Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

YLKI Dorong Pemerintah Wajibkan Penggunaan BBM Berkualitas

Rabu, 9 Oktober 2019 | 08:47 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah perlu mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas, termasuk untuk mesin diesel. Hal ini terkait dengan kebijakan pembatasan pembelian solar bersubsidi, yang akhirnya dicabtu.

"Untuk kota Jakarta, hukumnya wajib," kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di Jakarta, Selasa (9/10/2019). Dikatakan, pembatasan solar subsidi tidak memecahkan persoalan, bahkan di lapangan hanya menyulitkan dan membuat potensi munculnya persoalan menjadi sangat besar.

"Oleh karena itu, jika konteksnya terkait polusi, sudah saatnya pemerintah mewajibkan penggunaan BBM berkualitas tinggi, termasuk solar," kata Tulus. Selain itu, ujarnya, akan lebih adil kalau dilakukan penyesuaian harga solar karena bisa lebih menjamin ketersediaan dibandingkan melakukan pembatasan.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mulai menghitung harga BBM nasional, termasuk solar, terkait harga minyak mentah dunia. Lebih baik barang ada walau harga naik, daripada harga tetap tetapi barang tidak ada. "Seharusnya harga BBM memang disesuaikan dengan harga keekonomian, kecuali untuk kelompok khusus, misalnya nelayan,” lanjutnya.

Dikatakan, dari sudut pandang konsumen, pembatasan penggunaan solar memang memiliki banyak kerugian, antara lain mengganggu distribusi pasokan logistik, yang ujung-ujungnya dapat mengakibatkan kenaikan harga-harga. Konsumen yang akan menanggung rugi, karena harus menanggung inefisiensi akibat kenaikan harga tersebut.

Sementara, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan juga mengatakan, peralihan penggunaan solar subsidi ke nonsubsidi bisa menjadi solusi. Terkait hal itu, dia meminta Pemerintah kembali menggalakkan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan solar non subsidi.

Peran Pemerintah, tambahnya, sangat penting, karena banyak pengguna mobil pribadi seperti Pajero, Fortuner, dan bahkan Innova diesel, yang masih menggunakan solar subsidi. Menurut dia, saat ini banyak konsumen berpendapat bahwa mesin diesel lebih kuat dan bandel dibandingkan mesin non diesel, dalam artian bagi mereka tidak ada masalah ketika memakai BBM murah seperti solar subsidi.

Padahal dengan menggunakan solar non subsidi, lanjutnya, biaya perawatan jauh lebih murah, usia mesin lebih awet, dan membuat mesin juga lebih lembut dan bertenaga. “Dengan menggunakan Pertamina Dex dan Dexlite yang kadar sulfurnya lebih rendah, maka akan membuat mesin lebih awet dan meringankan biaya perawatan serta tidak menimbulkan polusi asap hitam dan suara mesin lebih lembut dibandingkan memakai solar subsidi,” kata dia.

Menurut Mamit, karut-marut solar subsidi memang seperti tak ada hentinya, termasuk yang terakhir, ketika Pemerintah kembali mencabut aturan mengenai pembatasan penggunaan solar subsidi. Padahal, pencabutan pembatasan penggunaan solar subsidi tersebut akan merugikan Pemerintah.

Hal itu menyebabkan penggunaan solar subsidi menjadi tidak terkontrol, karena secara otomatis setiap orang bisa menggunakan solar subsidi tersebut. “Bisa jebol dan otomatis beban APBN pasti meningkat,” kata Mamit.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA


Tiongkok Larang Transaksi Cryptocurency, Wall Street Bervariasi

Dow Jones Industrial Average naik 33,18 poin, atau 0,10%, menjadi 34.798,00.

EKONOMI | 25 September 2021

Bursa Eropa Turun Jelang Pemilu Jerman, Investor Fokus Evergrande

Pan-European Stoxx 600 ditutup turun 0,9% dengan semua bursa utama dan sebagian besar sektor di wilayah negatif.

EKONOMI | 25 September 2021

Evergrande Lewati Tenggat Waktu Pembayaran Bunga Obligasi

Batas waktu Evergrande untuk membayar US$ 83,5 juta bunga obligasi dengan mata uang dolar berlalu tanpa komentar dari perusahaan.

EKONOMI | 25 September 2021

Generasi Z Jambi Bentuk Komunitas Greennation untuk Kampanye Turunkan Emisi

Sekelompok generasi Z dari Jambi sepakat membentuk komunitas yang dinamai Greennation.jbi sebagai upaya nyata keterlibatan mereka dalam kampanye penurunan emisi

EKONOMI | 24 September 2021

Indonesia Tidak Ikut Langkah Tiongkok Larang Perdagangan Kripto

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi menegaskan, Indonesia tidak akan melarang perdaganan kripto, namun akan memperketat regulasinya.

EKONOMI | 24 September 2021

Menaker Luncurkan Program Pemagangan di Lima Destinasi Wisata Super Prioritas

Ida Fauziyah, melakukan kick off pemagangan lima destinasi wisata super Prioritas di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Minahasa Utara.

EKONOMI | 24 September 2021

Pegadaian Boyong Penghargaan Best TJSL 2021

Pegadaian meraih penghargaan untuk kategori Best TJSL 2021 with Outstanding Partners Capacity and Capabilities Development Program, kategori financial services.

EKONOMI | 24 September 2021

Ilham Habibie dan Cyril Noerhadi Jadi Komisaris Melchor Group

Melchor Group sambut Ilham Habibie, Cyril Noerhadi, Markus Permadi, dan JB Kendarto sebagai komisaris perseroan.

EKONOMI | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Harga Minyak mencapai tertinggi dalam hampir 3 tahun karena pasokan mengetat

Harga Minyak mencapai tertinggi dalam hampir 3 tahun karena pasokan mengetat

EKONOMI | 30 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings