Puan Maharani: Konsep RUU BPIP Perkuat BPIP Jaga Ideologi Negara
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Puan Maharani: Konsep RUU BPIP Perkuat BPIP Jaga Ideologi Negara

Kamis, 16 Juli 2020 | 15:24 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui utusannya menyerahkan konsep Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) ke DPR, Kamis (16/7/2020). Konsep RUU BPIP dimaksudkan untuk memperkuat BPIP yang selama ini pembentukannya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres).

"Kami pimpinan DPR baru saja menerima wakil pemerintah yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD untuk bisa menyerahkan konsep RUU BPIP sebagai masukan kepada DPR untuk membahas bersama atau mendapat masukan dari masyarakat," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Puan menjelaskan, konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan subtansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). RUU ini berisikan subtansi yang telah ada dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi subtansi RUU BPIP.

"Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan subtansi terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal," kata Puan.

Puan menegaskan, subtansi pasal pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur BPIP. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat Pancasila dan lainnya sudah tidak ada lagi dalam konsep RUU BPIP.

"Dalam konsideran mengingat sudah terdapat TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme," terang Puan.

Puan mengatakan, DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas. Akan tetapi akan terlebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap konsep RUU BPIP tersebut.

"DPR bersama pemerintah akan membahas RUU BPIP apabila DPR dan pemerintah sudah mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa sehingga lahirnya UU BPIP menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi Pancasila melalui BPIP," kata Puan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Cegah Stunting Lewat Program Berbasis Keluarga

Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, hingga keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil dalam pencegahan masalah stunting

NASIONAL | 16 Juli 2020

Agar Program Hutan Lestari Berhasil, Peran Sentral Perempuan Harus Makin Didorong

Perempuan punya aspek sangat strategis. Namun, selama ini pengurusan hutan terutama aktivitas fisik dan lapangan terlanjur dianggap sebagai dunia para pria.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Pemprov Sumut Siapkan Anggaran Rp 500 Miliar Bantu Keluarga Miskin

Pemprov Sumut hanya melakukan transfer untuk satu daerah yang nantinya dibelikan sesuai kebutuhan untuk bantuan keluarga miskin.

NASIONAL | 16 Juli 2020

KPK Perpanjang Penahanan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia

Penahanan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), Taufik Agustono diperpanjang KPK sampai 24 Agustus 2020.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Massa Banjiri Gerbang Parlemen, Pimpinan DPR: Tak Ada Pengesahan RUU Omnibus Law dan HIP

Hari ini rapat paripurna untuk penutupan masa sidang, tidak ada agenda pengesahan RUU HIP dan Omnibus Law.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Vonis Kasus Novel, Awak Media Penuhi Ruang Sidang PN Jakarta Utara

Massa terlihat melaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor PN Jakarta Utara.

NASIONAL | 16 Juli 2020

121 Petugas Pemilih di Medan Diganti karena Reaktif Covid-19

"Mereka langsung diganti," ujar Agussyah Damanik

NASIONAL | 16 Juli 2020

Ganjar Minta Pengasuh Pondok Pesantren Perketat Protokol Kesehatan

Ganjar juga menyempatkan diri melihat proses belajar para santri di Yayasan Birrul Ummah Tegalrejo.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Pengacara Djoko Tjandra Bantah Berkolaborasi dengan Jenderal Polri

“Foto-foto itu adalah foto lama. Jadi dikemas jadilah itu berita sesuai kehendak aktor itu,” kata pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Ekonomi Sektor Kehutanan Indonesia Tetap Berdenyut di Tengah Covid-19

Kinerja ekspor sektor kehutanan masih berada pada jalur yang positif.

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS