Indef :RAPBN 2020, Kualitas Belanja Negara Buruk

Indef :RAPBN 2020, Kualitas Belanja Negara  Buruk
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad ( Foto: istimewa / Istimewa )
Herman / MPA Senin, 19 Agustus 2019 | 20:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Nota Keuangan RAPBN 2020 telah disampaikan Pemerintah kepada DPR pada 16 Agustus 2019 lalu. Baik sisi penerimaan maupun sisi belanja negara dirancang mengalami peningkatan. Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terkait Nota Keuangan RAPBN 2020 tersebut.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menyampaikan, pendapatan negara dalam RAPBN 2020 direncanakan sebesar Rp 2.221,5 triliun, atau naik sebesar 9,40% dibandingkan Outlook 2019. Kenaikan ini dilakukan melalui kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 13,31%, namun dengan penurunan penerimaan negara bukan pajak yang sebesar 7,0%.

Dikatakan Tauhid, kenaikan penerimaan pajak yang terlalu optimistis ini perIu dilihat kembali, mengingat saat ini stagnansi perekonomian masih terjadi. Di samping pertumbuhan alamiah penerimaan perpajakan kurang dari 9% per tahun, serta kepatuhan perpajakan yang cenderung turun sejak 2017 yang lalu dari 72,6% (2017) menjadi 67,4% pada 2019.

“Pajak menjadi tumpuan pendapatan negara, namun tidak realistis pertumbundefhannya. Kalau melihat tren kepatuhan perpajakan yang cenderung turun setelah tax amnesty, saya tidak yakin di 2020 rasio pajaknya (tax ratio) akan sebesar 11,5 persen seperti yang ditargetkan,” kata Tauhid Ahmad, di kantor I, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Dalam RAPBN 2020, Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp 2.528,8 triliun, atau naik sebesar 7,99% dari Outlook 2019. Namun demikian, kenaikan ini dibarengi pula dengan kenaikan belanja non produktif yakni belanja Non Kementrian/Lembaga (K/L) sebesar 16,8 persen, sementara belanja K/L hanya naik sebesar 3,47 persen dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar 5,45 persen dibandingkan Outlook 2019. Ditegaskan Tauhid, penting untuk melihat kembali alokasi belanja Non K/L yang mengorbankan belanja produktif pada belanja K/L dan transfer ke daerah dan dana desa.

“Untuk kualitas belanja negara, meskipun secara nominalnya mengalami kenaikan, namun jika dilihat dari proporsinya, belanja Non K/L meningat pesat dari 25 persen di 2015 menjaid 31,1%. Komponen dari belanja Non K/L ini adalah membayar utang pokok plus bunga, subsidi, hibah, dan lain sebagainya. Ini termasuk belanja nonproduktif karena dia tidak mendorong perekonomian secara langsung, tidak bisa buat beli infrastuktur dan mendorong investasi,” kata Tauhid.

Struktur belanja seperti ini menurutnya sangat membahayakan karena nantinya bisa menekan perekonomian Indonesia. “Kalau belanja Non K/L dibiarkan, bahkan mendekati nanti karena harus bayar pokok hutang lantaran sudah jatuh tempo dan sebagainya, ini (proporsinya) akan jauh lebih besar. Ekonomi kita akan semakin tertekan dan kurang bisa bergerak, fiskal kita akan semakin terbatas. Jadi perlu segera dicarikan solusinya,” ujar Tauhid.

Sementara itu, belanja K/L dalam RAPBN 2020 direncanakan sebesar Rp 884,5 triliun atau lebih tinggi dibandingkan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang sebesar Rp 858,8 triliun. Dikatakan Tauhid, proporsi yang Iebih besar belanja K/L dibandingkan belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sejak tahun 2017 lalu hingga saat ini menandakan komitmen pemerintah terhadap wilayah pinggiran dan daerah patut dipertanyakan. Ini penting mengingat pemerataan dan keadilan hanya akan terwujud apabila cerminan anggaran juga diwujudkan.

Selain itu, kualitas belanja negara juga dinilai Tauhid cenderung memburuk dalam RAPBN 2020. Ini dilihat dari proporsi belanja modal yang cenderung turun. Belanja modal dalam RAPBN 2020 hanya 11,2% atau turun dibandingkan Outlook 2019 yang sebesar 11,4%. Bahkan jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 18,2%. Sebaliknya, proporsi belanja pegawai meningkat menjadi 24,9% pada RAPBN 2020 atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 24,6% atau tahun 2015 yang sebesar 23,8%.

Sementara itu jika dilihat dari belanja pemerintah pusat menurut fungsinya, fungsi ekonomi justru semakin menurun dari 29,8% di 2015 menjadi 25,1%. Hal yang sama juga terjadi pada fungsi pendidikan dan kesehatan.

“Melihat kualitas belanja negara ini, saya rasa pemerintah perlu meningkatkan kualitas belanja modal, melakukan reformulasi belanja Non K/L hingga reformulasi belanja subsidi. Selain itu, keadilan dan pemerataan anggaran juga perlu dioptimalkan dengan memperbesar anggaran transfer ke daerah dan dana desa, serta meningkatkan anggaran fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan,” ujar Tauhid.



Sumber: BeritaSatu.com