Semangat Pemerintah Wujudkan Rumah Layak Huni Berkualitas

Semangat Pemerintah Wujudkan Rumah Layak Huni Berkualitas
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019. ( Foto: IST )
Jayanty Nada Shofa / JNS Kamis, 14 November 2019 | 18:33 WIB

SOLO, Beritasatu.com - Pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto mendorong penyaluran bantuan pembiayaan perumahan demi terwujudnya rumah layak huni yang berkualitas.

Berlangsung di Solo, acara ini adalah sarana dalam penyampaian maupun evaluasi kebijakan dan program bantuan pembiayaan perumahan kepada pelaku pembangunan bidang perumahan. Tak hanya itu, pertemuan ini dapat dijadikan sebagai wadah bersinergi peran stakeholders termasuk pejabat dan staf di lingkungan DJPI, pemerintah daerah yang menangani urusan perumahan dan kawasan pemukiman di Jawa Tengah, perbankan, asosiasi maupun pengembang di provinsi ini. 

Adapun upaya pemerintah dalam mewujudkan rumah layak huni ini adalah penetapan Kepmen PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 mengenai batasan harga jual rumah sejahtera tapak melalui kredit atau pembiayaan rumah bersubsidi. Harga jual tahun 2019 ini berlaku untuk rumah yang transaksi jual belinya dilakukan setelah tanggal 18 Juni 2019.

"Dengan adanya penyesuaian harga jual dalam peraturan ini, diharapkan dapat mendorong pengembang dalam menyediakan rumah bersubsidi yang berkualitas. Sampai bulan Oktober ini, harga jual rumah sesuai Kepmen ini telah diterapkan oleh pengembang di Jawa Tengah," ungkap Eko D Heripoerwanto.

Pada tahun 2019, target penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) sejumlah 168.858 unit rumah, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sejumlah 237.000 unit rumah, 312 unit rumah untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 36.000 unit rumah dengan total anggaran Rp. 11,51 triliun.

Dalam acara ini, dilaksanakan pula penandatanganan kontrak antara Kasubdit Evaluasi Kinerja Pembiayaan Fina Sjafinas dengan Petugas Lapangan Pemantauan dan Evaluasi Rumah Subsidi Tahun 2019.

Eko juga mengharapkan pengembang dapat membangun rumah subsidi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain memenuhi keandalan rumah yang dibangun, pengembang diharapkan mendaftarkan perusahaannya di Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG) melalui asosiasi, serta rumah yang dibangun melalui Rumah Subsidi (RUSDI). Pendaftaran ini akan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait lokasi rumah subsidi pada aplikasi klinik Rumi (Rumah Indonesia).



Sumber: BeritaSatu.com