Dewas Temukan 18 Permasalahan di KPK, Mayoritas di Kedeputian Penindakan

Dewas Temukan 18 Permasalahan di KPK, Mayoritas di Kedeputian Penindakan

Senin, 27 April 2020 | 20:49 WIB
Oleh : Fana Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengevaluasi kinerja Pimpinan KPK era Firli Bahuri Cs untuk triwulan pertama. Evaluasi itu digelar dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Dewan Pengawas KPK dengan Pimpinan KPK yang turut dihadiri pejabat struktural lembaga antikorupsi tersebut di Gedung KPK ACLC, Jakarta, Senin (27/4/2020).

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, terdapat sejumlah poin permasalahan yang dibahas dalam Rakorwas tersebut, mulai dari perspektif pemangku kepentingan, proses internal, penumbuhan dan pembelajaran, hingga perspektif keuangan. "Hasil simpulan bahwa akan dilakukan perbaikan terhadap berbagai perspektif tersebut," kata Tumpak melalui keterangan tertulis, Senin (27/4/2020).

Terkait pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Tumpak mengatakan, telah dilakukan pembahasan dan diperoleh kesepakatan atas 18 poin isu permasalahan dari berbagai Kedeputian.

Poin-poin isu permasalahan yang dibahas mayoritas terkait Kedeputian Penindakan. Sumber masalah, katanya, salah satunya berasal dari pengaduan yang masuk ke Dewas KPK. "Poin permasalahan yang dibahas mayoritas terkait Kedeputian Penindakan,” katanya.

Tumpak tidak menjelaskan detail mengenai 18 isu yang dimaksud. Tumpak hanya menyebut, dari Rakorwas hari ini disepakati KPK bakal memperbaiki 18 permasalahan tersebut. "Kesepakatan yang diperoleh dari 18 isu permasalahan tersebut yaitu akan dilaksanakan perbaikan terhadap 18 isu permasalahan oleh KPK," katanya.

Tumpak mengatakan kegiatan evaluasi ini merupakan mandat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyebut Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dan melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.

Tumpak menyatakan, hasil evaluasi dari Rakorwas ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR. "Pengawasan dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK dilakukan secara bertahap. Hasil pengawasan dan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang KPK akan dilaporkan kepada Presiden dan DPR dalam satu tahun sekali," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Tangkap Ketua DPRD Muara Enim, ICW: Bukan Hal yang Membanggakan

ICW menganggap keberhasilan KPK menangkap Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB dan Plt Kadis PUPR Muara Enim, Ramlan Suryadi bukanlah hal yang membanggakan.

NASIONAL | 27 April 2020

Hercules TNI AU Angkut Ratusan Ribu APD Covid-19

Pesawat Hercules C130 milik TNI Angkatan Udara (AU) mengangkut ratusan ribu alat pelindung diri (APD) dari Singapura dan Kamboja.

NASIONAL | 27 April 2020

Menjadi Korban Covid-19, Dokter Michael: Saya Tidak Menyesal Melayani Pasien...

Menjadi seorang dokter adalah suatu kebanggaan tersendiri buat saya, bisa melayani pasien, bisa membantu setiap orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun.

NASIONAL | 27 April 2020

KPK Tahan Ketua DPRD Muara Enim

KPK memutuskan menahan Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi, Senin (27/4/2020).

NASIONAL | 27 April 2020

Ketahanan Pangan dan Peran Penting Bulog

Pemerintah dapat menggunakan Bulog sebagai lembaga penyalur kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

NASIONAL | 27 April 2020

Turnamen Terhenti Akibat Covid-19, Petenis Aldila Sutjiadi Tetap Giat Berlatih

Meskipun gagal bertanding akibat pandemi, petenis Aldila Sutjiadi tetap giat berlatih dan menjaga kondisi fisik.

NASIONAL | 27 April 2020

Ketua DPRD Muara Enim Diduga Terima Suap Rp 3 Miliar dari Bos Enra Sari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi sebagai tersangka.

NASIONAL | 27 April 2020

Dipanggil Mangkir, KPK Tangkap Ketua DPRD Muara Enim

KPK tangkap Ketua DPRD Muara Enim.

NASIONAL | 27 April 2020

Budi Karya Sumadi Efektif Jabat Kembali Menhub pada 5 Mei

Usai dinyatakan sembuh dari Covid-19, Menhub Budi Karya Sumadi akan kembali aktif bekerja pada 5 Mei mendatang atau setelah masa isolasi mandiri selesai.

NASIONAL | 27 April 2020

Kebijakan Asimilasi Napi Dinilai Harus Selektif

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) dapat lebih selektif dalam memberikan asimilasi.

NASIONAL | 27 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS