Dugaan Kredit Fiktif di Bank Banten Rp 150 Miliar Dilaporkan ke Bareskrim Polri
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Dugaan Kredit Fiktif di Bank Banten Rp 150 Miliar Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Minggu, 2 Agustus 2020 | 22:51 WIB
Oleh : Laurens Dami / EHD

Serang, Beritasatu.com - Kasus dugaan kredit fiktif yang diduga dilakukan manajemen Bank Banten senilai Rp 150 miliar lebih pada tahun 2017 lalu, secara resmi telah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh salah seorang warga Banten bernama Mochamad Ojat Sudrajat.

Mochamad Ojat Sudrajat yang juga penggugat Bank Banten secara perdata di Pengadilan Negeri Serang ketika dihubungi, Minggu (2/8/2020) menjelaskan kasus dugaan kredit fiktif di Bank Banten tersebut sudah diregistrasi di Bareskrim Polri pada Senin (27/7/2020).

Ojat mengatakan, dirinya telah dimintai keterangan dalam gelar perkara bersama Bareskrim Polri pada hari Kamis (30/7/2020).
Tidak hanya melakukan gelar perkara bersama Ojat, Bareskrim juga sebelumnya telah melakukan gelar perkara bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait permasalahan dugaan kredit fiktif di Bank Banten tersebut.

“Dalam waktu dekat kasus dugaan kredit fiktif di Bank Banten akan memasuki tahap penyidikan. Setelah dilakukan pendalaman, dalam gelar perkara yang juga menghadirkan OJK itu terungkap bahwa dugaan kredit fiktif itu berasal dari beberapa kredit komersial, salah satunya dari PT X (inisial) dengan jumlah besaran kredit yang diberikan oleh jajaran manajemen Bank Banten mencapai Rp150 miliar lebih,” ujarnya.

Menurut Ojat, kalau kredit itu tidak fiktif, seharusnya tidak menjadi kredit macet karena ada agunan yang bisa dimanfaatkan oleh manajemen Bank Banten untuk menutupi itu.

“Pemprov Banten selaku Pemilik Saham Pengendali Terakhir (PSPT) juga seharusnya bisa mengambil langkah konkrit terkait dengan dugaan kredit fiktif yang terjadi sekitar tahun 2017 ini,” tegasnya.

Sedangkan untuk dugaan pemalsuan nilai Non Performance Loans (NPL) atau kredit macet dalam laporan keuangan Bank Banten tahun 2019 yang secara tertulis nilainya 4,0 persen, Ojat mengaku ini sangat bertolak belakang dengan hasil Legal Opinion (LO) dari Kejagung yang menyebutkan NPL Bank Banten pada tahun 2019 sudah berada di atas 5 persen.

“LO tersebut sejalan dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 15/POJK.03/2017 pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa, salah satu faktor pemberian status bank dalam pengawasan intensif (BDPI) adalah karena nilai NPL bank yang bersangkutan lebih dari 5 persen,” katanya.

Ditambahkan Ojat, karena Bank Banten ini merupakan bank plat merah, maka akan dilakukan juga audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten terkait kemungkinan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Semuanya harus diusut tuntas. Jika jajaran manajemen akan dilakukan restrukturisasi, harus dilakukan audit internal dulu. Jika ada dugaan indikasi pelanggaran hukum, tentu harus ditindak tegas,” katanya.

Untuk diketahui, Bank Banten mendapat sorotan dari OJK karena terjadinya kredit macet. OJK kemudian menaikkan status Bank Banten menjadi BDPI melalui surat OJK dengan Nomor SR-83-PB.31/2019 tanggal 17 Juni 2019. Padahal, sebelum tahun 2017 kondisi Bank Banten masih dalam status normal meskipun perseroan masih mengalami kerugian.

Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa maupun staf Bank Banten lainnya ketika dikonfirmasi terkait hal ini tidak memberikan jawaban.

Namun berdasarkan rilis Bank Banten setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu yang lalu, meskipun masih besar kredit macet karena diduga ada kredit fiktif, namun tahun ini perseroan masih memprioritaskan bisnisnya pada segmen kredit konsumer dan kredit komersial.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pasien Covid-19 dari Jakarta Mengamuk di Aceh Barat

Seorang warga Koja, Jakarta Utara, MA mengamuk setelah menjalani isolasi bersama seluruh anggota keluarganya sejak Jumat (31/7/2020) lalu.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Operasi Senyap Bareskrim Tangkap Djoko Tjandra Diapresiasi

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo mengapresiasi operasi senyap penangkapan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor Dinilai Aturan Progresif

Abdul Fickar menyatakan aturan yang bisa menghukum pelaku korupsi dengan pidana seumur hidup sebagai aturan yang responsif dan progresif.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Volume Lalin Meningkat, Jasa Marga Perpanjang Contraflow

Jasa Marga memperpanjang rekayasa lalu lintas contraflow (lawan arah) hingga Km 47 karena volume lalu lintas yang terus meningkat di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Bupati Puncak Sebut Dana BLT Bukti Negara Hadir di Tengah Pandemi

Bupati Puncak, Papua, Willem Wandik menegaskan dana bantuan langsung tunai (BLT) menjadi bukti kehadiran negara di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Kasus Pinangki Masalah Serius Bagi Institusi Kejaksaan

Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah melakukan pelanggaran disiplin serta bertemu dengan buronan institusi Kejaksaan Agung.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Pemudik ke Merak dari Bakauheni Sebanyak 23.974 Orang

23.974 orang pemudik pada arus balik Hari Raya Iduladha 1441 Hijriah melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, menuju Pelabuhan Merak, Banten.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

KPK Sambut Baik Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor

Dalam aturan itu, terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dapat dijatuhi hukuman seumur hidup pidana penjara.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

4 Tenaga Kesehatan di Seluma Positif Terjangkit Covid-19

Salah satu dari 4 pasien positif Covid-19 adalah pimpinan puskesmas dan tiga lainya terdiri dari para medis.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

PPATK Telusuri Aliran Transaksi Skandal Pelarian Djoko Tjandra

PPATK mengaku sudah menelusuri transaksi mencurigakan kepada pihak-pihak yang diduga sejak skandal pelarian Djoko Tjandra mencuat.

NASIONAL | 2 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS