Jokowi Diminta Tunjuk Orang Profesional Jadi Menaker
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Jokowi Diminta Tunjuk Orang Profesional Jadi Menaker

Jumat, 16 Agustus 2019 | 00:00 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar menunjuk orang profesional untuk menjadi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) periode 2019 – 2024. Hal ini penting supaya urusan ketenagakerjaan terutama bagaimana mencetak tenaga kerja terampil oleh pemerintah melalui Kemnaker tidak dijadikan proyek Partai Politik (Parpol) dari sang Menaker.

Hal ini ditegaskan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, kepada Beritasatu.com, Jumat (16/8/2019).

Timboel mengatakan seperti itu terkait kualitas tenaga kerja Indonesia rendah dibanding negara-negara lain.
Ia mengatakan, rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia selama ini disebabkan, pertama, selama ini pemerintah dan pengusaha hanya bangga dengan industri padat kaya yang hanya diisi tenaga kerja dengan upah murah dan berpendidikan rendah.

Kedua, keberadaan BLK-BLK baik yang dikelola pemerintah daerah maupun yang dikelola pemerintah pusat dalam hal ini Kemnaker hanya untuk bancakan proyek, yang mendatangkan uang untuk oknum-oknum.

“Penunjukan Kepala BLK selama ini juga tidak terlepas dari tujuan proyek pimpinan di atasnya. Jadi BLK ya tidak serius untuk mencetak tenaga kerja terampil,” kata dia. Ketiga, pendidikan vokasi seperti SMK selama ini sungguh tidak link and match dengan dunia kerja.

Menurut Timboel, akibat dari semua itu adalah produktivitas tenaga kerja Indonesia rendah, daya saing juga rendah. “Sekarang-sekarang ini saja pemerintah mulai serius. Dari dulu ya main proyek melulu,” kata dia.

Menurut Timboel, kalau pemerintahan Jokowi serius membangun SDM yang berkualitas maka, pertama, tingkatkan anggaran untuk cetak SDM. Kedua, pilih orang profesional untuk menjadi menteri ketenagakerjaan. “Jangan orang dari Partai Politik (Parpol), nanti lebih banyak main proyek untuk kepentingan Parpolnya,” kata dia.

Ketiga, awasi sekolah-sekolah vokasi yang dibangun. “Ingat pengangguran tertinggi selama ini justru lulusan pendidikan vokasi. Ini aneh,” kata dia.

Timboel mengatakan, tugas Kemnaker ke depan sangat berat karena harus mengelola ribuan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dicanangkan Jokowi. "Tugas berat dan penting seperti ini jangan diberikan kepada orang Parpol," kata dia.

World Economic Forum (WEF), pada 17 Oktober 2018, merilis indeks daya saing global tahun 2018 dalam laporan bertajuk Global Competitiveness Report.

Di dalam laporan tersebut, peringkat daya saing Indonesia naik dua peringkat ke peringkat 45 dari 140 negara.
Dari peringkat ini, Indonesia kalah jauh dibandingkan Singapura, yang berada pada peringkat pertama dalam indeks daya saing global.

Singapura mencatat skor sangat baik untuk beberapa pilar, antara lain institusi (skor 80,7), infrastruktur (95,7), stabilitas makroekonomi (92,6), sistem keuangan (89,3), dan kesehatan (100).

Selain itu, Malaysia dan Thailand juga lebih unggul dibanding Indonesia. Malaysia berada pada peringkat 25, sementara Thailand berada pada peringkat 38. Malaysia mencatat skor sangat baik dalam sejumlah pilar, yakni stabilitas makroekonomi (100), sistem keuangan (84,1), pilar kesehatan (82,6).

Sedangkan Thailand mencatat skor sangat baik dalam pilar stabilitas makroekonomi (89,9). Thailand juga unggul dalam pilar sistem keuangan (84,2) dan kesehatan (87,3).

Sementara Indonesia hanya unggul dari ketiga negara tersebut dalam satu pilar, yakni pangsa pasar dengan skor 81,6 atau peringkat 8 global. Hal ini sangat wajar karena penduduk Indonesia mencapai 262 juta jiwa. Indonesia juga mencatat skor yang cukup baik dalam pilar stabilitas makroekonomi, yakni 89,7. Dalam pilar ini, Indonesia berada pada peringkat 51 dunia.

Demikian juga dalam hal produktivitas tenaga kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 2016, menyebutkan bahwa produktivitas tenaga kerja Tanah Air masih lebih rendah dari rata-rata negara anggota Asian Productivity Organization (APO) atau Organisasi Produktivitas Asia.

Singapura memiliki tingkat produktivitas tertinggi di dunia pada tahun 2015, yaitu sekitar US$ 121,9, sementara Indonesia hanya sekitar US$ 21,9. Posisi Indonesia pada 2015, juga masih berada di bawah Malaysia dan Thailand bahkan Sri Lanka, dan di atas Filipina dan Vietnam.

Di Indonesia, produktivitas tertinggi terjadi di sektor pertambangan dan penggalian sekitar Rp 137, 2 juta per tenaga kerja per tahun, sedangkan terendah terjadi di sektor pertanian, sekitar Rp 8,7 juta pada 2013.

Bila dilihat per daerah, tingkat produktivitas tertinggi 2013 ada di provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 102, 2 juta per tenaga kerja per tahun, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 76 juta per tenaga kerja per tahun.

Produktivitas tenaga kerja yang paling rendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu hanya sebesar Rp 7 per tenaga kerja per tahun, diikuti oleh Provinsi Gorontalo sebesar Rp 7,9 juta per tenaga kerja per tahun.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, awal Juli 2019, mengatakan, jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 129 juta orang. Dari total tersebut, 58% di antaranya merupakan lulusan SD dan SMP.

Hanif menjelaskan, sebagai perbandingan, dari 10 orang tenaga kerja, 6 di antaranya merupakan lulusan SD dan SMP. Selanjutnya dari sisanya, yaitu 4 orang yang lulusan SMA/SMK dan 2 dari perguruan tinggi yang di antaranya memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Oleh karena itu, kata Hanif, sektor pendidikan masih harus digenjot karena sampai saat ini rerata pendidikan Indonesia hanya 8,8 tahun. Pemerintah masih terus kerja keras mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk menggenjot pendidikan vokasi agar kualitas SDM makin baik.

Dia mengatakan tantangan tersebut bisa dilalui selama masyarakat bersatu menjadi sebuah bangsa. Apalagi pada 2030, Indonesia akan memperoleh bonus demografi yang bisa menjadi berkah dan juga bisa menjadi bencana, tergantung kualitas sumber daya manusia (SDM) angkatan kerjanya.

“Bonus demografi bisa jadi berkah dan bencana. Menjadi berkah apabila SDM berkualitas, pekerja keras, dan tidak sedikit-sedikit mengeluh,” kata Hanif.

Indonesia diperkirakan pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

Dengan potensi itu, pemerintah harus bisa mengoptimalkannya dengan baik. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Langkah ini juga bakal mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik di masa depan.

Hanif Dhakiri mengatakan, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, dilakukan, pertama, penggalakan pendidikan vokasi yang link and match dengan perusahaan. Kedua, dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan di seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) baik yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BLK yang dikelola pihak swasta.




BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bursa Asia Siang Ini di Zona Positif

Adapun indeks Hang Seng di Hong Kong naik 204,9 (0,80 persen) mencapai 25.700.

EKONOMI | 16 Agustus 2019

Siang Ini, Rupiah Kedua Terbaik di Asia

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.288-Rp 14.267 per dolar AS.

EKONOMI | 16 Agustus 2019

Sesi Siang, IHSG Bertambah 21 Poin ke 6.278

Indeks LQ45 melemah 2,4 poin (0,26 persen) ke level 980,8.

EKONOMI | 16 Agustus 2019

Aneka Tips Tepat Memilih Investasi Properti

Beberapa tips yang harus diperhatikan sebelum Anda menanamkan uang untuk berinvestasi di sektor properti.

EKONOMI | 16 Agustus 2019

DPD Dukung Pembangunan PLTN di Kalbar

Energi terbarukan membuka peluang investasi jangka panjang di Indonesia.

EKONOMI | 16 Agustus 2019

BPJSTK Raih Tiga Kategori Asia's Best Employer Brand Award 2019

BPJSTK raih pada 10th Asia's Best Employer Brand Awards 2019.

EKONOMI | 16 Agustus 2019

Jokowi Minta Tata Kelola Pemerintah dan Keuangan Daerah Ditingkatkan

Tata kelola keuangan negara harus dikelola secara akuntabel, dan transparan.

EKONOMI | 16 Agustus 2019

Emas Batangan Antam Naik Rp 7.000 Per Gram

Untuk pecahan 500 gram: Rp 357.800.000.

EKONOMI | 16 Agustus 2019

Dirjen Perkebunan Lepas Ekspor Pala ke Belanda

Pada 2018, Indonesia mengekspor 20.202 ton pala senilai US$ 111,69 juta.

EKONOMI | 16 Agustus 2019

Mayoritas Bursa Asia Pagi Ini Turun

Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 42,45 poin (0,17 persen) menjadi 25.537.

EKONOMI | 16 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS