Komisi HAM ASEAN Desak Investigasi Komprehensif Kasus ABK

Komisi HAM ASEAN Desak Investigasi Komprehensif Kasus ABK

Selasa, 12 Mei 2020 | 20:11 WIB
Oleh : Natasa Christy Wahyuni / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Indonesia di Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Antar-Pemerintah ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Yuyun Wahyuningrum, menyatakan keprihatinan atas kematian empat anak buah kapal warga negara Indonesia (ABK WNI) di kapal ikan berbendera Tiongkok.

Yuyun juga mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan investigasi secara komprehensif terkait keterlibatan berbagai pihak terkait. “Lakukan investigasi secara komprehensif terkait dugaan keterlibatan kapal ikan Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing 802, dan Tian Yu 8, serta agen tenaga kerja PT Lakemba Perkasa Bahari, PT Alfira Perdana Jaya and PT Karunia Bahari, termasuk kemungkinan adanya indikasi perdagangan orang,” kata Yuyun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/5/2020).

Menurut Yuyun, kasus semacam itu bukan pertama kali dialami ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal pencari ikan milik asing. Dia menegaskan hak untuk bekerja dalam kondisi yang layak dan dalam kondisi yang diinginkan serta terbebas dari perdagangan orang dan perbudakan dilindungi Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.

Dia menyebut perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM dan memastikan upaya-upaya pemulihan seperti tercermin dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM 2011. “Kasus kematian ABK Indonesia ini menambah bukti panjang adanya pelanggaran hak asasi secara sistemik di dalam sektor maritim,” kata Yuyun.

Yuyun juga merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia meratifikasi dan menjalankan secara progresif Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) nomor 188 yang mengatur standar minimum kondisi pekerjaan di industri perikanan.

Selain itu, pemerintah diminta memastikan agar korban (dan keluarga korban) memiliki akses keadilan yang sama dan efektif, termasuk akses untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui tentang kebenaran kasus tersebut.

Dia juga meminta pemerintah memastikan korban dan keluarganya menerima dukungan reparasi yang memadai, efektif dan tepat waktu atas kerugian yang mereka derita. “Saya ingin memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah secara cepat menangani masalah dan memberikan informasi terkait kasus tersebut kepada publik,” kata Yuyun.

Senada dengan itu, Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) atau Dubes RI di Jenewa, Swiss, Senin (11/5), Hasan Kleib, juga meminta Dewan HAM PBB untuk lebih memperhatikan pelanggaran HAM dalam industri perikanan, dengan situasi HAM yang cenderung diabaikan selama masa pandemi.

Delegasi Indonesia merujuk situasi rentan yang seringkali dihadapi ABK WNI yang bekerja di kapal asing. Disebutkan, hak-hak ABK WNI sering dilanggar dalam bentuk kondisi kehidupan yang tidak manusiawi dan kondisi seperti perbudakan sehingga mengakibatkan korban.

“Perlindungan semacam itu (untuk ABK) tidak hanya penting, tetapi juga strategis, karena perikanan adalah salah satu sektor utama dalam memastikan ketahanan pangan, terutama di masa pandemi global,” kata Hasan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Jokowi dan Ma’ruf Amin Bayar Zakat Daring

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) secara online.

POLITIK | 12 Mei 2020

Presiden Kirimkan Nama Calon Dubes ke DPR, Ada Nama M Luthfi dan Suryopratomo

M. Luthfi dan mantan pemimpin redaksi Kompas Suryopratomo menjadi dua nama calon dubes yang diajukan presiden ke DPR.

POLITIK | 11 Mei 2020

Perppu Pilkada Dinilai Ambigu

Anggota DPD asal NTT Abraham Liyanto mengusulkan agar pilkada serentak ditunda ke 2021 sambil menunggu pandemi Covid-19 selesai.

POLITIK | 11 Mei 2020

Ketua DPR: Hati-hati Longgarkan PSBB

Data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden.

POLITIK | 11 Mei 2020

Legislator PDIP Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

"Jika dibandingkan dengan Vietnam, kita tertinggal sangat jauh," kata Nabiel Haroen.

POLITIK | 11 Mei 2020


Ini Alasan Amien Rais Buat Partai Baru Menurut Pengamat

Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai, keinginan Amien Rais membuat partai baru bisa saja dilandasi kekecewaan.

POLITIK | 10 Mei 2020

Parlemen Minta Perbaiki Manajemen Data Penerima Bansos

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah memperbaiki manajemen data penerima bansos agar tepat sasaran.

POLITIK | 10 Mei 2020

Ini Strategi Trisula Pemerintah Tangani Covid-19

Penanganan virus corona dibagi menjadi tiga strategi, sama seperti senjata trisula yang memiliki tiga ujung tombak.

POLITIK | 8 Mei 2020

Angka Penularan Covid-19 Masih Tinggi, Mahfud: Pilkada Bisa Kembali Ditunda

Apabila hingga akhir Mei ini, penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) masih tinggi maka Pilkada serentak pada 9 Desember bisa ditunda lagi.

POLITIK | 8 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS