52 Negara Dukung Pengesahan Undang-Undang Keamanan Hong Kong

52 Negara Dukung Pengesahan Undang-Undang Keamanan Hong Kong
Dewan HAM PBB (Foto: Istimewa)
Natasia Christy Wahyuni / JAI Kamis, 2 Juli 2020 | 18:38 WIB

Jenewa, Beritasatu.com - Sebanyak 52 negara mendukung pengesahan Undang-Undang Keamaan Nasional di wilayah administrasi khusus Hong Kong.

Dukungan tersebut, disampaikan diplomat Kuba, dalam sesi ke-44 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Jenewa, Swiss, Selasa (30/6/2020).

“Tidak campur tangan dalam urusan internal dari negara berdaulat adalah prinsip penting yang diabadikan dalam Piagam PBB dan norma dasar dari hubungan internasional. Di negara mana pun, kekuatan legislatif atas isu keamanan nasional diserahkan kepada negara, yang pada dasarnya bukan isu HAM dan karena itu tidak perlu dibahas dalam Dewan HAM,” bunyi pernyataan bersama 52 negara yang dibacakan diplomat Kuba.

Kuba bersama 51 negara lainnya menyatakan keyakinan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menjaga keamanan nasionalnya lewat Undang-Undang, dan memuji langkah-langkah relevan yang diambil untuk tujuan tersebut, termasuk oleh pemerintah Tiongkok terhadap negara otonomi khusus Hong Kong.

“Dalam konteks ini, kami menyambut pengesahan keputusan oleh badan legislatif Tiongkok untuk menetapkan dan meningkatkan kerangka hukum dan mekanisme penegakan bagi Kawasan Administrasi Khusus Hong Kong," demikian pernyataan bersama yang disampaikan diplomat Kuba.

Ditambahkan, ke-52 negara setuju karena Undag-Undang tersebut bertujuan menjaga keamanan nasional, serta penegasan kembali kepatuhan Hong Kong atas pedoman ‘satu negara, dua sistem’.

UU Keamanan Nasional Hong Kong terdiri dari 66 pasal dalam enam bab yang mendefinisikan tugas dan badan-badan pemerintah dari HKSAR untuk menjaga keamanan nasional.

Pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong dilakukan dalam sesi ke-20 Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat (NPC), yaitu legislatif tertinggi Tiongkok, di Beijing, pada Selasa (30/6/2020), yang kemudian menuai aksi protes warga Hog Kong. Adopsi UU ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dan dipublikasikan di lembaran negara.



Sumber: Suara Pembaruan