Rusia Beri Kesempatan Putin Berkuasa hingga 2036
Logo BeritaSatu

Rusia Beri Kesempatan Putin Berkuasa hingga 2036

Jumat, 3 Juli 2020 | 06:19 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Moskow, Beritasatu.com - Rusia telah memilih mendukung perubahan konstitusi negara yang memungkinkan Presiden Vladimir Putin tetap berkuasa hingga 2036.

Dengan total suara dihitung, komisi pemilihan Rusia Kamis (2/7/2020) mengatakan bahwa penghitungan akhir menunjukkan 77,9 persen dari mereka yang memilih mendukung amendemen konstitusi Rusia dan 21,2 persen menolak. Demikian dilaporkan kantor berita negara RIA Novosti. Data menunjukkan jumlah pemilih adalah 65 persen.

Amendemen konstitusi mencakup sejumlah isu mulai upah minimum dan pensiun, hingga memberi Putin hak mencalonkan diri selama dua masa jabatan lagi dimana setiap periode berjangka enam tahun. Adapun ketentuan saat ini masa kepemimpinan Putin (67) akan berakhir pada 2024.

Pemungutan suara tentang amendemen konstitusi disebut sebagai referendum, tetapi dalam kenyataannya perubahan telah disahkan oleh parlemen Rusia dan pemungutan suara publik dipandang sebagai langkah untuk melegitimasi amendemen tersebut. Putin belum secara eksplisit menyatakan bahwa ia akan mencalonkan diri.

Kritik terhadap Kremlin mengatakan pemilihan itu tidak transparan atau tidak dilakukan sesuai standar pemilihan biasa seperti kotak suara dipasang di tempat pemungutan suara konvensional, juga di trotoar, dan di ladang serta taman.

Beberapa pemilih - mereka yang berada di Moskow dan wilayah Nizhny Novgorod - dapat memilih secara online. Hak suara juga diberikan dari luar negeri. Seorang kosmonot Rusia bahkan memilih dari luar angkasa ketika ia ditempatkan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Kontroversial, insentif juga dilaporkan ditawarkan kepada pemilih, dengan adanya hadiah.

Komisi pemilihan Rusia menolak tuduhan penyimpangan. Di Twitter mereka telah menerima beberapa keluhan dan telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah pemilihan ganda. Dia menambahkan bahwa daftar pemilih akan diperiksa dan diverifikasi.

Politisi oposisi Alexei Navalny, yang telah banyak mengkritik prosedur pemilihan selama pemungutan suara menyebutnya tidak sah. "Kami tidak akan pernah mengenali hasil ini," kata Navalny kepada para pendukungnya dalam sebuah video, Reuters melaporkan.

Navalny mengatakan di Twitter bahwa oposisi akan fokus pada upaya pemilihan regional akhir tahun ini untuk mengalahkan partai berkuasa Rusia Bersatu.

"Reaksi terbaik bukanlah keputusasaan dan kecemasan, tetapi mobilisasi ribuan pengamat untuk mengalahkan Rusia Bersatu dalam pemilihan regional," demikian tweet Navalny.

Putin yang memberikan pidato pada Selasa, menjelang hari terakhir pemungutan suara, menyerukan Rusia untuk memilih. Dia tidak menyebutkan soal perubahan peraturan masa jabatan presiden.

"Kami akan memilih untuk negara tempat kami tinggal, dengan pendidikan dan perawatan kesehatan mutakhir, sistem perlindungan sosial andal, dan pemerintah efektif serta bertanggung jawab kepada rakyat," kata Putin dalam pidato nasional.

“Kami akan memilih untuk kepentingan yang telah kami kerjakan dan yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu kami.”

Popularitas Putin telah menurun dalam beberapa bulan terakhir menjadi 60 persen, jauh dari peringkat sebelumnya hampir 90 persen pada pertengahan 2015, menurut Levada Center.

Presiden telah dikritik karena digambarkan oleh beberapa pihak cenderung lepas tangan terhadap pandemi Covid-19. Kasus corona di Rusia tertinggi ketiga di dunia, yakni sebanyak 653.479 dengan 9.521 kematian, menurut data dikumpulkan Universitas Johns Hopkins.



Sumber: CNBC


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perbandingan Paket Stimulus Ekonomi Terkait Covid-19 di ASEAN

Indonesia termasuk salah satu yang paling serius menganggarkan dana mitigasi Covid-19.

DUNIA | 3 Juli 2020

Soal Penanganan Covid-19, Tim Kampanye Trump Sebut Biden Ketinggalan

Tim Kampanye Donald Trump, menyebut capresPartai Demokrat, Joe Biden, ketinggalan dalam kebijakan penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

DUNIA | 2 Juli 2020

India dan Pakistan Tarik 50% Staf Komisi Tinggi

Pemerintah India dan Pakistan menarik sekitar 50% staf di Komisi Tinggi di kedua negara.

DUNIA | 2 Juli 2020

Baru Sehari UU Keamanan Nasional Disahkan, Polisi Hong Kong Tangkap Ratusan Demonstran

Sehari setelah pengesahan Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional, Polisi menangkap ratusan orang di Hong Kong, saat menggelar aksi unjuk rasa, pada Rabu (1/7/202

DUNIA | 2 Juli 2020

106 Miliarder Dukung Kampanye Biden

Sekitar 106 miliarder menjadi penyandang dana yang mendukung kampanye Joe Biden untuk pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) 2020.

DUNIA | 2 Juli 2020

Tertinggi Sejak 2 Mei, Kasus Baru Covid-19 di Tokyo Sentuh Angka 107

Penambahan 107 kasus positif Covid-19 merupakan angka tertinggi dalam dua bulan terakhir, di Ibu Kota Tokyo.

DUNIA | 2 Juli 2020

52 Negara Dukung Pengesahan Undang-Undang Keamanan Hong Kong

Sebanyak 52 negara mendukung pengesahan Undang-Undang Keamaan Nasional di wilayah administrasi khusus Hong Kong.

DUNIA | 2 Juli 2020

Pandemi Covid-19, 121.638 WNI Kembali dari Luar Negeri

Sebagian besar yang kembali adalah WNI dari Malaysia yang berjumlah 87.777 orang.

DUNIA | 2 Juli 2020

Surat Jokowi Agar Mempercepat Penyelesaian Pencemaran Laut Timor

Menjaga hubungan baik bukan berarti mendiamkan persoalan yang ada.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Pemilih "Kerah Putih" Alihkan Dukungan dari Trump

Pemilih dari kelompok berpendidikan tinggi dan bergelar sarjana atau dikenal dengan istilah “kerah putih” mulai mengalihkan dukungan mereka dari Donald Trump.

DUNIA | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS