APBN 2020 Upaya untuk Wujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Rakyat

APBN 2020 Upaya untuk Wujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Rakyat
Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU RAPBN 2020 di depan sidang paripurna DPR, Jumat, 16 Agustus 2019. ( Foto: Antara )
Herman / MPA Jumat, 4 Oktober 2019 | 17:48 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Di luar gedung Parlemen Senayan, ribuan mahasiswa berjunjuk rasa menuntut beberapa RUU untuk tidak disahkan. Namun mahasiswa tidak menggugat RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. Sehingga dengan mulus DPR mensahkan RUU APBN 2019  dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (24/9/2019).

Presiden Jokowi dalam pidato pengantar RAPBN 2020, 16 Agustus lalu mengatakan bahwa APBN 2020 diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Selain itu, APBN 2020 juga diupayakan dapat menjadi instrumen kesejahteraan dan keadilan rakyat melalui dukungan pendanaan berbagai program yang akan dilaksanakan.

Arah kebijakan pemerintah ini tercermin dari anggaran dan berbagai kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan juga infrastruktur. Kementerian Keuangan mencatat besaran anggaran tersebut.

Anggaran Pendidikan

Dalam APBN 2020, alokasi untuk anggaran pendidikan sebesar Rp 508,1 triliun. Pembagian dari anggara pendidikan ini yaitu Rp 1,5 triliun untuk riset oleh Kemristekdikti (1.450 riset), Rp 284,1 miliar untuk riset oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/LPDP (104 riset), Rp 1,8 triliun untuk beasiswa S2/S3 LPDP (5000 mahasiswa baru dan 12.333 mahasiswa lanjutan), Rp 11,2 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) SD/SMP/SMA sederajat bagi 20,1 juta siswa, dan Rp 6,7 triliun untuk KIP Kuliah bagi 818,1 ribu mahasiswa.

Selanjutnya Rp 4,5 triliun untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD (DAK Non Fisik) untuk 7,4 juta anak, Rp 63 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah bagi 54,6 juta siswa atau 271.000 sekolah umum/madrasah, Rp 307,6 miliar untuk sarana dan prasarana PAUD (5.841 ruang kelas), Rp 7,8 triliun untuk bangun atau rehab ruang kelas (15.100 ruang kelas dan 2.677 sekolah), dan Rp 4,4 triliun untuk bangun atau rehab kampus (87 kampus).

Anggaran Kesehatan

Dalam APBN 2020, anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp 132,2 triliun atau 5,2% dari belanja negara. Anggara tersebut antara lain untuk membiayai iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang mencapai 96,8 juta jiwa dengan alokasi sebesar Rp 48,8 triliun.

Selain itu untuk penugasan tenaga kesehatan sebanyak 2.700 orang ke daerah-daerah tertinggal, perluasan lokasi prioritas program penurunan prevalansi stunting pada 260 kabupaten/kota dengan target prevalensi sunting pada balita sebesar 27,1%, penyedian makanan tambahan bagi 824.500 balita kurus, penyediaan makanan tambahan bagi 466.450 ibu hamil kurang gizi kronik, kelengkapan sarana dan prasarana serta alat kesehatan bagi 233 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, serta imunisasi bayi usia 0-11 bulan yang mencapai 1,8 juta bayi.

Kesejahteraan Masyarakat

APBN untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berpenghasilan rendah, miskin dan rentan miskin dialokasikan sebesar Rp 372,5 triliun. Anggaran tersebut antara lain untuk bantuan pangan atau kartu sembako untuk 15,6 juta keluarga miskin sebesar Rp 28,1 triliun, Program Keluarga Harapan untuk 10,0 juta keluarga miskin sebesar Rp 29,1 triliun, peningkatan produktivitas pertanian berupa subsidi pupuk Rp 26,6 triliun bagi 16,2 juta petani, mendukung pengembangan perekonomian desa melalui Dana Desa sebesar Rp 72 triliun untuk 74.954 desa, termasuk 20.588 desa tertinggal dan 6.835 desa sangat tertinggl.
Selanjutnya adalah untuk akses perumahan seperti subsidi uang muka perumahan Rp 600 miliar bagi 150 ribu keluarga (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR) dan subsidi bunga kredit perumahan Rp 3,9 triliun bagi 677 ribu keluarga (MBR).

Untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui pembiayaan ultra mikro Rp 1 triliun bagi 241 ribu debitur (1,6 juta debitur akumulasi), subsidi bunga kredit usaha rakyat Rp 13,8 triliun bagi 16,47 juta debitur, bantuan sosial usaha ekonomi produktif Rp 270 miliar bagi 135.000 kepala keluarga (Kelompok Usaha Bersama /KUBE), serta bantuan untuk nelayan antara lain premi asuransi Rp 33 miliar untuk 170 ribu nelayan, fasilitas kredit Rp 3,2 miliar untuk 2 ribu nelayan, dan diversifikasi usaha Rp 4,7 miliar untuk 2 ribu nelayan.

Anggaran Infrastruktur

Untuk membangunan infrastruktur dan daerah terpencil, APBN 2020 mengalokasikan sebesar Rp 423,3 triliun. Investasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur (BUMN dan BLU) antara lain :

· PT Hutama Karya (HK) Rp 3,5 triliun untuk membangun jalan tol ruas Pekanbaru – Dumai dan Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung.

· PT PLN Rp 5 triliun untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2020.

· PT Sarana Multigriya Finansia (SMF) Rp 2,5 triiun untuk mendukung pembiayaan 102.500 unit rumah bagi MBR pada program KPR FLPP, serta membiayai 17.000 unit rumah pada program KPR SMF pasca bencana dan program KPR SMF bagi ASN/TNI/Polri.

· BLU Lembaga Manajemen Aset negara (LMAN) Rp 10,5 triliun untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Negara (PSN) untuk 19 proyek jalan tol, lima proyek infrastruktur sumber daya air, dan dua proyek infrastruktur perkeretaapian.

· Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp 9 triliun untuk pembiayaan dalam bentuk KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekitar 102.500 unit rumah MBR.

Anggara infrastruktur ini juga untuk pembagunan jalan sepanjang 6.346 km (KL: 837 km TKDD: 5.509 KM), perumahan untuk MBR (Rusun 5.224 unit, Rumah Khusus 2.000 unit), pembangunan bendungan sebanyak 49 unit, pembangunan jembatan sepanjang 18.758 meter (KL: 6.883 meter TKDD: 11.875 meter), pembangunan daerah irigasi 19.879 hektare, pembangunan tahap awal dan penyelesiaan jalur kereta api 238,8 km, serta pembangunan tiga bandara. Anggaran infrastruktur ini juga untuk pembangunan jaringan internet serta fasilitas air minum dan sanitasi.

Pelatihan Kerja

APBN 2020 juga difokuskan untuk mempersiapkan generasi muda melalui pelatihan kerja. Total anggarannya Rp 10 triliun dengan target 2 juta peserta.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2020 mencapai Rp 856,9 triliun, meningkat Rp 42,5 triliun dari outlook 2019 yang diarahkan untuk perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, serta mendorong belanja produktif. Rinciannya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 427,1 triliun, Dana Alokasi Khusus (DK) Fisik Rp 72,2 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 117,6 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 15 triliun, Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan (Dais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Rp 22,7 triliun, Dana Desa Rp 72 triliun, serta DAK Non Fisik Rp 130,3 triliun.

 



Sumber: BeritaSatu.com