Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah

Raja Malaysia Sampaikan Kritik terhadap Pemerintah

Kamis, 29 Juli 2021 | 21:25 WIB
Oleh : Grace El Dora / EHD

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Pemimpin Malaysia yang diperangi membela tindakannya pada Kamis (29/7/2021) ketika ia menghadapi seruan untuk mundur setelah kritik langka dari raja. Sebelumnya, raja yang menuduh pemerintahnya menyesatkan parlemen atas undang-undang virus corona.

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin memimpin koalisi yang dilanda skandal, merebut kekuasaan tahun lalu tanpa pemilihan. Tetapi pemerintahannya berada di ambang kehancuran setelah sekutu menarik dukungan.

Sidang parlemen dilakukan minggu ini setelah penangguhan selama berbulan-bulan di bawah keadaan darurat, seolah-olah untuk memerangi virus. Tetapi menurut para kritikus penangguhan adalah langkah awal oleh Muhyiddin untuk mempertahankan kekuasaan.

Pada Senin (26/7/2021), menteri hukum mengatakan kepada legislatif keadaan darurat akan berakhir pada 1 Agustus dan beberapa peraturan yang berlaku di bawahnya dibatalkan.

Tetapi anggota parlemen saingan yang marah mengklaim Muhyiddin hanya berusaha menghindari pemungutan suara yang dapat menguji dukungannya. Tidak jelas apakah raja telah setuju untuk mencabut undang-undang tersebut, seperti yang dipersyaratkan di bawah konstitusi.

Pada Kamis istana kerajaan mengkonfirmasi raja, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, tidak memberikan persetujuannya. Pihaknya mengatakan bahwa ia menyatakan kekecewaan besar.

"(Pengumuman tentang pembatalan peraturan itu) tidak akurat dan membingungkan anggota parlemen. Tidak hanya gagal untuk menghormati prinsip-prinsip kedaulatan hukum .... tetapi juga merusak fungsi dan kekuasaan Yang Mulia sebagai kepala negara," kata sebuah pernyataan dari istana, Kamis (29/7/2021).

Tidak biasa bagi raja konstitusional Malaysia, yang secara luas dihormati di negara berpenduduk mayoritas Muslim, untuk berbicara begitu keras menentang pemerintah.

Muhyiddin dituduh melakukan makar dan menghadapi seruan dari oposisi dan beberapa anggota koalisinya sendiri untuk mundur.

Namun juru bicaranya merilis sebuah pernyataan yang menguraikan diskusi antara pemerintah dan raja mengenai peraturan tersebut. Pihaknya bersikeras tidak perlu ada pemungutan suara parlemen tentang undang-undang yang terkait.

"Pemerintah berpandangan bahwa semua tindakan yang diambil ini tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum dan konstitusi federal," katanya, seraya menambahkan orang harus tetap tenang.

Sekutu penting Muhyiddin, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakoob, juga mengatakan pemerintah masih menikmati dukungan lebih dari 110 anggota parlemen di majelis rendah dengan 222 kursi.

Muhyiddin telah menghadapi tekanan yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir dengan partai terbesar dalam koalisinya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), menarik dukungan.

Peraturan yang diberlakukan di bawah keadaan darurat memberi otoritas kekuatan ekstra untuk menghukum pelanggar aturan virus, serta beberapa alat lain untuk memerangi pandemi.

Bahkan ketika keadaan darurat berakhir, negara itu akan tetap berada di bawah penguncian ketat karena menghadapi wabah yang memburuk. (afp/eld)



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Ilmuwan Tiongkok Klaim Covid-19 Muncul di AS Jauh Sebelum Wuhan

Para ilmuwan Tiongkok mengklaim Covid-19 sudah muncul di Amerika Serikat (AS) jauh sebelum muncul di Tiongkok.

DUNIA | 23 September 2021

Produsen Kapal Selam Prancis Tetap Akan Kirim Tagihan ke Australia

Naval Group Prancis menyatakan pada Rabu (22/9/2021) tetap akan mengirim tagihan pesanan kapal selam ke pemerintah Australia dalam beberapa minggu mendatang.

DUNIA | 23 September 2021

PBB Peringatkan 16 Juta Rakyat Yaman Menuju Kelaparan

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperingatkan 16 juta orang rakyat Yaman sedang menuju kelaparan.

DUNIA | 23 September 2021

Setelah Diprotes India, Inggris Setujui Vaksin Covid-19 Covishield

Setelah diprotes India, Inggris mengklarifikasi Covishield versi vaksin AstraZeneca buatan India adalah vaksin yang disetujui

DUNIA | 23 September 2021

Khawatir Lonjakan Kasus Saat Liburan, Korsel Minta Tes Covid-19 Diperbanyak

Korsel memperingatkan orang-orang yang kembali dari liburan untuk melakukan tes Covid-19, sebelum mereka kembali masuk kerja.

DUNIA | 23 September 2021

Tiongkok Temukan Kembali Kasus Flu Burung Varian H5N6 pada Manusia

Tiongkok mendapati lagi satu kasus flu burung varian H5N6 pada seorang warga di Kota Dongguan, Provinsi Guangdong.

DUNIA | 23 September 2021

Facebook Diperintahkan Buka Catatan Akun Terkait Kekerasan Anti-Rohingya

Hakim memerintahkan Facebook untuk merilis catatan akun terkait kekerasan anti-Rohingya di Myanmar yang ditutup raksasa media sosial itu.

DUNIA | 23 September 2021

PBB Kucurkan Dana untuk Sistem Kesehatan Afghanistan

PBB mengeluarkan dana darurat pada Rabu (22/9/2021) untuk membantu mencegah sistem perawatan kesehatan Afghanistan yang rusak agar tidak runtuh.

DUNIA | 23 September 2021

Indonesia Ajak G-20 Bantu Atasi Krisis Kemanusiaan di Afghanistan

Menlu Retno menegaskan, semua bantuan internasional harus menyasar rakyat Afghanistan yang memerlukan.

DUNIA | 23 September 2021

Jepang Gandakan Bantuan Vaksin Covid-19 ke Negara Lain

Pemerintah Jepang berencana memberikan 60 juta dosis vaksin Covid-19 kepada sejumlah negara lain, kata Perdana Menteri Yoshihide Suga.

DUNIA | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Penetrasi Baru 4%, Ini Tantangan Gelar Jaringan Fixed Broadband di Indonesia

Penetrasi Baru 4%, Ini Tantangan Gelar Jaringan Fixed Broadband di Indonesia

DIGITAL | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings