Kemperin Optimististis TubanPetro Berkontribusi ke Industri Petrokimia

Kemperin Optimististis TubanPetro Berkontribusi ke Industri Petrokimia
Diskusi publik "Optimalisasi Industri Petrokimia Nasional" di Jakarta Kamis (12/0/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Whisnu Bagus )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Kamis, 12 September 2019 | 18:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Proses konversi utang Multi Years Bond (MYB) PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut menjadi titik tolak pengembangan TubanPetro sebagai basis industri petrokimia nasional yang terintegrasi.

Sekjen Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono menjelaskan, Kementerian Perindustrian optimistis pengembangan TubanPetro akan berkontribusi bagi industri nasional. "Salah satunya pasokan petrokimia bagi industri di dalam negeri bakal lebih terjamin," kata Achmad Sigit Dwiwahjono dalam diskusi publik "Optimlisasi Industri Petrokimia Nasional" di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Diketahui, kebijakan konversi ini telah masuk dalam Undang Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Semua kementerian sudah mendukung penuh. Saat ini, Kementerian Keuangan memiliki saham 70 persen di TubanPetro. Pascakonversi, pemerintah akan memiliki 95,9 persen saham di TubanPetro.

Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, jika ingin membesarkan kemampuan petrokimia, persoalan di TubanPetro harus diselesaikan. Dia menyebut bahwa kebijakan pemerintah yang menyelesaikan utang MYB TubanPetro Rp 3,3 triliun melalui konversi, sudah tepat. Hal ini, akan memberi ruang kepada TubanPetro, untuk mengembangkan bisnis.

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Fridy Juwono mengatakan, langkah pengembangan TubanPetro harus didukung semua pihak. "Kapasitas produksi di anak usaha TubanPetro, khususnya PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang selama ini hanya difungsikan pengolah BBM, bisa ditingkatkan lagi," kata Fridy Juwono

Langkah pengembangan dilakukan dengan membuat masterplant integrated petrochemical cluster. Dalam masterplan tersebut direncanakan TPPI yang merupakan anak usaha TubanPetro dibangun aromatic centre dan olefin centre. Saat ini, baru terbangun aromatic plant yang menghasilkan benzene toluene dan xylene (BTX), satu-satunya yang dimiliki Indonesia. "Karena produk-produk tersebut masih diimpor, sehingga bisa dijadikan substitusi impor untuk menghemat devisa," kata Fridy Juwono.

Jika pengembangan TubanPetro tidak diakselerasi, maka defisit terus berulang. Pasalnya, industri petrokimia hulu-hilir berkontribusi cukup signifikan terhadap defisit neraca perdagangan.

Sementara Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuanhan (Kemkeu) Isa Rachmatarwata menyampaikan, pengembangan industri petrokimia nasional melalui TubanPetro, mendapat dukungan penuh lintas kementerian. Penyelesaian utang melalui konversi dimaksudkan untuk menuntaskan kendala-kendala yang menghambat TubanPetro, terutama dari sisi struktur permodalan dan keuangan. Kebijakan konversi yang diambil dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Langkah ini bertujuan untuk menyelamatkan piutang serta optimalisasi aset negara.

Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries, Sukriyanto menambahkan, sebagai kompensasi dari pelunasan utang sebesar Rp 3,3 triliun, pemerintah akan menguasai 95,9 persen saham di TubanPetro. Sehingga, pemerintah menjadi super majority. Rencana kepemilikan saham tersebut, sudah disetujui oleh kementerian terkait. "Jadi saat ini semua menteri dan ketua lembaga terkait sudah paraf, bukti kebijakan konversi ini didukung lintas kementerian,” ujar Sukriyanto.

Pascakonversi tuntas, masih tersisa utang Rp 800 miliar yang akan diangsur selama kurun waktu 10 tahun. Angsuran itu akan dilakukan sembari TubanPetro mengembangkan grup untuk mendukung industri petrokimia nasional. Sehingga, jika beroperasi maksimal, dalam jangka panjang, akan membantu neraca perdagangan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan penambahan saham pemerintah dari 70 persen menjadi 95,9 persen di Tuban Petro semakin cepat selesai maka lebih baik. Menurutnya, industri petrokimia merupakan tulang punggung kemajuan ekonomi negara, setelah industri logam dan industri pangan.

Urgensi pengembangan industri petrokimia, juga mendesak karena Indonesia pernah menjadi yang terbesar di ASEAN di periode tahun 1985-1998 dari sisi kapasitas produksi. Namun, kondisi tersebut, saat ini terbalik dimana Indonesia menjadi negara tujuan impor dari negara ASEAN dikarenakan tidak ada lagi investasi baru di sektor petrokimia. “Untuk itu, negara harus hadir dalam penguatan struktur industri petrokimia agar bisa kembali menjadi yang terbesar di ASEAN,” tegas Fajar Budiyono.

Melalui penambahan kepemilikan saham pemerintah di TubanPetro, maka kilang TPPI bisa dioperasikan dengan optimal sehingga bisa memberikan keuntungan yang lebih baik.

Saat ini, industri manufaktur dalam negeri membutuhkan lebih dari 2 juta ton bahan baku kimia aromatik. Selama ini Indonesia masih mengimpor bahan baku kimia aromatik karena tidak tersedia di dalam negeri. Kalau kilang TPPI produksi aromatik, bisa subtitusi impor senilai US$2 miliar per tahun. “Jadi, optimalisasi TubanPetro ini sangat ditunggu karena pada akhirnya akan menyehatkan kondisi devisa negara,” jelas Fajar Budiyono.

Sebagai catatan, langkah penyelesaian utang MYB dilakukan sehubungan dengan restrukturisasi utang perusahaan, di mana pada 27 Februari 2004, TubanPetro menerbitkan obligasi kepada Kemenkeu berupa MYB dengan nilai pokok Rp 3,3 triliun. Tuban Petro kemudian dinyatakan gagal bayar (default) pada 27 September 2012. MYB ini yang kemudian akan diselesaikan.



Sumber: BeritaSatu.com