Pemindahan Ibu Kota Diharapkan Akomodir UKM dan Wirausaha

Pemindahan Ibu Kota Diharapkan Akomodir UKM dan Wirausaha
Ketua Umum Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Awang Dodi Kardeli (paling kiri) memberikan arahan sekaligus memimpin rapat kerja nasional. ( Foto: Dok GKN )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Kamis, 12 September 2019 | 15:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) mendukung pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. GKN berharap pemerintah mengakomodir suara  pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan pemerhati wirausaha terkait rencana tersebut.

"Pemindahan ibu kota, layak untuk diperhatikan dan didukung. Tapi akan lebih penting, pemerintah tetap memperhatikan sektor UKM yang selama ini menjadi penopang perekonomian bangsa, yang sangat nyata berdampak," ujar Ketua Umum DPP GKN Indonesia, Awang Dodi Kardeli dalam keterangan yang diterima redaksi Kamis (12/9/2019).

Pemerintah kata dia, perlu menggandeng UKM dalam mendiskusikan pemindahan ibu kota. Pembahasan ini jangan berhenti pada tataran eksekutif saja. "Pemerintah harus mendengar aspirasi arus bawah," kata Awang Dodi Kardeli.

Menurut Awang Dodi Kardeli, dengan dihadirkan UKM dan pemerhati wirausaha pemula bersama pemerintah, akan membawa dampak positif dalam menopang perekonomian bangsa.

Dia menjelaskan, Gerakan Kewirausahaan Nasional adalah organisasi nonpemerintah yang fokus dalam pengembangan kewirausahaan. "Rasio wirausaha meningkat jadi 7 persen di 2018, hal itu tidak lepas dari peran serta pemerintah untuk pengembangan kewirausahaan," kata Awang Dodi Kardeli.

Awang juga menyinggung ancaman resesi global yang sudah melanda beberapa negara di Asia dan Amerika Serikat (AS). Awang menilai, fakta ini harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengkaji rencana pemindahan ibu kota dari segi pertahanan UKM. "Di Amerika Serikat banyak prediksi pada 2020 terjadi resesi pertumbuhan selama beberapa bulan terus turun," jelas Awang Dodi Kardeli.

Langkah strategi pemerintah di tengah anaman tersebut adalah memperkuat struktur ekonomi nasional. Salah satunya memperkokoh para pelaku IKM, UKM, dan UMKM yang selama ini sedang bertumbuh baik. "Krisis 1998 sudah menjadi bukti bahwa pelaku UMKM tahan menghadapi krisis," jelas Awang Dodi Kardeli.

Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Prawiradinata memperhitungkan sekitar 50 persen wilayah di Indonesia akan mengalami peningkatan perdagangan jika ibu kota RI dipindah. Pada pertemuan antara Bappenas dengan pakar tata ruang kota dari seluruh dunia di acara bertajuk 55th ISOCARP World Palnning Congress 2019 – Relocating the National Capital di Jakarta, Rudy sangat optimistis.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan sekitar 54,48 persen aktivitas ekonomi Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Sebesar 21,58 persen di Sumatera, 8.20 persen di Kalimantan, 3,05 persen di Bali dan Nusa Tenggara, 6,22 persen di Sulawesi serta 2,47 persen di Maluku dan Papua.

Apabila pembangunan masih dilakukan di Jawa-sentris, maka tidak akan ada pertumbuhan ekonomi secara merata. Untuk itu, jika ibu kota dipindahkan ke lokasi yang lebih ideal, maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan pembangunan akan lebih merata.



Sumber: BeritaSatu.com