Warga NTT Ajukan Klaim Kompensasi Pencemaran Montara ke PBB

Warga NTT Ajukan Klaim Kompensasi Pencemaran Montara ke PBB
Peta pencemaran minyak dari kilang Montara di Laut Timor pada 17 September 2009 sesuai gambar dari Skytruth. Ledakan dari kilang milik PTTEP Australasia pada 21 Agustus 2009 itu mencemari pantai-pantai selatan pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur. (Foto: Skytruth)
Heriyanto / HS Senin, 9 Desember 2019 | 18:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat kawasan Timor Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajukan klaim di hadapan Prosiding Khusus PBB untuk Australia atas bahaya lintas batas dalam petaka lingkungan ring minyak lepas pantai dunia pada tahun 2009 lalu.

Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni, dalam keterangan tetulisnya, Senin (9/12) mengatakan setelah sepuluh tahun tragedi tumpahan minyak Montara, maka diajukan klaim atas kerusakan lintas batas terhadap Australia.
"Proses pengajuan itu diwakili oleh pengacara hukum internasional publik terkenal Monica Feria-Tinta, seorang pengacara yang berpraktik di Bar Inggris dan Wales," katanya.

Klaim diajukan di hadapan pelapor khusus untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan David R. Boyd, pelapor khusus untuk Kemiskinan Ekstrim Philip Alston, Pelapor Khusus untuk Limbah Beracun Mr Baskut Tuncak dan Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Monica Feria-Tinta menyatakan bahwa klaim yang diajukan ke PBB itu diajukan atas nama 13 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan klaim hak asasi manusia 'diagonal' yang mencengangkan yang ditetapkan untuk menciptakan preseden penting tentang reparasi bagi kerusakan lintas batas.

Ia menceritakan bahwa pada akhir 2009, komisi penyelidikan yang dibentuk pemerintah Australia memeriksa penyebab tumpahan minyak Montara. Komisi menemukan bahwa PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEPAA) sebagai operator tidak menjalani praktik yang masuk akal di lapangan minyak Montara. Disebutkan, ada kekurangan utama dalam prosedur perusahaan yang sistematis dan langsung mengarah pada ledakan.

Komisi juga menemukan bahwa otoritas Australia yang mendelegasikan regulatornya, Departemen Sumber Daya Northern Territory tidak cukup rajin ”tetapi“ mengadopsi pendekatan minimalis terhadap tanggung jawab pengaturannya.

Di sisi lain, Australia justru dinilai mengabaikan dampak yang dirasakan masyarakat Timor Barat dan NTT. Klaim internasional berpendapat bahwa Australia melanggar aturan dasar hukum internasional umum tentang Pencegahan Bahaya Lintas Batas dari Kegiatan Berbahaya, hingga merugikan Orang Timor Barat dan NTT, antara lain aturan dasar pencegahan yang tercermin dalam Pasal 3 Hukum Internasional.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa negara asal harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah bahaya lintas batas yang signifikan atau dalam hal apa pun untuk meminimalkan risiko dan prinsip 21 dari Deklarasi Stockholm.



Sumber: Suara Pembaruan