Rehabilitasi Narkoba Mahal, Pemerintah Perlu Tetapkan Tarif Baku
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Rehabilitasi Narkoba Mahal, Pemerintah Perlu Tetapkan Tarif Baku

Jumat, 31 Juli 2020 | 09:54 WIB
Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan perlu menetapkan tarif baku layanan rehabilitasi bagi pasien narkoba di panti-panti rehabilitasi swasta. Dengan adanya standardisasi tarif layanan, masyarakat yang mengalami masalah hukum terkait narkotika tidak akan menjadi sapi perah atau justru tereksploitasi dengan tarif tinggi rehabilitasi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemsos dan Kemkes meminta supaya dapat dibuatkan harga layanan yang baku,” kata Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Yunis Farida Oktoris Triana kepada Beritasatu.com, Kamis (30/7/2020).

Sebelumnya, pada forum paparan Kelompok Ahli BNN, Selasa (28/7/2020), Yunis mengungkapkan perlunya penentuan tarif baku agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan korban narkoba dan keluarganya demi keuntungan pihak-pihak tertentu di luar kepentingan pemberantasan narkoba dan pemulihan pasien ketergantungan.

Tren di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah panti rehabilitasi yang dikelola masyarakat (swasta) menetapkan tarif Rp 80 juta bahkan ada yang sampai Rp 150 juta dalam sebulan. Tarif tersebut cukup tinggi mengingat biaya perawatan untuk pasien narkoba di panti rehabilitasi negara hanya sekitar Rp 3,4 juta per bulan.

Harapan ke depan, kata Yunis, tarif nantinya akan seperti hotel. Biaya rehabilitasi sudah dibakukan. “Mungkin nantinya ada fasilitas bintang satu, dua, dan seterusnya. Dengan demikian masyarakat yang mengalami masalah hukum terkait narkotika tidak tereksploitasi dengan masalah ini,” katanya.

Ditambahkan, dalam dunia rehabilitasi dikenal dua jenis layanan, yakni layanan rehabilitasi voluntary di mana penyalah guna narkoba melapor dengan sendirinya atau secara sukarela, dan layanan compulsory di mana penyalah guna menjalani rehabilitasi karena vonis hakim.

Penanganan pecandu yang harus mendapatkan rehabilitasi ini menjadi hal yang pelik ketika masalah ini dimanfaatkan bukan untuk kepentingan pemberantasan narkoba. Sudah menjadi rahasia umum, warga yang terjerat kasus narkoba biasanya berusaha lepas dari jerat hukum. Segala cara ditempuh baik semasa penangkapan hingga proses peradilan dan vonis. Saat ini, upaya untuk bisa lepas dari jerat hukuman bisa juga dilakukan pascavonis hakim, yakni pada masa rehabilitasi.

Modus seperti itu bermula ketika pecandu divonis hakim untuk rehabilitasi namun tempat rehabilitasinya di balai rehab swasta. “Tidak sedikit putusan divonis namun tempat layanan rehabilitasinya bukan di tempat pemerintah. Hari ini dikirim (ke rehablitasi) besok keluar. Maka terjadilah kondisi yang istilah kita 'wani piro',” kata Yunis.

Kondisi ini tidak lepas dari pemantauan BNN bidang Rehabilitasi. “Sudah banyak yang laporan tapi kalau kami investigasi kami tidak punya bukti. Kemarin kami koordinasi dengan Kemsos karena banyak yang menunjuk tempat layanan rehabilitasi sosial,” tambah Yunis.

Perlu diketahui bahwa balai atau panti rehabilitasi milik swasta tidak berada di bawah BNN, melainkan Kementerian Sosial. BNN sendiri juga memiliki sejumlah panti rehabilitasi di mana standar pelayanan dan tarifnya jelas sesuai aturan.

Deputi Rehabilitasi BNN mengupayakan berbagai terobosan guna menjawab apa yang menjadi visi dan misi Presiden, yakni program pemerintah harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu terobosan terbaru adalah dikeluarkannya Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait layanan rehabilitasi, yakni SNI No 8807/2019 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza).

“SNI ini terwujud dari hasil monitoring terhadap evaluasi dari Ombudsman pada 2018 karena tidak ada kesamaan dalam rehabilitasi. Kemudian diprakarsai Kementerian Koordinator PMK sehingga SNI ini teralisasi. Dan SNI ini sudah mulai kita lakukan untuk tahun ini sebagai uji coba di lembaga rehab swasta dan pemerintah,” kata Yunis.

SNI yang nantinya akan menjadi acuan di seluruh Indonesia ini Kemsos akan mengeluarkan peraturan bagi layanan rehabilitasi sosial dan Kemkes mengeluarkan permenkes untuk rehabilitasi medis.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Konsep Hunian Sehat Dapat Mengurangi Penularan Covid-19

Hunian sehat ideal tidak perlu menggunakan AC yang harus disimpan di ruang tertutup.

KESEHATAN | 30 Juli 2020

Anak Butuh Suasana Berbeda di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Perasaan jenuh dan bosan selama berada di rumah, juga dialami oleh anak-anak.

KESEHATAN | 30 Juli 2020

Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari Kembali Lebih dari 2.000

Jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19 di Indonesia hari ini, Kamis (30/7/2020) kembali mencapai lebih dari 2.000 yakni 2.154.

KESEHATAN | 30 Juli 2020

Update Covid-19, Tambah 1.904, Kasus Positif di Indonesia Jadi 106.336

Terdapat tambahan 1.904 kasus baru Covid-19 dalam laporan 24 jam sampai Kamis (30/7/2020) pukul 12.00 WIB. Total kasus Covid-19 di Indonesia kini 106.336.

KESEHATAN | 30 Juli 2020

Pasien Positif Covid-19 Klaster Secapa Bandung Tinggal 314 Orang

Kali ini, ada sebanyak 49 pasien yang dinyatakan sembuh atau negatif.

KESEHATAN | 30 Juli 2020

Kasus Positif Covid-19 Dunia Tembus 17 Juta

Amerika Serikat, Brasil, dan India merupakan tiga negara yang memiliki jumlah kasus positif Covid-19 di atas 1 juta.

KESEHATAN | 30 Juli 2020

Covid-19 Tembus 100.000, Polri Ingatkan Warga Patuhi Protokol Kesehatan

“Karena masifnya swab test yang dilakukan (maka angka positifnya banyak). Tapi yang sembuh juga makin banyak,” kata Komjen Agus Andrianto.

KESEHATAN | 30 Juli 2020

Dian Sastro Apresiasi Dukungan Semangat untuk Tim Medis Covid-19

Gerakan terima kasih untuk tim medis Covid-19 menjadi pembicaraan di kalangan netizen Indonesia.

KESEHATAN | 29 Juli 2020

WNI Terinfeksi Covid-19 Bertambah 3 dari Uzbekistan dan Kuwait

Kemlu melaporkan jumlah warga negara Indonesia yang terinfeksi di luar negeri sampai Rabu (29/7/2020) bertambah tiga yaitu WNI di Uzbekistan (1) dan Kuwait (2).

KESEHATAN | 29 Juli 2020

FKM UI Luncurkan Buku Pencegahan Stunting

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia meluncurkan buku tentang stunting.

KESEHATAN | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS