sebanyak 32,6 persen karena perizinan, pengadaan lahan 17,3 persen, dan regulasi/kebijakan sebanyak 15,2 persen,” kata Bahlil dalam keterangan resminya yang diterima Beritasatu.com, Selasa (19/11/2019).

Dijelaskan, berbagai masalah perizinan antara lain izin khusus/rekomendasi, sertifikasi, surat Dirjen, hingga peraturan menteri. Masalah-masalah ini masih bermunculan meski ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik melalui Online Single Submission (OSS), serta Peraturan Presiden Republik Indonesia No 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Sementara itu, Bahlil Lahadalia menjelaskan, berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet, telah diputuskan Presiden Joko Widodo bahwa ke depan terkait masalah perizinan dan insentif investasi akan diserahkan ke BKPM.

"Hal ini untuk memberikan kepastian kepada investor. Sistem perizinan investasi diperbaiki, sehingga memberikan kenyamanan kepada investor," jelasnya.

Untuk mewujudkan Indonesia menjadi surga investasi, Bahlil menjelaskan, pemerintah akan melakukan perbaikan iklim investasi, peningkatan kemudahan berusaha, percepatan realisasi investasi, dan mengatasi hambatan investasi, dan peningkatan peran penanaman modal dalam negeri (PMDN), terutama UMKM dalam perekonomian.

Sehubungan dengan hal itu, jelas Bahlil, fokus kerja BKPM dalam jangka pendek ada empat hal, yaitu meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang baik atau layak investasi, menggiring investor untuk segera mendapatkan perizinan, meyakinkan investor bahwa Indonesia aman dan nyaman untuk investasi, serta mengawal investasi perusahaan hingga berproduksi.

"Untuk menjalankan fungsi promosi, pengawalan investasi hingga berproduksi butuh kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh Indonesia,” ujar Bahlil.



Sumber: BeritaSatu.com