Sidang Pembuktian Penyelidikan Pemakzulan Trump Ramai Interupsi

Sidang Pembuktian Penyelidikan Pemakzulan Trump Ramai Interupsi
Wapres AS Mike Trump mendengarkan Presiden AS Donald Trump yang berbicara soal laporan yang dirilis Departemen Kehakiman AS mengenai investigasi kampaye 2016 di Washington, AS, Senin (9/12/2019). (Foto: AFP/ Getty Images / Dark Wilson)
Jeanny Aipassa / WIR Selasa, 10 Desember 2019 | 12:19 WIB

Washington, Beritasatu.com- Sidang pembuktian penyelidikan pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donad Trump, yang berlangsung selama sembilan jam pada Senin (9/12), ramai dengan interupsi. Kubiu Partai Demokrat dan Partai Republik saling menyerang dengan pernyataan yang berapi-api.

Pada Senin (9/12), Komite Kehakinan DPR AS menggelar sidang penyelidikan pemakzulan Presiden Trump yang memasuki tahap pemaparan bukti-bukti. Pengacara dari Partai Demokrat dan Partai Republik diberi kesempatan memaparkan bukti-bukti dan mengkonfirmasi saksi-saksi juga temuan dari Komisi Intelijen DPR AS.

Saksi-saksi yang dihadirkan adalah Daniel Goldman, penasihat Komite Intelijen, dan Barry Berke, penasihat Komite Kehakiman. Sedangkan pengacara yang dihadiekan Partai Republik adalah Steve Castro.

Sidang dimulai pukul 09.00 pagi waktu setempat dan langsung diwarnai interupsi dan saling serang dari kubu Partai Demokrat dan Partai Republik.

Kedua pihak berdebat soal peran pengacara pribadi Presiden Trump, Rudolph Giuliani (atau akrab disapa Rudy), terkait permintaan Trump kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, untuk menyelidiki Hunter Biden dan mantan Wakil Presiden AS, Joe Biden.

Selain itu, pengacara dari Partai Demokrat dan Republik juga memperdebatkan soal keputusan Trump untuk menunda bantuan dana militer kepada Ukraina yang diduga sebagai tekanan agar Ukraina melakukan penyelidikan terhadap Hunter Biden dan Joe Biden.

Ditunda

Pengucuran dana tersebut ditunda pada Juli 2019, atau pada bulan yang sama ketika Trump melakukan percakapan telepon dengan Zelenskiy untuk meminta dilalukan penyelidikan terhadap Hunter Biden yang menjadi salah satu direksi perusahaan gas di Ukraina. Dana bantuan militer tersebut telah dikucurkan pada September 2019, bersamaan dengan DPR AS meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Trump.

Pengacara Partai Republik berkeras Trump tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan meminta penyelidikan terhadap Hunter Biden. Keterlibatan Rudy sebagai utusan khusus Presiden Trump di Ukraina, juga sejalan dengan fokus penyelidikan terhadap Hunter Biden yang diduga terkait dengan tindak korupsi.

Anggota Komite Kehakiman dari Partai Republik, Louise Gihmert, bahkan menyebut Partai Demokrat salah dengan meluncurkan penyelidikan terhadap Presiden Trump dan seharusnya menyelidiki Joe Biden.

"Kami sudah mendapatkan formulirnya - yang harus kami lakukan adalah menghilangkan nama Donald Trump dan mencantumkan nama Joe Biden," kata Louie Gohmert, senatoe Partai Republik dari Texas.



Sumber: Suara Pembaruan