Cikini Studi: Resesi Ekonomi Mengancam Indonesia

Cikini Studi: Resesi Ekonomi Mengancam Indonesia
Peneliti Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / RSAT Kamis, 17 Oktober 2019 | 15:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonomi Indonesia ke depan berada dalam kondisi waspada. Bahkan, resesi ekonomi mengancam Indonesia, jika tidak ada perubahan signifikan pada kondisi makro ekonomi saat ini.

Demikian dikatakan peneliti Cikini Studi, Teddy Mihelda Yamin di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Dikatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini kalah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 %. Sedangkan, ekonomi Kamboja tumbuh 7% di 2019, Myanmar dan Vietnam tumbuh 6,6%. Sementara itu, ekonomi Laos diprediksi tumbuh 6,5% dan Filipina 5,8%.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5% ini, lebih kecil dibanding prediksi April lalu, yakni 5,1%. Karena itu, walaupun makro ekonomi yang kuat telah menopang pertumbuhan namun investasi malah melambat. “Defisit transaksi berjalan tetap besar karena pertumbuhan ekspor juga melambat,” kata Teddy.

Teddy mengatakan, walau permintaan domestik kuat, namun ketegangan perdagangan internasional AS dan Tiongkok tetap menjadi tantangan. Volatilitas keuangan global bakal membawa risiko besar bagi Indonesia.

“Terus bagaimana kondisi ekonomi pemerintahan Jokowi ke depan? Kalau dicermati kondisi ekonomi pemerintahan Jokowi, sumber pembiayaan pembangunan mengandalkan pajak dan pinjaman dari berbagai sumber. Sayangnya dari kedua ini tidak mampu mendongkrak produksi dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Sehingga current account deficit (CAD) semakin dalam. Artinya impor lebih besar dari ekspor, dan konsekuensinya ditutupi dengan utang,” kata Teddy, yang mendalami ekonomi di Nottingham University, Inggris.

Teddy mengingatkan bahwa utang negara saat ini sudah di atas Rp 5.000 triliun. Pertanyaannya, jika keberlangsungan hidup bangsa ini tergantung utang, bagaimana jika utang semakin besar? Apakah masih ada negara atau lembaga keuangan internasional yang mau memberi utang baru lagi bagi Indonesia?

“Masalah lebih besar akan muncul jika negara-negara atau lembaga keuangan internasional enggan memberikan kita utang baru, maka ini yang disebut ekonomi kita tidak jalan. Pada saat yang sama, karena ekonomi tidak jalan maka dunia usaha juga akan mengalami kemandekan. Bila dunia usaha mengalami stagnasi, maka dipastikan akan terjadi periode kebangkrutan,” kata Teddy.

Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Besar kemungkinan target penerimaan pajak juga tidak akan tercapai. Jika kedua sumber pembiayaan ini tidak dapat diandalkan lagi maka dalam teori ekonomi dikatakan Indonesia memasuki periode resesi ekonomi. “Ini menyakitkan dan membuat bangsa ini akan didikte oleh negara atau lembaga-lembaga kreditur. Maka sejarah 1998 akan berulang, bahkan bisa lebih ‘pahit lagi’,” tandas Teddy.

Ia menegaskan, analisis ini murni berdasarkan pendekatan ilmu ekonomi makro, bukan berdasarkan sentimen.

“Seandainya ada negara mau memberikan utang lagi maka bisa jadi bunganya pasti lebih tinggi, jika bunganya tinggi dan muncul keragu-raguan untuk memberikan pinjaman baru tersebut kepada Indonesia (dengan pertimbangan apakah Indonesia mampu mengembalikan angsuran plus bunga, dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu ini), selesai kita,” ujar Teddy.

Sayang masyarakat belum tahu bagaimana road map pengelolaan ekonomi makro pemerintahan Jokowi ke depan. “Yang pasti kita tidak ingin mengelola ekonomi makro seperti melakukan pemindahan ibu kota, mengambil keputusan dulu baru melakukan studi kelayakan. Ini model kajian yang sangat keliru dan menyalahi prosedur akademis,” katanya mengingatkan.

Ia mengatakan, ada peluang penerimaan pendapatan dari luar negeri jika harga komoditi ekspor Indonesia akan mengalami kenaikan. Namun, sumbangannya kurang berarti untuk meningkatkan penerimaan negara karena basis pembiayaan ekonomi Indonesia sampai saat ini masih bertumpu pada pajak dan utang.

Dikatakan, investasi yang diharapkan dapat menggerakkan roda perkonomin nasional, terutama menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi dalam negeri, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, ternyata tidak berjalan dengan baik. Karena investasinya bukan di bidang industri manufaktur yang segera menghasilkan produk yang berorentasi ekspor, tapi investasi di bidang infrastruktur yang tidak memberi dampak signifikan langsung kepada peningkatan ekspor dalam mendukung penerimaan pendapatan nasional, papar Teddy.

Sementara itu, dosen Fisip Universitas Sumatera Utara (USU), Iskandar Zulkarnain menyatakan, problem ekonomi dengan merosotnya pertumbuhan, dapat berimbas pada politik.

“Angkatan kerja yang terus bertumbuh, bila tidak ditopang dengan peluang pekerjaan baru secara massal, bisa berbahaya. Bisa terjadi trap yang menggoncang situasi krisis dan berimplifikasi pada krisis kepercayaan internasional dan politik dalam negeri,” kata Iskandar yang juga peneliti Cikini Studi.

Untuk itu, pemerintah yang lagi berkuasa diingatkan untuk membereskan perekonomian dan pertumbuhan sektor ritel. “Masyarakat bawah masih butuh makan. Butuh dana dari hari ke hari untuk perutnya. Hentikan proyek mercusuar yang return ekonominya jangka panjang,” kata Iskandar.



Sumber: Suara Pembaruan