Wagub Arken: Mereka Ingin Xinjiang Pisah dari Tiongkok

Wagub Arken: Mereka Ingin Xinjiang Pisah dari Tiongkok
Garibaldi Thohir dan Arden Tuniyazi. ( Foto: B1/Primus Dorimulu )
Primus Dorimulu / AB Rabu, 20 November 2019 | 06:20 WIB

Urumqi, Xinjiang - Kemajuan ekonomi Xinjiang mengalami percepatan sejak 2016, saat aksi terorisme di provinsi paling utara Tiongkok itu teratasi. Dalam situasi damai, industri pariwisata berkembang pesat dan memberikan kontribusi riil terhadap pendapatan masyarakat. Dalam sepuluh bulan pertama 2019, jumlah wisatawan sudah menembus 200 juta, naik dari 150 juta tahun 2018. Kenaikan jumlah pelancong hanya mungkin jika ada suasana damai dan keramahan masyarakat setempat. Kondisi tertekan dan penindasan terhadap warga Muslim diembuskan oleh mereka yang menghendaki Xinjiang pisah dari Tiongkok.

"Yang paling tahu ukuran sepatu kami, ya, kami sendiri," kata Wakil Gubernur Xinjiang Uygur Autonomous Region, Arken Tuniyazi pada jamuan makan malam dengan para pemimpin redaksi media massa Indonesia di Istana Gubernur Xinjiang, Urumqi, Jumat (15/11/2019). Menurut anggota Komite Partai Komunis Tiongkok ini, kalimat itu merupakan peribahasa masyarakat setempat. Berbagai pihak boleh saja menilai keadaan sosial di Xinjiang, tetapi seperti ukuran sepatu yang tepat, cuma warga Xinjiang yang mengetahui dengan persis.

Boy Thohir dan para pemred berdialog dengan Wagub Arken.

Bersama CEO PT Adaro Energy Tbk Garibaldi (Boy) Thohir, para pemimpin redaksi mengamati langsung suasana kehidupan beragama dan bermasyarakat di provinsi terluas di Tiongkok. Selain berdialog dengan wakil gubernur Xinjiang, para pemimpin redaksi juga meninjau Xinjiang Islamic Institute, melihat langsung suasana belajar para santri, melihat museum yang menampilkan kekejaman aksi terorisme, meninjau objek wisata di Xianjing Ancient Ecological Park untuk melihat fosil kayu berusia jutaan tahun dan atraksi kuda, mengunjungi komunitas warga tertinggal, dan berbelanja di The Urumqi International Grand Bazaar, pasar rakyat Urumqi.

Pasar rakyat Urumqi.

Selama 1990 hingga 2014, Xinjiang, terutama ibu kotanya, Urumqi, tak pernah sepi dari aksi terorisme dan ekstremisme. Pada suatu pagi 22 Mei 2014, misalnya, empat teroris mengendarai dua mobil SUV memasuki pasar di North Gongyuan Street, Shayibake District, Urumqi. Sambil mengibarkan bendera jihad meneriakkan slogan jihad, pelaku melemparkan bom ke kekerumunan warga kota yang sedang berjual beli. Korban berjatuhan, 39 tewas di tempat dan 94 luka-luka.

Musuh utama pariwisata adalah aksi terorisme. Pelancong manakah yang berani mengunjungi destinasi rawan aksi terorisme? Itulah sebabnya, Pemerintah Tiongkok habis-habisan memerangi terorisme dan ekstremisme.

Peristiwa demi peristiwa terorisme dan ekstremisme selama hampir dua dekade ditampilkan detail dalam foto, video, dan narasi singkat di museum. Semua senjata yang digunakan teroris juga tersaji rapi di museum ini. Selain untuk pelajaran bagi generasi muda, museum dimaksudkan untuk menyadarkan warga dan generasi muda Tiongkok akan bahaya radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Tangan Negara
Tidak ada larangan bagi setiap warga negara Tiongkok untuk beragama dan tidak beragama. Konstitusi, kata Arken Tuniyazi, memberikan hak yang sama kepada setiap warga, baik yang beragama maupun yang tidak beragama. Yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah sikap saling menghargai dan tidak saling merugikan.

Setiap pemeluk agama, apa pun agamanya, berhak menjalankan ajaran agamanya. Namun, ekspresi keberagamaan seseorang atau kelompok orang, tidak boleh mengganggu pihak lain dan kepentingan umum.

"Negara hadir untuk menjalankan konstitusi dan menjamin kehidupan setiap warga," ujar Arken Tumiyazi.

Aksi terorisme sudah terbukti membuat rakyat menderita, tidak bisa bekerja, bahkan juga tidak bisa hidup tenang. Rakyat meminta aparat negara untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman.

Dengan kekuatan penuh, kata Arken Tuniyazi, pemerintah berusaha melindungi rakyat dari aksi terorisme dan melakukan berbagai langkah pencegahan. Pemerintah meningkatkan pendidikan, termasuk proses deradikalisasi. Aksi terorisme umumnya berasal dari radikalisasi berdasarkan ideologi. Radikalisme yang ekstrem mendorong aksi terorisme, apalagi ada faktor pemicu, yakni kemskinan dan ketidakadilan.

Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan pendidikan di berbagai kelompok masyarakat dan jenjang sosial. Pembinaan dilakukukan terhadap semua lapisan masyarakat. Mereka diberikan pemahaman tentang hak asasi manusia, toleransi, dan konstitusi Tiongkok. Sejak kecil, warga Xinjiang diajari sejarah dan budaya Tiongkok, serta konstitusi negara.

Peningkatan kualitas pendidikan dimulai dari perekrutan para guru di berbagai level di seluruh negeri. Para guru dididik secara khusus agar memahami dengan baik sejarah, budaya, dan konstitusi Tiongkok. Guru yang baik ditopang oleh buku-buku berkualitas yang mendukung sosialisasi sejarah, budaya, dan konstitusi negara.

Agar api radikalisme tidak menemukan rumput kering, ekonomi masyarakat terus diperkuat. Pemerintah melakukan ekselerasi pembangunan di bérbagai bidang, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga infrastruktur fisik. Usaha kecil dan menengah diberikan bantuan, serta perusahaan besar diberikan kemudahan.

"Saya berterima kasih karena Bapak dan Ibu sudah datang untuk melihat langsung," kata Arken Tuniyazi.

Diakui, dalam beberapa tahun terakhir, sudah banyak orang asing yang datang ke Xinjiang untuk melihat langsung kerukunan hidup masyarakat. Sungguhpun demikian, masih ada LSM di sejumlah negara yang terus-menerus menjelek-jelekkan Pemerintah Tiongkok.

Pada 21 Juli 2019, Pemerintah Tiongkok diundang untuk berbicara di markas PBB di Jenewa. Arken Tuniyazi mewakili pemerintahnya untuk berbicara di PBB. "Saya menjelaskan langkah yang diambil pemerintah dan pertimbangannya. Akhirnya, mereka bisa memahami," paparnya.

Cerita palsu tentang Xinjiang, demikian Arken Tuniyazi, cukup masif di luar negeri. Dari hari ke hari cerita mereka semakin jauh dari kenyataan. Niat buruk mereka semakin tampak. "Makin jelas, mereka ingin Xinjiang lepas dari Tiongkok," katanya.

Provinsi Kaya
Xinjiang Uygur Autonomous Region atau Daerah Otonomi Khusus Xinjiang Uygur adalah provonsi kaya dengan luas 1,66 juta km persegi atau seperenam luas Tiongkok. Bandingkan dengan luas daratan Indonesia 1,9 juta km persegi.

Penduduk Xinjiang hanya sekitar 23 juta dan 3 juta di antaranya bermukim di Urumqi, ibu kota provinsi. Etnis Uygur sekitar 10,5 juta atau 45,5% dan umumnya beragama Islam. Peringkat kedua adalah etnis Han sekitar 40%. Etnis lainnya, antara lain Mongolia, Tussia, Kazakhstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India.

Meski PDB per kapita provinsi ini baru sekitar US$ 7.000, jauh di bawah rata-rata PDB Tiongkok yang mencapai US$ 9.770, laju pertumbuhan ekonomi Xinjiang tercatat cukup cepat. Provinsi ini hampir dua dekade diguncang aksi terorisme yang menghambat pembangunan.

Pada masa lalu, wilayah Xinjiang adalah jalur sutra. Jalur manusia dari timur ke barat, Asia Timur ke Asia Tengah dan ke Eropa. Jalur perdagangan timur-barat, dan jalur peradaban Yunani-Romawi ke Buddha-India dan tradisi timur.

Sejak Tiongkok merdeka tahun 1949, Xinjiang kerap menjadi masalah. Karena banyak pihak yang menghendaki wilayah ini berdiri sebagai negara sendiri dan etnis Uygur selalu disebut sebagai penggerak. Wilayah ini pernah menjadi sebuah negara dengan nama Republik Islam Turkistan Timur (RITT), 1933. Namun, pada 1934, negara ini dibubarkan oleh etnis Hui yang dekat dengan pemerintahan Kuomintang di Nanjing.

Godaan untuk merdeka acap muncul, apalagi ada sejumlah negara yang tidak rela Xinjiang menjadi bagian dari Tiongkok. Dalam rentang sejarah, jejak pemerintahan dan budaya Tiongkok jauh lebih kuat di wilayah ini. Berbagai aksi terorisme di masa lalu acap dikaitkan dengan East Turkestan Islamic Movement.

Xinjiang memiliki lahan pertanian dan peternakan yang luas serta daerah tujuan wisata yang memukau. Provinsi ini menghasilkan sekitar 20-30% tomat dunia dan produsen kapas nomor dua terbesar di dunia.

Dukungan Pemerintah
Tidak ada sikap anti-Islam yang ditunjukkan Pemerintah Tiongkok. Chairman of The Xinjiang Islamic Institute Abdurekep Tumniyaz menjelaskan pemerintah justru mendukung dan membantu pendirian serta operasional lembaga pendidikan agama Islam.

Pemerintah Tiongkok mendukung sekolah ini. Sudah 32 tahun Xinjiang Islamic Institute beroperasi. Sekolah teologi Islam ini bertanggung jawab terhadap pembinaan para imam dan habib.

"Ini kampus baru yang dibangun sejak 2014," kata Abdurekep.

Boy Thohir dan Abdurekep Tumniyaz.

Luas kampus baru ini 10 ha atau 6,3 kali luas kampus lama yang dibangun tahun 1983. Kampus baru sudah mulai digunakan sejak 2017.

Di kampus ini diselenggarakan program S-1 dan SMK. Pendidikan S-1 terbagi atas program tiga tahun dan lima. Pendidikan SMK terbagi atas program satu tahun dan dua tahun yang tersebar di delapan daerah. Total siswa mencapai 3.000, di antaranya 1.900 di pusat.

Para siswa mendapatkan Rp 1,2 juta per bulan untuk uang makan dan beasiswa Rp 16 juta setahun. Para murid dari desa boleh sekolah gratis. Murid yang belajar di Beijing juga dibantu. Belajar sekitar 15 hari diberikan subsidi Rp 20 juta.

Kampus dan asrama dibangun pemerintah pusat dan daerah dengan biaya sekitar Rp 560 miliar. Sekitar 500 miliar berasal dari pemerintah pusat.

Meski sekolah agama, kurikulum sekolah ini tidak hanya pengetahuan agama Islam, juga konstitusi dan kebudayaan Tiongkok. Pengetahuan Islam mencakup Alquran, hadis, dan tafsir. Konstitusi mencakup sejarah Tiongkok, sedangkan kebudayaan yang dipelajari adalah 56 etnis di Tiongkok, termasuk 13 etnis di Xinjiang.

Masyarakat tidak mampu dibantu oleh negara. Mereka diberikan apartemen khusus dengan biaya sewa yang murah. Anak-anak diberi bantuan makanan dan susu. Pendidikan usia dini diberikan secara gratis, sedang pendidikan SD dan sekolah menengah mendapat subsidi.

Pemerintah mendirikan 900 komunitas penduduk tidak mampu di Urumqi. Mereka berasal dari 13 etnis dengan jumlah 3.261. Mereka dibantu pemerintah karena tidak mampu secara ekonomis.

Pelajaran bagi Indonesia
CEO PT Adaro Energy Garibaldi (Boy) Thohir mengapresiasi kebijakan dan langkah konkret Pemerintah Tiongkok dalam menciptakan ketertiban dan suasana damai. Radikalisme, ekstremisme, dan terorisme perlu dilawan secara sistematis dengan cara yang baik.

"Pemerintah Tiongkok tidak hanya menumpas terorisme, tetapi melakukan pencegahan lewat pendidikan dan pembangunan ekonomi," ujar Boy.

Ketertiban dan keamanan masyarakat dilakukan dengan baik, sehingga rakyat merasa aman dan pembangunan berjalan dengan baik.

Boy berencana mengajak menko polhukam, menteri pariwisata, serta menteri pendidikan dan kebudayaan untuk bertukar informasi dan pengalaman dengan Pemerintah Xinjiang. Aksi terorisme dilawan dengan pendidikan dan pembangunan ekonomi. Penduduk tidak mampu dibantu pemerintah.

"Tidak ada satu agama pun di dunia yang mengajarkan kekerasan apalagi saling bunuh," kata Boy saat berdialog dengan wagub Xinjiang.

Orang nomor satu di Adaro ini memuji Pemerintah Xinjiang yang sudah memelihara suasana damai dan memberikan kesempatan kepada umat Islam setempat untuk menjalankan ajaran agamanya.

Jumlah wisatawan yang mencapai 200 juta pada 2019, kata Boy, merupakan bukti nyata bahwa Xinjiang sudah aman. Ia juga mengapresiasi museum korban aksi terorisme yang dibangun Pemerintah Tiongkok di Urumqi.

Strategi Jitu
Sejak Deng Xiao Ping menggunakan reformasi industri pada 1978, laju pertumbuhan ekonomi RRT bertumbuh pesat. Pada dekade 1980-an, pertumbuhan ekonomi laju di kisaran 7%-15%. Pada 1984, 1992, dan 2007, ekonomi RRT, masing-masing tumbuh 15,2%, 14,2%, dan 14%. Tahun ini, ketika dunia diguncang resesi, pertumbuhan ekonomi RRT masih sekitar 6,5%.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita RRT melonjak signifikan. Jika pada tahun 1969 masih US$ 100, pada 1990 sudah meningkat ke US$ 317,8, pada 2000 terdongkrak ke US$ 959,3, dan pada 2010 sudah di level US$ 4.550, lebih tinggi dari PDB per kapita Indonesia pada 2018 yang masih tertahan di 3.950. Pada 2018, PDB per kapita RRT sudah di level US$ 9.770, masuk kelompok negara menengah-atas.

PDB RRT berdasarkan harga berlaku sudah mencapai US$ 13,6 triliun pada 2018, masih di bawah PDB AS yang mencapai US$ 20,5 triliun. Lonjakan PDB negeri berpenduduk 1,4 miliar itu tak lepas dari strategi pembangunan ekonomi yang jitu, kemajuan teknologi yang pesat, sistem politik yang solid, dan kualitas pendidikan yang baik. Pada 1980, PDB RRT baru US$ 306,7 miliar.

Tidak heran jika berbagai prediksi menyatakan, pada 2030, ekonomi RRT sudah melampaui AS. "Saya yakin, ekonomi Tiongkok segera mengalahkan AS dan menjadi nomor satu di dunia," kata CEO PT Adaro Energy Tbk Garibaldi (Boy) Thohir di Beijing, Minggu (17/11/2019) malam.

Sejak awal 1960-an, RRT sudah membangun industri baja. Ketika Deng Xiao Ping menggunakan revolusi industri 1978, RRT sudah memiliki industri dasar. Dengan strategi yang tepat, pemerintah Tiongkok memperkuat industri dasar, membangun industri barang modal, elektronik, dan otomotif. Dengan dukungan industri dasar dan industri barang modal, ekonomi RRT dengan mudah beralih dari pertanian ke industri dan jasa.

Saat ini, ketika dunia menerapkan industri 4.0 atau melaksanakan revolusi industri keempat, RRT sudah melangkah ke revolusi industri kelima. RRT kini mengalami kemajuan pesat di bidang teknologi dan ekonomi digital. Lahirnya Alibaba, Huawei, dan sejumlah perusahaan teknologi raksasa menjadi bukti kedigdayaan RRT di bidang teknologi digital. "Mereka sudah masuk five generation untuk industri digital," ujar Boy sambil menunjuk HP Huawei terbaru yang 5G dan menggunakan empat kamera Leica.

Kunci kemajuan ekonomi RRT, kata Boy, ada pada sistem politik yang sentralistik, pendidikan, fondasi industri yang kuat, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah provinsi, termasuk di Xinjiang, dan teknologi, dan sistem ekonomi pasar. Politik yang sentralistik memudahkan investasi, kemajuan industri, dan penutupan prioritas pembangunan. Infrastruktur yang merata membuat pembangunan industri tersebar.

Selain itu, demikian Boy, pemerintah RRT memiliki dana besar. Dengan dukungan dana besar, sumber pembiayaan infrastruktur tidak menjadi isu dan pendidikan SDM bisa dipacu. Di AS, mahasiswa RRT didominasi mahasiswa asing. Dari 1,2 juta mahasiswa asing, sekitar 400.000 berasal dari RRT.



Sumber: BeritaSatu.com