Google Ancam Hentikan Mesin Pencarinya di Australia
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.524 (-11.32)   |   COMPOSITE 6376.76 (-85.96)   |   DBX 1366.47 (-4.13)   |   I-GRADE 184.394 (-4.05)   |   IDX30 516.608 (-10.51)   |   IDX80 138.726 (-2.53)   |   IDXBUMN20 405.249 (-8.22)   |   IDXESGL 142.142 (-2.59)   |   IDXG30 145.757 (-3.33)   |   IDXHIDIV20 455.745 (-7.55)   |   IDXQ30 148.268 (-2.8)   |   IDXSMC-COM 300.72 (-2.17)   |   IDXSMC-LIQ 363.064 (-5.5)   |   IDXV30 136.038 (-1.55)   |   INFOBANK15 1074.63 (-26.5)   |   Investor33 444.938 (-9.47)   |   ISSI 184.203 (-2.63)   |   JII 631.94 (-13.58)   |   JII70 222.617 (-4.41)   |   KOMPAS100 1239.85 (-24.1)   |   LQ45 968.215 (-19.75)   |   MBX 1728.57 (-26.45)   |   MNC36 329.564 (-6.33)   |   PEFINDO25 328.624 (-5.07)   |   SMInfra18 313.805 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 378.364 (-8.61)   |  

Google Ancam Hentikan Mesin Pencarinya di Australia

Jumat, 22 Januari 2021 | 15:16 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Canberra, Beritasatu.com- Google mengancam akan menghapus mesin pencarinya dari Australia karena negara itu memaksa perusahaan berbagi royalti dengan penerbit berita.

Seperti dilaporkan BBC, Jumat (22/1), Australia memperkenalkan undang-undang penting untuk membuat Google, Facebook, dan perusahaan teknologi lain yang berpotensi membayar outlet media untuk konten berita mereka.

Namun raksasa teknologi AS telah melawan, dengan alasan undang-undang itu memberatkan dan akan merusak akses lokal ke layanan.

PM Australia Scott Morrison mengatakan anggota parlemen tidak akan menyerah pada "ancaman".

Kode berita yang diusulkan akan mengikat Google dan Facebook ke negosiasi yang dimediasi dengan penerbit mengenai nilai konten berita, jika tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai terlebih dahulu.

Pada sidang Senat, Jumat (22/1), Direktur pelaksana Google Australia Mel Silva mengatakan bahwa undang-undang itu "tidak bisa diterapkan".

"Jika versi kode ini menjadi undang-undang, itu tidak akan memberi kami pilihan nyata selain berhenti menyediakan Google Penelusuran di Australia," katanya.

Morrison mengatakan pemerintahnya tetap berkomitmen untuk memajukan hukum melalui parlemen tahun ini. Saat ini mereka mendapat dukungan politik yang luas.

"Biar saya perjelas: Australia membuat aturan kami untuk hal-hal yang dapat Anda lakukan di Australia. Itu dilakukan di parlemen kami," katanya kepada wartawan, Jumat.

"Dan orang-orang yang ingin bekerja dengan itu, Anda sangat disambut. Tapi kami tidak menanggapi ancaman."

Anggota parlemen lain menggambarkan ultimatum Google sebagai "pemerasan" dan "perusahaan besar yang menindas demokrasi".



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ledakan Bom Kembar di Baghdad, 32 Orang Tewas dan 110 Orang Luka

Ledakan bom menewaskan 32 orang dan melukai 110 orang di pasar yang ramai di tengah kota Baghdad, Irak.

DUNIA | 22 Januari 2021

Hongaria Setujui Vaksin Sputnik V dan Astrazeneca

Hongaria telah menyetujui dua vaksin Covid-19 yakni Sputnik V buatan Rusia dan Astrazeneca buatan Inggris.

DUNIA | 22 Januari 2021

Perangi Pemberontak, Afrika Tengah Umumkan Negara Darurat

Republik Afrika Tengah mengumumkan keadaan darurat pada Kamis (21/1) untuk membantunya menindak kelompok-kelompok bersenjata.

DUNIA | 22 Januari 2021

PM Mongolia Mengundurkan Diri

Perdana Menteri Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh telah mengumumkan pengunduran diri, pada Kamis (21/1).

DUNIA | 22 Januari 2021

Kasus Kematian Melonjak, Portugal Tutup Sekolah-sekolah

Portugal akan menutup semua sekolah dan universitas mulai Jumat (22/1).

DUNIA | 22 Januari 2021

Ini Jumlah Uang Pensiun yang Bakal Diterima Donald Trump

Jika Senat menyatakan Trump bersalah, maka uang pensiunnya dibatalkan.

DUNIA | 22 Januari 2021

Biden Resmi Presiden, AS Kembali Bergabung ke WHO

Keputusan AS kembali bergabung dengan WHO diutarakan oleh kepala penasihat medis Anthony Fauci.

DUNIA | 21 Januari 2021

Penyair Muda di Pelantikan Biden Sita Perhatian Dunia

Amanda Gorman menyita perhatian dunia termasuk menjadi pembicaraan di media sosial, setelah dia tampil di pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS.

DUNIA | 21 Januari 2021

Menlu: Indonesia Punya Harapan Besar atas Kepemimpinan Baru AS

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia memiliki harapan besar terhadap pemerintahan baru AS di bawah Presiden Joe Biden.

DUNIA | 21 Januari 2021

Biden ke Staf: Jaga Sopan Santun yang Pernah Hilang 4 Tahun

Staf yang tidak berlaku sopan pada orang lain akan "dipecat di tempat."

DUNIA | 21 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS