APBN 2020 Sudah Perhitungkan Tekanan Global

APBN 2020 Sudah Perhitungkan Tekanan Global
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan tanggapan pemerintah saat Rapat Paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). DPR melalui Rapat Paripurna menyetujui postur APBN 2020. ( Foto: ANTARA FOTO / Puspa Perwitasari )
Merdhy Pasaribu / MPA Jumat, 4 Oktober 2019 | 18:17 WIB


Jakarta, Beritasatu.com-Adanya ketidakpastian perekonomian global bahkan mulai adanya tanda-tanda resesi dunia sudah diwaspadai dan diperhitungkan oleh pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Pemerintah ingin APBN 2020 mampu menjadi fondasi ekonomi yang kokoh dari tekanan global, sehingga ekonomi Indonesia tetap dapat tumbuh sesuai target 5,3% pada tahun 2020.

Menteri Keuangan  Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2020 disiapkan untuk menstimulus dan memperkuat fondasi ekonomi nasional agar tidak terdampak oleh tekanan global yang masih diliputi ketidakpastian.

"APBN ditujukan untuk terus memperkuat fondasi dan daya saing ekonomi agar tidak terdampak secara negatif oleh gejolak global," kata Sri Mulyani saat menyampaikan tanggapan pemerintah mengenai APBN 2020 dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, baru-baru ini.

 APBN 2020 tentunya sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% serta mendukung pencapaian pembangunan seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan perbaikan pemerataan ekonomi, di tengah perlambatan ekonomi global.

"Memperkuat fondasi dan daya saing ekonomi melalui perbaikan kualitas SDM, memperkuat institusi, memperkuat industri dengan memberikan insentif fiskal dan memperbaiki kualitas belanja negara agar makin efektif, efisien dan produktif," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan, pengendalian defisit anggaran 2020 diupayakan untuk menjaga kesinambungan fiskal serta memberikan ruang gerak yang lebih besar dalam menghadapi risiko global serta dampaknya kepada perekonomian nasional.

"Dengan besaran defisit tersebut, pemerintah tetap dapat memberikan stimulus pada perekonomian serta melaksanakan program-program pembangunan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan kemiskinan," ujar dia.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga akan terus melakukan reformasi struktural dalam sektor riil untuk menghadapi perlemahan ekonomi global yang diproyeksikan cukup menantang dan menghadapi risiko ke bawah pada 2020.
"Reformasi struktural sektor riil ini untuk meningkatkan daya tarik investasi maupun produktivitas dari berbagai pelaku ekonomi untuk mendorong ekspor. Selain itu, terdapat penyederhanaan dan konsistensi regulasi serta kecepatan pelayanan untuk peningkatan investasi," kata dia.

Asumsi makro APBN 2020 yang disepakati dalam rapat paripurna antara lain pertumbuan ekonomi 5,3%, inflasi 3,1%, nilai tukar rupiah Rp 14.400 per dolar AS, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5,4%, Indonesia Crude Price (ICP) US$ 63 per barel, lifting minyak 755 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Selain itu, sasaran pembangunan ditetapkan antara lain tingkat pengangguran sebesar 4,8%-5,0%, angka kemiskinan kisaran 8,5%-9,0%, gini rasio 0,375-0,380, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,51.

Sementara pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.233,2 triliun, meningkat Rp 11,6 triliun dari usulan awal yang diajukan pemerintah yaitu sebesar Rp 2.221,5 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan asumsi penerimaan negara pada APBN 2019 yang sebesar Rp 2.142,5 triliun, meningkat 3,7℅.

Pendapatan negara itu bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.865,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak seberapa Rp 367 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp 0,5 triliun. Penerimaan perpajakan itu diharapkan dikontribusi oleh pajak penghasilan (PPh) Rp 929,9 triliun, pajak pertambahan niai (PPN) Rp 685,9 triliun, PBB Rp 18,9 triliun, cukai Rp 180,5 triliun dan pajak lainnya Rp 7,8 triliun. Dengan ini rasio pajak (tax ratio) ditargetkan meningkat menjadi 11,56% dari PDB.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara dalam APBN 2020 ditetapkan sebesar Rp 2.540,4 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.683,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 856,9 triliun.

Dengan rincian tersebut, maka defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76% terhadap PDB yang diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menghindari opportunity loss dalam pencapaian target pembangunan serta pembiayaan inovatif.



Sumber: BeritaSatu.com