UU APBN Disahkan, Kemhan dan Kempupera Dapat Anggaran Terbesar

UU APBN Disahkan, Kemhan dan Kempupera Dapat Anggaran Terbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan tanggapan pemerintah saat Rapat Paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). DPR melalui Rapat Paripurna menyetujui postur APBN 2020. ( Foto: ANTARA FOTO / Puspa Perwitasari )
Herman / JAS Rabu, 25 September 2019 | 11:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 telah resmi disahkan sebagai Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Selasa, 24 September 2019.

Dalam UU APBN 2020 ini, dua kementerian mendapat alokasi anggaran terbesar yakni Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Kemhan mendapat anggaran sebesar Rp 131,2 triliun. Sementara Kempupera mendapat jatah Rp 120,2 triliun.

Dalam APBN 2020 ini, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 2.233,2 triliun, meningkat Rp 11,6 triliun dari usulan Pemerintah dalam RAPBN tahun 2020. Komposisi dari target pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.865,7 triliun (83,5 persen), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 367,0 triliun (16,4 persen) dan sisanya penerimaan hibah.

Belanja Negara dalam APBN tahun 2020 direncanakan mencapai Rp 2.540,4 triliun, meningkat Rp 11,6 triliun dari usulan Pemerintah dalam RAPBN tahun 2020. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.683,5 triliun (66,3 persen) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 856,9 triliun (33,7 persen).

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.683,5 triliun ini akan dialokasikan melalui kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 909,6 triliun dan Belanja Non-K/L sebesar Rp 773,9 triliun.

Sementara itu untuk defisit anggaran tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 307,2 atau 1,76 persen dari PDB, lebih rendah dari defisitnya pada outlook APBN 2019 sebesar Rp 310,8 atau 1,93 persen dari PDB. Defisit anggaran tahun 2020 tersebut akan ditutup oleh Pembiayaan Anggaran.

Termasuk dalam komponen Pembiayaan Anggaran adalah Pembiayaan Investasi yang mencapai Rp 74,2 triliun. Kebutuhan untuk menutup defisit anggaran tahun 2020 sebagian besar akan dipenuhi dari Pembiayaan Utang, yang mencapai Rp 351,9 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan outlook APBN tahun 2019 yaitu Rp 373,9 triliun.

Asumsi makro ekonomi Indonesia dalam APBN 2020 juga tidak mengalami perubahan dari RAPBN 2020, kecuali lifting minyak yang ditetapkan menjadi rata-rata 755.000 barel per hari dari sebelumnya yang ditetapkan dalam RAPBN 2020 sebesar 734.000 barel per hari.

Untuk target pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sebesar 5,3 persen, tingkat Inflasi sebesar 3,1 persen, nilai tukar rupiah rata-rata dipatok Rp 14.400 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,4 persen. Adapun harga minyak mentah Indonesia rata-rata 63 dollar AS per barel dan lifting gas rata-rata 1.191 ribu barel setara minyak per hari.

Belanja K/L 2020

Dalam keterangan resmi yang disampaikan Kementerian Keuangan, tercatat 10 kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran belanja terbesar dalam APBN 2020. Yang pertama adalah Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan anggaran sebesar Rp 131,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan RAPBN 2020 yang sebesar 127,4 triliun dan juga outlook 2019 sebesar Rp 109,6 triliun.

Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) sebesar Rp 120,2 triliun, sama dengan RAPBN 2020 namun naik dari outlook 2019 yang sebesar Rp 111,8 triliun. Adapun anggaran belanja Polri sebesar Rp 104,7 triliun, naik dari RAPBN 2020 yang sebesar Rp 90,3 triliun dan juga outlook 2019 sebesar Rp 94,3 triliun.

Untuk anggaran Kementerian Agama masih sesuai dengan RAPBN 2020 sebesar Rp 65,1 triliun, naik dibandingkan outlook 2019 yang sebesar Rp 60,2 triliun. Begitu juga dengan Kementerian Sosial yang sama dengan RAPBN 2020 sebesar Rp 62,8 triliun, naik dibandingkan outlook 2019 sebesar Rp 57,2 triliun, serta Kementerian Kesehatan sebesar Rp 57,4 triliun atau turun dibandingkan outlook 2019 yang mencapai Rp 57,8 triliun.

Selanjutnya anggaran Kementerian Perhubungan mencapai Rp 43,1 triliun, naik dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp 42,7 triliun dan juga outlook 2019 sebesar Rp 41,4 triliun. Anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi masih sesuai dengan RAPBN 2020 sebesar Rp 42,2 triliun, naik dibandingkan outlook 2019 sebesar 40,4 triliun.

Kementerian Keuangan juga sesuai dengan RAPBN 2020 sebesar Rp 37,2 triliun, naik dibandingkan outlook 2019 yang mencapai 36,9 triliun. Namun anggaran ini tidak termasuk Badan Layanan Umum (BLU) Kelapa Sawit.

Adapun untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp 36,3 triliun, naik dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp 35,7 triliun dan juga outlook 2019 Rp 35,1 triliun. Di luar 10 kementerian dengan anggaran terbesar tersebut, untuk anggaran DPR juga meningkat menjadi Rp 5,11 triliun dari RAPBN 2020 yang sebesar Rp 4,20 triliun.



Sumber: BeritaSatu.com